DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, sekelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah;
5.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum Daerah.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar pengesahan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. 5

BAB III

HIBAH

Pasal 3

(1)Belanja Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya kepada :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Pemberian belanja Hibah dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)Pemberian belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
(5)Belanja Hibah tidak dapat diberikan secara berkelanjutan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemanpuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, atau dalam rangka menuju kemandirian dan mempertahankan tingkat kinerja.

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Perangkat Daerah terkait.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjukan peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di Daerah.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan dasar.
(3)Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
(4)Belanja Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6

(1)Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 7
3. c.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
4. d.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundag-undangan; dan
3. c.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(3)Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan layanan umum dasar;
2. b.berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. c.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(4)Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
5. e.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(5)Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
3. c.memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
4. d.mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. 8
(6)Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping maka belanja Hibah diberikan kepada penerima Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
1. a.Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat;
2. b.Walikota/Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
3. c.Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. d.Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling rendah dilengkapi dengan dokumen yang mencakup :
1. a.Untuk belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu :
  1. 1.proposal paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana Hibah;
  2. 2.pakta Integritas;
  3. 3.surat keterangan bersedia untuk di audit;
  4. 4.surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
2. b.Untuk belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya yaitu :
  1. 1.proposal paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana Hibah;
  2. 2.pakta integritas;
  3. 3.surat keterangan bersedia untuk di audit; dan
  4. 4.surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
3. c.Untuk belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yaitu :
  1. 1.proposal paling rendah memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana Hibah;
  2. 2.pakta integritas;
  3. 3.surat keterangan bersedia untuk diaudit; dan
  4. 4.surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan. 9
(4)Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
(5)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima belanja Hibah meliputi :
1. a.akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. b.surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara Independen;
3. c.surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. e.surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat;
6. f.izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
7. g.bukti kontak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak;
8. h.salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
9. i.Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja Hibah.
(6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 8

(1)Surat Permohonan dan dokumen Proposal belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.
(2)Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen Proposal kepada Tata Usaha Pimpinan.
(3)Tata Usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada PD terkait sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

(1)Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan tertulis.
(2)PD terkait melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja Hibah.
(3)Untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menunjuk Kepala PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah.
(4)Untuk meyakinkan kelayakan permohonan belanja Hibah, Tim Evaluasi PD dapat melakukan penelitian dan/atau peninjauan lapangan.
(5)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. 10
(6)Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja Hibah.
(7)TAPD melaporkan hasil pertimbangan beserta daftar nominatif calon penerima belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur.
(8)Berdasarkan hasil evaluasi PD dan pertimbangan TAPD, Gubernur menetapkan persetujuan atau menolak daftar nominatif calon penerima belanja Hibah.
(9)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)dituangkan dalam bentuk lembar Disposisi persetujuan Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(10)Penunjukan Kepala PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah ditetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)PD terkait melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan belanja Hibah sesuai bidangnya.
(2)PD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Asisten melalui Biro terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan PD terkait sesuai dengan bidangnya.
(4)Evaluasi permohonan belanja Hibah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
1. a.urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
2. b.urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
3. c.urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
4. d.urusan pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
5. e.urusan pemukiman, perumahan dan tata ruang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
6. f.urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
7. g.urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
8. h.urusan sosial dan keagamaan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah;
9. i.urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
10. j.urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
11. k.urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi; 11
12. l.urusan kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
13. m.urusan Politik dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
14. n.urusan Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi Baru dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah;
15. o.urusan BKPRS, APPSI dan APP Kepulauan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan;
16. p.urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
17. q.urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi;
18. r.urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. s.urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
20. t.urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
21. u.urusan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
22. v.urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
23. w.urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
24. x.urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi; dan
25. y.Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
(5)Hasil evaluasi dan verifikasi permohonan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atas nama Gubernur.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…