DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 89 Tahun 2016

Nomor: 89
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.129.306.000,00. Dana tersebut dibagi sebesar 30% untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 40% untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil, dan 30% untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah Rp 6.129.306.000,- (enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2017.
(2)Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 6.129.306.000,- (enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Pasal 2

(1)Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
1. a.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah. 3
(2)Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
(2)Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
(3)Silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017.
(4)Apabila silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

(1)Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan lingkungan sosial;
3. c.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
4. d.pemberantasan barang kena cukai illegal;
(2)Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prioritas dan karateristik daerah masing-masing.
(3)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

Pasal 5

Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

a.standarisasi kualitas bahan baku;
b.mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
c.penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
d.pembentukan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 6

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan meliputi :

a.pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
b.penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum;dan/atau
c.peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 7

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

a.penyuluhan;
b.seminar; dan/atau
c.penyebaran pamflet, spanduk.

Pasal 8

Pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

a.pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilingkari pita cukai palsu, yang tidak dillingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran; dan/atau
b.peningkatan operasi pasar.

Pasal 9

(1)Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur.
(2)Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(3)Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5
(4)Apabila penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap penyalahgunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…