DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 71 Tahun 2016

Nomor: 71
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal: Penetapan pemberian fasilitasi di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi; dan 3
(3)Promosi penanaman modal : Pengembangan dan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
(4)Pelayanan Penanaman Modal:
1. a.Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota; dan
2. b.Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.
(5)Pengendalian pelaksanaan penanaman modal: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
(6)Data dan sistem informasi penanaman modal:
1. a.Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi.
2. b.Pembuatan peta potensi penanaman modal provinsi.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
1. 1.Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. 2.Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. 3.Seksi Pemberdayaan Usaha;
d.Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
1. 1.Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. 2.Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
e.Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal membawahi:
1. 1.Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
2. 2.Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
3. 3.Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
f.Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
1. 1.Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. 2.Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
3. 3.Seksi Pengawasan Pelaksanaan Modal;
g.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi:
1. 1.Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
2. 2.Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
3. 3.Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III; 4
h.Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :
1. 1.Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
2. 2.Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
3. 3.Seksi Pelaporan Pelayanan;
i.UPT Dinas; dan
j.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum; 5
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana program, rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan perencananan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasn lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program. 6

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset;
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; 7
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

(1)Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah.
2. b.pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
3. c.pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
4. d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 10

(1)Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Penanaman Modal.
(2)Uraian tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 8
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi menyusun program kerja Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis operasional Perencanaan Penanaman Modal dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melakukan pengumpulan data, analisis dan kajian serta penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan, serta rencana potensi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Perencanaan Penanaman Modal.

Pasal 11

(1)Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Deregulasi Penanaman Modal.
(2)Uraian tugas Seksi Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi menyusun program kerja Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
2. b.menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
3. c.melaksanakan kajian untuk menyusun deregulasi daerah yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
4. d.melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dengan pihak dan unit terkait;
5. e.melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Deregulasi Penanaman Modal. 9

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…