DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 69 Tahun 2016

Nomor: 69
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yakni sebagian urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. 3
(2)Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, meliputi Sub-Sub Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Indormasi Pemerintah Daerah serta Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik terdiri atas :
  1. 1.Sub-Sub Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik terdiri atas : a) Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Provinsi; b) layanan monitoring isu publik; c) pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat); dan d) pengolahan aduan masyarakat di Provinsi;
  2. 2.Sub-Sub Bidang Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Indormasi Pemerintah Daerah, terdiri atas : a) pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Propinsi; b) Layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; dan c) Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah Provinsi;
  3. 3.Sub-Sub Bidang Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, terdiri atas : a) penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi; b) layanan perencanaan komunikasi publik dan citra posisitif pemerintah daerah; c) Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; d) Pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal; dan e) Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi;
2. b.Sub Bidang Penyelenggaraan e-Government, meliputi Sub-Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data serta Keamanan Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi, terdiri atas :
  1. 1.Sub-Sub Bidang Infrastruktur Teknologi informasi dan Komunikasi, terdiri atas : a) layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi; b) layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi; 4 c) layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan Disaster Recovery Center ; d) layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing; dan e) layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
  2. 2.Sub-Sub Bidang Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data terdiri atas : a) pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; b) manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan di Provinsi; c) pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; d) pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; e) recovery data dan informasi; f) pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; g) layanan interoperabilitas, Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan; dan h) layanan Pusat Application Programm Interface daerah;
  3. 3.Sub-Sub Bidang Keamanan Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi terdiri atas : a) layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Provinsi; b) monitoring trafik elektronik dan layanan penanganan insiden keamanan informasi; c) layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi; d) layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK; e) penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; f) layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; dan g) layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; 5
3. c.Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, meliputi Kemitraan Komunikasi dan Pelayananan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi serta Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK terdiri atas :
  1. 1.Sub-Sub Kemitraan Komunikasi dan Pelayananan Informasi Publik terdiri atas : a) layanan hubungan media di Provinsi; b) menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik; c) pelayanan informasi publik untuk implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik; d) layanan pengaduan masyarakat; e) Pengelolaan hubungan dengan media (media relations); dan f) Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
  2. 2.Sub-Sub Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi terdiri atas : a) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi; b) layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi; c) pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat di Provinsi; d) layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; e) pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik; f) layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan; g) menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; h) layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; i) layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, j) menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, serta menetapkan mengubah nama domain dan sub domain; k) menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; l) layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e- Government dan Smart City; m) layanan implementasi e-Government dan Smart City; dan 6 n) promosi pemanfaatan layanan Smart City di Provinsi;
  3. 3.Sub-Sub Bidang Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK terdiri atas : a) penyelenggaraan Government Chief Information Officer dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province; b) layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota; c) layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah; d) layanan integrasi pengelolaan TIK dan e- Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; e) layanan pengembangan Business Process Re- engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City); f) layanan Sistem Informasi Smart City; g) layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat; dan h) layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
4. d.Sub Bidang Persandian dan Statistik meliputi Sub-Sub Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah, Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar perangkat daerah dan Pengelolaan Statistik terdiri atas :
  1. 1.Sub-Sub Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah, terdiri atas : a) tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan operasional persandian di lingkungan Pemerintah Daerah; b) pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; c) pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; d) pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghanghancuran informasi berklasifikasi; e) penyiapan rencana kebutuhan sumber daya sandi, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; f) pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; g) pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi, pengamanan informasi elektronik; dan 7 h) pemulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian, pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/ kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya, pengelolaan Security Operation Centre dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  2. 2.Sub-Sub Bidang Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah terdiri atas : a) operasional komunikasi sandi, perancangan pola hubungan sandi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan persandian; b) penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; c) penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; d) penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; e) perancangan pola hubungan sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; f) koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; g) penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian; h) pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi dan pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; i) pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan j) pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; 8
  3. 3.Sub-Sub Bidang Pengelolaan Statistik terdiri atas : a) penyiapan bahan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala provinsi, statistik sektoral skala provinsi; b) kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi dan menyusun data makro daerah, penyiapan data dan statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c) pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial, produksi, distribusi, neraca wilayah dan lintas sektor; d) pengolahan jaringan dan rujukan serta diseminasi dan layanan statistik, pemeliharaan bahan berupa statistik penunjang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pembangunan daerah; e) pembinaan dan pengaturan pelaksanaan urusan statistik; f) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan statistik; dan g) koordinasi rangka pelaksanaan urusan statistik.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program,
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c.Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
2. 2.Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah; dan
3. 3.Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
d.Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi:
1. 1.Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. 2.Seksi Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data; dan
3. 3.Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi;
e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika membawahi:
1. 1.Seksi Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik;
2. 2.Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi; dan
3. 3.Seksi Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK; 9
f.Bidang Persandian dan Statistik membawahi:
1. 1.Sub Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah;
2. 2.Sub Bidang Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah; dan
3. 3.Sub Bidang Pengelolaan Statistik;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Statistik; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. 10

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi; 11
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. 12
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional, Produksi Informasi Pemerintahan Daerah, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. 13
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Dan Saluran Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional, Produksi Informasi Pemerintahan Daerah, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional, Produksi Informasi Pemerintahan Daerah, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional, Produksi Informasi Pemerintahan Daerah, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik, Reproduksi Informasi Nasional, Produksi Informasi Pemerintahan Daerah, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik.

Pasal 10

(1)Seksi Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik, di lingkup Pemerintah Daerah.
(2)Uraian tugas Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik;
3. c.melakukan Bimbingan Teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah; 14
5. e.melaksanakan penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
6. f.melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan sosial;
7. g.melaksanakan pengumpulan pendapat umum melalui survei dan jajak pendapat;
8. h.melaksanakan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik.

Pasal 11

(1)Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah mempunyai melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.
(2)Uraian tugas Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah;
3. c.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah provinsi;
4. d.melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis dan Supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi;
5. e.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi;
6. f.melaksanakan penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
7. g.pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah Provinsi;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah. 15

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…