DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air, dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi: a. jenis Sumber Air; b. lokasi Sumber Air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air; d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas Air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
4.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6.Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
8.Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
9.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
11.Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya. 3
12.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
13.Sumber Air Alternatif adalah sumber air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.

Pasal 2

(1)Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi :
1. a.jenis Sumber Air;
2. b.lokasi Sumber Air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
4. d.volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
(2)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(3)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.jenis sumber Air;
2. b.lokasi sumber Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1)Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
1. a.ada sumber Air alternatif; atau
2. b.tidak ada sumber Air alternatif.
(2)Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
1. a.kualitas Air Tanah baik; atau
2. b.kualitas Air Tanah tidak baik.
(3)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut :
1. a.kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi :
  1. 1.pemasok Air baku;
  2. 2.perusahaan Air minum;
  3. 3.industri Air minum dalam kemasan;
  4. 4.pabrik es kristal; dan 4
  5. 5.pabrik minuman olahan;
2. b.kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
  1. 1.industri tekstil;
  2. 2.pabrik makanan olahan;
  3. 3.hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. 4.pabrik kimia; dan
  5. 5.industri farmasi;
3. c.kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang meliputi:
  1. 1.hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. 2.usaha persewaan jasa kantor;
  3. 3.apartemen;
  4. 4.pabrik es skala kecil;
  5. 5.agro industri; dan
  6. 6.industri pengolahan logam;
4. d.kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
  1. 1.losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. 2.tempat hiburan;
  3. 3.restoran;
  4. 4.gudang pendingin;
  5. 5.pabrik mesin elektronik; dan
  6. 6.pencucian kendaraan bermotor;
5. e.kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
  1. 1.usaha kecil skala rumah tangga;
  2. 2.hotel non-bintang;
  3. 3.rumah makan; dan
  4. 4.rumah sakit.
(4)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
(5)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan oleh Gubernur berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan perseratustase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.
(6)Ketentuan mengenai kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 4

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
(3)Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel.
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap perseratustase komponen peruntukan dan pengelolaan.
(3)Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing Kabupaten.
(4)Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA. 2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoieh dengan rumus berikut : NPA= (Volume Pengambilan) X HAD.

Pasal 7

1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA. 2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut: HDA= HAB x FNA.

Pasal 8

1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi. 2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoieh dengan rumus berikut: HAB = Biaya investasi / Volume pengambilan selama umur produksi

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…