DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 83 Tahun 2016

Nomor: 83
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan sebagai berikut:

a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Anggaran membawahi:
1. 1.Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. 2.Sub Bidang Manajemen Anggaran; dan
3. 3.Sub Bidang Evaluasi APBD;
d.Bidang Akuntansi membawahi:
1. 1.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. 2.Sub Bidang Akuntansi Manajemen ; dan
3. 3.Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban;
e.Bidang Perbendaharaan membawahi:
1. 1.Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
2. 2.Sub Bidang Belanja Langsung; dan
3. 3.Sub Bidang Pengelolaan Kas;
f.Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi:
1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
2. 2.Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah; dan
3. 3.Sub Bidang Pengawasan Aset Daerah;
g.UPT Badan; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan 4
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi; 5
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Badan;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Badan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Keuangan dan Aset serta Badan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. 6
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

Pasal 8

(1)Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD; 7
2. b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
4. d.penyiapan bahan pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
5. e.penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
6. f.penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
7. g.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
8. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
3. c.melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
5. e.melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
6. f.melaksanakan Penyusunan Rancangan Peratuan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
7. g.melaksanakan pembinaan Kabupaten/Kota;
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan 8
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen Anggaran;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama dengan DPRD Provinsi;
4. d.melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;
6. f.menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;
7. g.melaksanakan penelitian RKA SKPD dan DPA SKPD;
8. h.melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat Penyediaan Dana;
9. i.melaksanakan penyiapan data lainnya guna keperluan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
10. j.melaksanakan pembinaan Kabupaten/Kota;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran.

Pasal 11

(1)Sub Bidang Evaluasi APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Evaluasi APBD.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Evaluasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Evaluasi APBD; 9
2. b.menghimpun peraturan peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Evaluasi APBD;
3. c.melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Evaluasi APBD dengan unit kerja/instansi terkait;
4. d.melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. e.melaksanakan Evaluasi dan pembinaan terhadap Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota;
6. f.menyiapkan bahan evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan bersama antara Eksekutif dan Legislatif;
7. g.menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah;
8. h.menyiapkan persetujuan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
9. i.meneliti kesesuaian hasil evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD yang telah di tetapkan menjadi peraturan daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/ Kota;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi APBD.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…