DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 85 Tahun 2016

Nomor: 85
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Badan Kepegawaian Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yakni Bidang Kepegawaian.
(2)Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Bidang Kepegawaian terdiri atas Sub-Sub Bidang sebagai berikut :

1.Sub-Sub Bidang Formasi Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi setiap tahun anggaran; 3 b) penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi setiap tahun anggaran; dan c) koordinasi usulan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di kabupaten/kota setiap tahun anggaran;
2.Sub-Sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi; b) usulan penetapan Nomor Induk Pegawai; dan c) koordinasi pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota;
3.Sub-Sub BidangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Provinsi; b) penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah provinsi; dan c) pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;
4.Sub-Sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (di lingkungan Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota;
5.Sub-Sub Bidang Kenaikan Pangkat meliputi : a) penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b; b) penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV/a dan IV/b; c) koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota; dan d) usulan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
6.Sub-Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan meliputi : a) penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat; b) usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda Provinsi; c) koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota;
7.Sub-Sub Bidang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi meliputi : a) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 4 b) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya dalam satu Provinsi; dan c) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Provinsi;
8.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri meliputi : Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat;
9.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana meliputi : Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk golongan IV/c ke bawah;
10.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) penetapan pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberhentian karena pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi gol/ruang IV/b ke bawah; b) penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil); dan c) penetapan pemberhentian atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan);
11.Sub-Sub Bidang Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota;
12.Sub-Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian meliputi: a) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Provinsi; dan b) koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Kabupaten/ Kota;
13.Sub-Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi : a) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi; dan b) koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah skala Provinsi. 5

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan sebagai berikut :

a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai membawahi:
1. 1.Sub Bidang Jabatan Struktural Struktural;
2. 2.Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
3. 3.Sub Bidang Disiplin;
d.Bidang Mutasi membawahi:
1. 1.Sub Bidang Kepangkatan;
2. 2.Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja; dan
3. 3.Sub Bidang Pensiun;
e.Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian membawahi :
1. 1.Sub Bidang Pengadaan;
2. 2.Sub Bidang Penghargaan; dan
3. 3.Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
f.UPTB; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. 6

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melaksanakan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 7
7. g.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan aset;
8. h.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan program, keuangan dan aset; dan
9. i.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
10. j.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Badan;
11. k.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
13. m.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
1. a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
3. c.membimbing bawahan berdasarkan tugas pokok;
4. d.melaksanakan kordinasi urusan administrasi kepegawaian dan korpri lingkup Badan;
5. e.memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan tugas pokok;
6. f.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum lingkup Badan ;
7. g.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Badan;
8. h.melaksanakan/ menyusun Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian lingkup Badan;
9. i.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
10. j.mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai tugas pokok;
11. k.melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
12. l.melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan Tugas Pokok kepada pimpinan. 8

Pasal 8

(1)Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan meliputi fungsi pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta disiplin PNS.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta disiplin PNS;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta disiplin PNS;
3. c.penyiapan bahan pembinaan di bidang pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta disiplin PNS;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
5. e.Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Jabatan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pembinaan jabatan struktural.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Jabatan Struktural;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Jabatan Struktural;
3. c.melaksanakan penyiapan Naskah Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian, SPP, SPMJ dan SPMT dalam Jabatan Struktural;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan Diklat Kepemimpinan PNS;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan data kebutuhan Baperjakat dalam rangka pengembangan karir dan Kenaikan Pangkat;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan, data pelaksanaan Ujian Dinas;
7. g.melaksanakan fasilitasi pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan fasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; 9
8. h.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dan rencana penempatan Pamong Praja Muda IPDN;
9. i.menyiapkan bahan dan data serta penerbitan Surat Izin Belajar dan Surat Keputusan Tugas Belajar;
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi PNS Tugas Belajar serta pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten/Kota;
11. k.menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Jabatan Struktural; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pernyelenggaraan kegiatan pembinaan jabatan fungsional.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Jabatan Fungsional;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait pelaksanaan tugas Sub Bidang Jabatan Fungsional;
3. c.melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional;
4. d.menyiapkan bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan Diklat Fungsional Pegawai ;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data daftar nominatif Pejabat Fungsional;
6. f.memverifikasi bahan kenaikan Jabatan Fungsional yang diusulkan oleh SKPD terkait ;
7. g.menyiapkan naskah Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional yang diusulkan oleh SKPD terkait;
8. h.menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1)Sub Bidang Disiplin mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang di bidang disiplin PNS.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan adminstrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Disiplin;
2. b.menghimpun dan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS; 10
3. c.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, data dan informasi dalam rangka pemberian dan penolakan izin Perkawinan dan Perceraian bagi CPNS dan PNS;
4. d.melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin serta pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanganan indispliner PNS;
6. f.menyiapkan bahan, data dan Tim Advokasi internal bagi PNS yang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
7. g.menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji PNS ;
8. h.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan disiplin PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
9. i.menyiapkan bahan, data monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. j.menyiapkan bahan dan data untuk pemrosesan surat keterangan tidak pernah tersangkut tindak pidana sebagai persyaratan pengurusan administrasi kepegawaian;
11. k.memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
13. m.menyiapkan bahan dan data penyampaian laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…