DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 69 Tahun 2017

Nomor: 69
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Layanan Cepat Perizinan diberikan kepada Pemohon Izin Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan; e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian layanan cepat perizinan 3 (tiga) jam izin prinsip penanaman modal termasuk di bidang pembudidayaan ikan kewenangan provinsi memerlukan tata cara pemberian layanan perizinan dalam bentuk penegasan dalam norma;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30A Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu mempunyai kewenangan memberikan izin prinsip sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Izin Prinsip Penanaman Modal di Bidang Pembudidayaan Ikan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
5.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Penanaman Modal Dalam Negeri untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan di Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Perizinan adalah segala bentuk untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki Penanam Modal Dalam Negeri dalam rangka memulai usaha pembudidayaan ikan.
4.Pemohon Izin adalah Badan Usaha di bidang pembudidayaan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
5.Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
6.Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Izin Prinsip, yang selanjutnya disebut Layanan Cepat Perizinan adalah layanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) jam terhitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kepada Pemohon Izin terkait dengan Izin Prinsip Penanaman Modal di bidang pembudidayaan ikan.
7.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
8.Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil panen sarana produksi pembudidayaan ikan.
9.Rekaman adalah soft copy dokumen asli dari persyaratan administrasi yang dilegalisir oleh pejabat yang dimasukkan dalam flash disk atau yang sejenis. 4
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
12.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

JENIS USAHA DAN PENDELEGASIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN

Pasal 2

(1)Layanan Cepat Perizinan diberikan kepada Pemohon Izin Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian Layanan Cepat Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
1. a.usaha pembenihan ikan;
2. b.usaha pembesaran ikan;
3. c.usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
4. d.usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
5. e.usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
6. f.usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
7. g.usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
(3)Layanan Cepat Perizinan berupa Izin Prinsip untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada Dinas.

Pasal 3

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan Layanan Cepat Perizinan terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas dalam memberikan Layanan Cepat Perizinan bertindak untuk dan atas nama Gubernur.

BAB III

TATA CARA LAYANAN CEPAT PERIZINAN

Pasal 4

(1)Pemohon Izin mengajukan permohonan Izin Prinsip kepada Kepala Dinas. 5
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Perusahaan.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin Prinsip dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. b.Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
3. c.Rekaman Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 6

(1)Dinas melakukan pengecekan kelengkapan persyataran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan.
(2)Dinas memberikan surat keterangan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Pemohon Izin setelah lengkap dan benar.
(3)Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemohon Izin harus memenuhi secara mandiri.

Pasal 7

Pemohon Izin dalam mengajukan permohonan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Layanan Cepat Perizinan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pengelolaan dokumen perizinan dan sarana prasarana pemberian Layanan Cepat Perizinan.
(3)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Cepat Peizinan dilaksanakan oleh Dinas setiap triwulan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…