DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 72 Tahun 2016

Nomor: 72
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi. 3
(2)Urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kepemudaan terdiri dari :
  1. 1.penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadao pemuda pelpor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; dan
  2. 2.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi;
2. b.Keolahragaan terdiri dari :
  1. 1.pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang penyidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
  2. 2.penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah provinsi;
  3. 3.pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
  4. 4.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi; dan
3. c.Kepramukaan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Provinsi.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Kepemudaan membawahi:
1. 1.Seksi Kepemimpinan Pemuda;
2. 2.Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
3. 3.Seksi Kepeloporan Pemuda;
d.Bidang Keolahragaan membawahi :
1. 1.Seksi Olahraga Prestasi;
2. 2.Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus; dan
3. 3.Seksi Olahraga Pendidikan;
e.Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi:
1. 1.Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
2. 2.Seksi Ketenagaan dan Oraganisasi Keolahragaan; dan
3. 3.Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
f.Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi:
1. 1.Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
2. 2.Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan
3. 3.Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. 4

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olaha raga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; 5
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program serta Dinas. 6

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas; 7
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda; 8
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
5. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan.

Pasal 10

(1)Seksi Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepemimpinan Pemuda.
(2)Uraian tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepemimpinan Pemuda;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan kepemimpinan penuda dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
5. e.melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
6. f.melaksanakan pengawasan Seksi kepemimpinan pemuda;
7. g.penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepimimpinan pemuda;
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 11

(1)Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda. 9
(2)Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
3. c.melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemudan dan kepemudaan;
5. e.melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
6. f.melaksanakan pengawasan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
7. g.penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda;
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…