DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur suatu proses untuk memperoleh tenaga pengajar yang terampil dan ahli serta berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman yang terfokus kepada Substansi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan TOT Substansi Pendidikan dan Pelatihan Kepemipinan Tingkat III dan Tingkat IV dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi tenaga pengajar di Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensejaterahkan masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangan berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan TOT Substansi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lainnya di luar Sulawesi Tengah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Tahun 2017; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN SUBSTANSI TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi yang selanjutnya disebut TOT Substansi adalah suatu proses untuk memperoleh tenaga pengajar yang terampil dan ahli serta berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman yang terfokus kepada Substansi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi lainnya adalah Daerah di luar dari Provinsi Sulawesi Tengah yang akan mengirimkan Widyaiswaranya untuk mengikuti TOT Substansi.
4.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melalui Badan merupakan penyelenggara TOT Substansi.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi lainnya menanggung biaya penyelenggaraan TOT Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Biaya penyelenggaraan TOT Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
(2)Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.biaya penyelenggaraan TOT Substansi sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dan
2. b.biaya konsumsi dan dana akomodasi sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
(3)Pembiayaan penyelenggaraan TOT Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 10 (sepuluh) hari di Kota Palu.
(4)Biaya perjalanan dinas peserta TOT Substansi dari Provinsi lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing peserta.

Pasal 4

(1)Pembayaran biaya kegiatan TOT Substansi dilakukan oleh masing-masing peserta melalui Rekening Bendahara Penerimaan Badan pada PT. Bank Sulteng.
(2)Peserta menerima tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sah dari Badan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…