DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 67 Tahun 2016

Nomor: 67
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Besar Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2)Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi : 3
1. a.Pengendalian Penduduk terdiri dari :
  1. 1.Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
  2. 2.Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi;
2. b.Keluarga Berencana terdiri dari :
  1. 1.Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kependudukan dan KB sesuai kearifan budaya lokal; dan
  2. 2.Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
3. c.Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  1. 1.Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  2. 2.Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE membawahi:
1. 1.Seksi Advokasi dan Penggerakkan; dan
2. 2.Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
d.Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
2. 2.Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e.UPT Dinas; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. 4

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. b.penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3. c.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. d.penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. e.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. f.pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
7. g.pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum; 5
4. d.pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program, Keungan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana Program, Keuangan dan Aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
9. i.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
10. j.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
11. k.melaksanakan tugas kedinasn lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. 6

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan badan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan/ menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

(1)Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Advokasi dan Penggerakkan dan Seksi Advokasi Penggerakkan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Advokasi Penggerakkan; 7
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Advokasi Penggerakkan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Advokasi Penggerakkan;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Advokasi Penggerakkan;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE.

Pasal 9

(1)Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.
(2)Uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. b.menghimpun peraturan perundang - undangan dan menyiapkan pedaman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Penggerakan;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi dan Seksi Advokasi dan Pergerakan;
4. d.melaksanakan NSPK di bidang advokasi dan Seksi Advokasi dan Pergerakan;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Seksi Advokasi dan Pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. f.memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan Seksi Advokasi dan Pergerakan;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di provinsi;
(2)Uraian tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; 8
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis daerah di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
4. d.melaksanakan NSPK Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
5. e.melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
6. f.melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
7. g.melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
8. h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
9. i.memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 11

(1)Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
4. d.penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga. 9

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…