DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 86 Tahun 2016

Nomor: 86
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan sebagai berikut:

a.Kepala Badan
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 3
c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahi:
1. 1.Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
3. 3.Sub Bidang Pengeloaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi:
1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Dan Pilihan Jabatan Administrasi;
2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi; dan
3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
e.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahi:
1. 1.Sub Bidang Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah;
2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar Dan Prajabatan.
f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g.UPT Badan.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; 4
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
4. d.pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan program, keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan rencana kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan program, keuangan, aset monitoring, evaluasi dan pelaporan; 5
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses program, keuangan dan aset;
7. g.melaksanakan penyusunan Lakip, SAKIP, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
8. h.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
10. j.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;

Pasal 6

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, umum, korpri, rumah tangga, dan surat menyurat;
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
3. c.melaksanakan koordinasi penyelenggaran kegiatan administrasi kepegawaian dan Korpri dengan unit kerja/intansi terkait;
4. d.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, urusan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip , perpustakaan, dan Hukum di lingkungan Badan;
5. e.melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
7. g.melaksanakan penyiapan rapat pertemuan; 6
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan Badan;
9. i.melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
10. j.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 8

(1)Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
2. b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
4. d.penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak dan unit terkait;
5. e.penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan tekhnis serta pelaksanaan di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; 7
6. f.penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
7. g.penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
8. h.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
9. i.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Kelembagaan.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Sertifikasi Kompetensi.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi;
4. d.pelaksanaan kegiatan pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri di Provinsi;
5. e.melaksanakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. f.memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. g.melakukan analisis, identifikasi masalah monitoring dan evaluasi, pengembangan indikator sertifikasi kompetensi;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan rencana pengembangan tindak lanjut program sertifikasi kompetensi;
9. i.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi. 8

Pasal 10

(1)Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
4. d.melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
5. e.melaksanakan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi
6. f.memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
7. g.melaksanakan penyiapan rekomendasi penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi;
8. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang.

Pasal 11

(1)Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja sub bidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; 9
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
6. f.memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga;
7. g.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.

Pasal 12

(1)Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
2. b.penyiapan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
3. c.penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
4. d.pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; 10
5. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…