DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 77 Tahun 2016

Nomor: 77
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perkebunan dan Peternakan Provinsi; 3
(2)Urusan Pemerintah Sub Bidang Pemanfaatan Air untuk perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan;
2. b.Pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
3. c.Bimbingan pemanfaatan air oermukaan dan air tanah untuk perkebunan;
4. d.Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan;
5. e.Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan;
6. f.Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan;
(3)Sub Bidang Pupuk terdiri atas:
1. a.Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
2. b.Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi;
3. c.Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk; dan
4. d.Pengawasan standar mutu pupuk;
(4)Sub-sub Bidang Pestisida meliputi :
1. a.Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi;
2. b.Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi;
3. c.Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida;dan
4. d.Pengawasan standar mutu pestisida;
(5)Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Perkebunan meliputi:
1. a.Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi;
2. b.Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi;
3. c.Penentuan prototipe alat dan mesin perkebunan;
4. d.Penerapan standar mutu dan mesin perkebunan; dan
5. e.Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah;
(6)Sub-sub Bidang Benih Perkebunan terdiri atas:
1. a.Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan;
2. b.Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar Kabupaten/Kota;
3. c.Identifikasi dan pengembanfan varietas unggul lokal;
4. d.Pemantauan benih inport wilayah kerja;
5. e.Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi;
6. f.Pengaturan penerapan standar mutu benih perekbunan wilayah provinsi;
7. g.Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
8. h.Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi; 4
(7)Sub-sub Bidang Pembiayaan yaitu: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi;
(8)Sub-sub Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri atas:
1. a.Pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
2. b.Bimbingan pemantauan, pengamatan dan pertanian OPT fenomena iklim wilayah provinsi;
3. c.Penyebrangan informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim rekomendasi pengendalian di wilayah provinsi;
4. d.Pematauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
5. e.Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman bagian tanaman wilayah provinsi;
6. f.Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
7. g.Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan eksplosi hama dan penyakit menular tanaman wilaya provinsi;dan
8. h.Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi;
(9)Sub-sub Bidang Perijinan Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.Pemberian izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota; dan
2. b.Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
(10)Sub-sub Bidang Teknik Budidaya terdiri atas : Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
(11)Sub-sub Bidang pembinaan Usaha terdiri atas :
1. a.Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasam usaha tani wilayah provinsi;
2. b.Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi;
3. c.Pelaksanaan studi amdal/UKL UPL dibidang perkebunan wilayah provinsi; dan
4. d.Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah;
(12)Sub-sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil terdiri atas :
1. a.Pemantauan dan evaluasi penanganan panen pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi;
2. b.Bimbingan dan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi;
3. c.Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi; 5
4. d.Pengawasan standar unnit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi; dan
5. e.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi;
(13)Sub-sub Bidang Pemasaran terdiri atas :
1. a.Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi;
2. b.Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi;
3. c.Penyebaran informasi pasar wilayah provinsi; dan
4. d.Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi;
(14)Sub-sub Bidang Sarana Usaha terdiri atas :
1. a.Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi; dan
2. b.Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan pengolah, dan pemasaran saranan produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi;
(15)Sub-sub Bidang Pengembangan statistik sarana usaha wilayah provinsi terdiri atas :
1. a.Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi; dan
2. b.Bimbingan penerapan sistim informasi perkebunan wilayah provinsi.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut:

a.Kepala Dinas
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan
1. 1.Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
2. 2.Seksi Perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
3. 3.Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
d.Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi:
1. 1.Seksi Produksi dan Perbenihan Perkebunan;
2. 2.Seksi Perlindungan dan Tanaman Perkebunan; dan
3. 3.Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
e.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrakat Veteriner membawahi :
1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. 2.Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan; dan
3. 3.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 6
f.Bidang Peternakan membawahi :
1. 1.Seksi Pembibitan dan Produksi;
2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan perternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang Sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, keswan dan kesmavet dan peternakan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, keswan dan kesmavet dan peternakan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, keswan dan kesmavet dan peternakan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, keswan dan kesmavet dan peternakan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum; 7
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas. 8

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; 9
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengolahan lahan, air perkebunan, perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air perkebunan, perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pengolahan lahan, air perkebunan, perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pengolahan lahan, air perkebunan, perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan; 10
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pengolahan lahan, air perkebunan, perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
5. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengolahan lahan dan air perkebunan.
(2)Uraian tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Perkebunan dengan unit kerja terkait;
5. e.melaksanakan penyiapan bimbingan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan lahan sesuai kebijakan dan standar yang ada;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan guna koordinasi program pemanfaatan lahan dan air lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota;
7. g.melakukan koordinasi upaya pengembangan pemanfaatan sumber-sumber air irigasi untuk tanaman perkebunan;
8. h.melakukan koordinasi pendayagunaan lahan-lahan terlantar/tidur lintas Kabupaten/Kota;
9. i.melakukan koordinasi upaya konservasi lahan dan air lintas Kabupaten/Kota;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan. 11

Pasal 11

(1)Seksi Perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
(2)Uraian tugas Seksi Perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan unit kerja/instansi terkait;
4. d.melaksanakan pelayanan teknis dilingkungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
5. e.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran teknologi dan hasil rekayasa pengolahan hasil perkebunan;
6. f.melakukan pemantuan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran teknologi pengolahan hasil perkebunan;
7. g.melakukan pemantuan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
8. h.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…