DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 73 Tahun 2016

Nomor: 73
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perpustakaan Dinas Kearsipan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yakni sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan meliputi;
1. a.Pembinaan Masyarakat meliputi:
  1. 1.Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi; dan 3
  2. 2.Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi;
2. b.Pelestarian katalog induk daerah dan bibliografi daerah meliputi:
  1. 1.Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi;
  2. 2.Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
  3. 3.Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi; dan
  4. 4.Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi;
3. c.Pengelolaan Arsip meliputi:
  1. 1.Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah provinsi dan BUMD Provinsi;
  2. 2.Pengelolaan arsip yang diciptakan oleh pemerintah daerah provnsi, BUMD Provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi organisasi politik tingkat daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi; dan
  3. 3.Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi;
4. d.Perlindungan dan penyelamatan Arsip meliputi:
  1. 1.Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
  2. 2.Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
  3. 3.Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota;
  4. 4.Melakukan autentukasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; dan
  5. 5.Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangannya daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
5. e.Perizinan meliputi: Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program; 4
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan membawahi:
1. 1.Seksi Deposit;
2. 2.Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
3. 3.Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan;
d.Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan membawahi:
1. 1.Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
2. 2.Seksi Alih Media; dan
3. 3.Seksi Otomasi Perpustakaan;
e.Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi:
1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
2. 2.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
3. 3.Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
f.Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi:
1. 1.Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;
2. 2.Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; dan
3. 3.Seksi Pengawasan Kearsipan;
g.Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
2. 2.Seksi Akuisisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
3. 3.Seksi Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
h.UPT Dinas; dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustaakan dan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 5
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
2. b.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
3. c.pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan. 6

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait; 7
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. 8
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan BidangDeposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
5. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan.

Pasal 10

(1)Seksi Deposit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Seksi Deposit. 9
(2)Uraian tugas Seksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Deposit;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada Seksi Deposit;
3. c.melaksanakan koordinasi pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, BUMD, instansi terkait, dan masyarakat.
4. d.melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
5. e.melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan bahan perpustakaan kelabu;
6. f.melaksanakan penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder;
7. g.melaksanakan pembuatan direktori penerbit;
8. h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Deposit.

Pasal 11

(1)Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan.
(2)Uraian tugas Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
3. c.melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
4. d.melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
5. e.melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; 10
6. f.melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
7. g.melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;
8. h.melaksanakan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
9. i.melakukan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
10. j.melaksanakan penyusunan literatur sekunder;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…