DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 87 Tahun 2016

Nomor: 87
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan Kepegawaian di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan adalah Bidang Penanggulangan Bencana.
(2)Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kategori urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sifatnya lex spesialis. 3

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Sebagai Berikut :

a.Kepala Badan;
b.Kepala Pelaksana;
c.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
d.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
1. 1.Sub Bidang Pencegahan; dan
2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
e.Bidang Kedaruratan Logistik membawahi :
1. 1.Sub Bidang Penanganan Kedaruratan; dan
2. 2.Sub Bidang Penyaluran Logistik;
f.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
1. 1.Sub Bidang Penyelenggaraan Rehabilitasi; dan
2. 2.Sub Bidang Penyelenggaraan Rekonstruksi;
g.UPT Badan; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelanggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanankan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi perangkat daerah lainnya di provinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
4. d.menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 4
5. e.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. f.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi;
7. g.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program; 5
2. b.melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.mengelola tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
8. h.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan 6
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
1. a.merencanakan Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
3. c.membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
4. d.melakukan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian dan korpri;
5. e.memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
6. f.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
7. g.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
8. h.melaksanakan/ menyusun Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
9. i.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
10. j.mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai tugas pokok;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

Pasal 9

(1)Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 7
1. a.penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
4. d.penyiapan bahan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
5. e.penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan di kabupaten/kota;
6. f.penyiapan dan menyusunan rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan bencana daerah;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan terhapap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyaiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi sertai pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pencegahan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di Sub Bidang Pencegahan;
3. c.melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan bencana;
5. e.melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaran pencegahan bencana di kabupaten/kota;
6. f.melaksanakan penegakan rencana tata ruang dan pemantauan secara berkala terhadap evaluasi pelaksanaan tata ruang, pemanfaatan lingkungan hidup, penggunaan teknologi dan pemenuhan standar keselamatan dalam rangka pengurangan resiko bencana; 8
7. g.melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
8. h.melaksanakan pengumpulan data, pengidentifikasian serta menganalisis terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana sesuai dengan peta rawan bencana daerah;
9. i.melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang pencegahan;
10. j.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencegahan.

Pasal 11

(1)Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaran kegiatan Sub Bidang Kesiapsiagaan.
(2)Uraian tugas sub bidang kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang kesiapsiagaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan;
4. d.melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana di daerah;
5. e.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsaiagaan bencana;
6. f.melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaran kesiapsiagaan bencana di kabupaten/kota;
7. g.melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana di daerah;
8. h.melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini serta lokasi evakuasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
9. i.melaksanakan pengumpulan data, informasi, verifikasi dan analissis sumber bahaya dan ancaman bencana di kawasan rawan bencana;
10. j.melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan kontijensi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
11. k.melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; 9
12. l.melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kesiapsiagaan;
13. m.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. n.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…