DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai: 1) Penerima dan Alokasi BOS; 2) Penganggaran; 3) Pelaksanaan dan penatausahaan; 4) Pertanggungjawaban; 5) Tim Manajemen Dana BOS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 577.477.000,000, (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratuh tujuh puluh tujuh juta rupiah);
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 Tahun meliputi biaya untuk bahan, peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2.Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta yang melaksanakan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3.Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/SMPT adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah. 3
5.Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut SATAP adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TKBM adalah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/SMK/SMALB adalah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS sedangkan untuk Satuan Pendidikan Menengah, Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala SKPD Pendidikan Provinsi dengan Satuan Pendidikan Menengah sebagai penerima hibah BOS.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan selaku pengguna anggaran/barang.
12.Kas Umum Daerah adalah PT. Bank Sulteng.
13.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
15.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI BOS

Pasal 2

(1)BOS dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.
(2)Sekolah penerima BOS adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SMA/SMK/SMALB Negeri dan Swasta serta termasuk SATAP dan TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota. 4
(3)Besaran Dana BOS yang diterima oleh Sekolah dibedakan tiga kelompok Sekolah sebagai berikut :
1. a.SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah peserta didik paling rendah 60 baik.
2. b.SD/SDLB/SMP/SMPLB/SATAP dengan jumlah peserta didik dibawah 60 orang; dan
3. c.SMA/SMK/SMALB berdasarkan jumlah peserta didik.

Pasal 3

(1)Alokasi BOS Provinsi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 577.477.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah.
(2)Alokasi BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 547.709 (lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembian rupiah) siswa dengan rincian sebagai berikut :
1. a.BOS untuk Siswa SD/SDLB sebesar Rp 310.107.200.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 387.634 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) siswa;
2. b.BOS untuk Siswa SMP/SMPLB/SATAP/SMPT sebesar Rp 125.008.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar delapan juta rupiah) untuk 125.008 (seratus dua puluh lima ribu delapan) siswa;
3. c.BOS untuk Siswa SMA/SMKLB sebesar Rp 90.468.000.000,- (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta) untuk 64.620 (enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) siswa; dan
4. d.BOS untuk Siswa SMK/SMKLB sebesar Rp 51.893.800.000,- (lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 37.067 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) siswa.
(3)Rincian alokasi BOS per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Alokasi BOS per siswa untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
1. a.Untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. b.Untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
3. c.Untuk siswa SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
(2)Alokasi per siswa untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung tanggal 2 Januari 2016. 5

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)BOS merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 pada kelompok lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3)Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berkenan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran PPKD.
(2)Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3)Penyaluran BOS dari Pemerintah Daerah kepada masing- masing Satuan Pendidikan Dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS.
(4)Naskah Perjanjian Hibah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat ketentuan mengenai :
1. a.Pemberi dan penerima hibah;
2. b.Tujuan pemberian hibah;
3. c.Jumlah hibah yang akan diterima;
4. d.Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
5. e.Penyaluran hibah.
(5)Pemberi Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
(6)Penerima hibah sebagaimana (4) huruf a adalah Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 7

(1)Kepala SKPD Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(2)Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima hibah. 6

Pasal 8

(1)Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2016 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke rekening Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah melalui Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk.
(2)Penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum Daerah ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, yaitu :
1. a.Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan Februari 2016;
2. b.Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan April 2016;
3. c.Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Juli 2016; dan
4. d.Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Oktober 2016.
(3)Penyaluran BOS Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing dilakukan sebesar ¼ (satu perempat) dari alokasi BOS.

Pasal 9

(1)Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengambilan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan adanya rekomendasi atau persetujuan dari Tim Manajemen Kabupaten/Kota.
(3)Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
(4)Dana BOS harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
(5)Dana BOS dalam satu periode/triwulan tidak wajib habis dipergunakan pada periode tersebut.
(6)Besaran penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
(7)Penggunaan dana BOS oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

(1)Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Penyalur dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pembayaran kepada Tim Manajemen Provinsi secara periodik dan selanjutnya Tim Manajemen Provinsi melaporkan kepada Gubernur. 7
(2)Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester dan setiap 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…