DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 78 Tahun 2016

Nomor: 78
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Kehutanan Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan. 3
(2)Urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sub urusan Pengelolaan Hutan meliputi :
  1. 1.Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
  2. 2.Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
  3. 3.Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung meliputi: a) Pemanfaatan kawasan hutan; b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c) Pemungutan hasil hutan; dan d) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
  4. 4.Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
  5. 5.Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
  6. 6.Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
  7. 7.Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; dan
  8. 8.Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2. b.Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi :
  1. 1.Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  2. 2.Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; dan
  3. 3.Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam.
3. c.Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;dan
  2. 2.Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
4. d.Sub Urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai meliputi Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 4
c.Bidang Perncanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi:
1. 1.Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan; dan
3. 3.Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP;
d.Bidang Perlindungan dan KSDAE membawahi:
1. 1.Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan;
2. 2.Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
3. 3.Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
e.Bidang Pengelolaan DAS dan RHL membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan DAS;
2. 2.Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
3. 3.Seksi Perbenihan Tanaman Hutan;
f.Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat membawahi:
1. 1.Seksi Penyuluhan;
2. 2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. 3.Seksi Hutan Adat;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, UPT Dinas KPH dan UPT Dinas TAHURA;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat , UPT Dinas KPH dan UPT Dinas TAHURA;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat , UPT Dinas KPH dan UPT Dinas TAHURA;
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas Kehutanan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 5

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunanrencana pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 6
7. g.menyiapkan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri; 7
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan Penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan dan Tata Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan, dan Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
2. b.penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
3. c.penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; 8
4. d.penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
5. e.penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
6. f.pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7. g.pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
8. h.penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah Provinsi;
9. i.penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
10. j.penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pasal 10

(1)Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Tata Hutan.
(2)Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
3. c.menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi; 9
4. d.menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
5. e.menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
6. f.menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. i.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Perencanaan dan Tata Hutan.

Pasal 11

(1)Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan.
(2)Uraian tugas Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan Dan Pemasaran Hasil Kehutanan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kehutanan dengan pihak dan unit terkait;
4. d.menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
5. e.menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6. f.menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah Provinsi;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan 10
9. i.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…