DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 68 Tahun 2017

Nomor: 68
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup standar PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan daerah. Karena Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas, maka Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas dan secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); SALINAN 2 3. 4. 5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggara pelayanan perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur dimulai proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
4.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
5.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang
6.Badan Usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas, yayasan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan/ atau non izin. 3
7.Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang perseorangan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.
9.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan, pendidikan dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
10.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17.Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen perizinan.
18.Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.
19.Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan
20.Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup standar PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan daerah. 4

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG DAN PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas dan secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.
(2)Muatan teknis dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan selaku Verifikator dalam menyiapkan dokumen administrasi Perizinan dibantu oleh Pelaksana Kegiatan dan Tim Teknis.

Pasal 6

(1)Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi dan integritas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Tim Teknis ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Tim Teknis dalam melaksanakan proses penetapan Perizinan dan Non Perizinan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan pada Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 5

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.
(2)Sistem PTSP dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 10

(1)Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis atau lebih perizinan tertentu dapat dilakukan secara paralel.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan pada saat yang bersamaan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…