(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yakni Bidang Kepegawaian.
(2)Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Bidang Kepegawaian terdiri atas Sub-Sub Bidang sebagai berikut :
1.Sub-Sub Bidang Formasi Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi setiap tahun anggaran; 3 b) penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi setiap tahun anggaran; dan c) koordinasi usulan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di kabupaten/kota setiap tahun anggaran;
2.Sub-Sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi; b) usulan penetapan Nomor Induk Pegawai; dan c) koordinasi pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota;
3.Sub-Sub BidangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Provinsi; b) penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah provinsi; dan c) pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi;
4.Sub-Sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (di lingkungan Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota;
5.Sub-Sub Bidang Kenaikan Pangkat meliputi :
a) penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b; b) penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV/a dan IV/b; c) koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota; dan d) usulan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
6.Sub-Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan meliputi :
a) penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat; b) usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda Provinsi; c) koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan sekretaris daerah kabupaten/kota;
7.Sub-Sub Bidang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi meliputi :
a) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 4 b) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya dalam satu Provinsi; dan c) penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Provinsi;
8.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri meliputi :
Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat;
9.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana meliputi :
Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk golongan IV/c ke bawah;
10.Sub-Sub Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) penetapan pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberhentian karena pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi gol/ruang IV/b ke bawah; b) penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil); dan c) penetapan pemberhentian atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan);
11.Sub-Sub Bidang Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota;
12.Sub-Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
a) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Provinsi; dan b) koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Kabupaten/ Kota;
13.Sub-Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi :
a) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi; dan b) koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah skala Provinsi. 5 Bagian Kedua Susunan Organisasi