DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 70 Tahun 2016

Nomor: 70
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 3
(2)Izin Usaha Simpan Pinjam meliputi :
1. a.Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
2. b.Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(3)Pengawasan dan pemeriksaan meliputi :
1. a.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
2. b.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(4)Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi yakni : penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(5)Pendidikan dan latihan perkoperasian yakni : pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(6)Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yakni : pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(7)Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro yakni : pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan cara pemangku kepentingan.
(8)Pengembangan UMKM yakni : pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi:
1. 1.Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
2. 2.Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
3. 3.Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan; 4
d.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi:
1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. 2.Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
3. 3.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
e.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil membawahi:
1. 1.Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
2. 2.Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
3. 3.Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
f.UPT Dinas; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
3. c.pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : 5
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait; 6
9. i.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
10. j.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas Kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian. 7

Pasal 8

(1)Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
2. b.Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

Pasal 9

(1)Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
(2)Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
3. c.melaksanakan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 8
4. d.melakukan koordinasi dan bimbingan teknis Kelembagaan dan Perizinan dengan unit kerja terkait;
5. e.menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
6. f.menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pemabantu dan kantor kas;
7. g.menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
8. h.menganalisa berkas pembubaran koperasi;
9. i.menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
10. j.melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan.

Pasal 10

(1)Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.
(2)Uraian tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi dengan instansi terkait;
5. e.melakukan analisis penerapan peraturan perundang- undangan dan sanksi koperasi;
6. f.melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
7. g.melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan 9
9. i.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.

Pasal 11

(1)Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
(2)Uraian tugas Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
4. d.melakukan koordinasi dan bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
5. e.merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan provinsi;
6. f.menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. g.menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
8. h.merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
9. i.merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
10. j.melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan. 10

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…