DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) klasifikasi barang dan jenis persediaan; 2) asas pengelolaan barang persediaan; 3) pejabat pengelola barang persediaan; 4) perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang persediaan; 5) penatausahaan barang persediaan; 6) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 7) penyelesaian kerugian daerah; 8) pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN www.jdih.sultengprov.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67); www.jdih.sultengprov.go.id 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan/dihibahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat termasuk tanaman dan hewan.
2.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Barang Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
4.Barang Tidak Pakai Habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan Daerah berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
5.Pengelolaan Barang Persediaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Barang Persediaan.
6.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Persediaan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
7.Rencana Kebutuhan Barang Persediaan yang selanjutnya disingkat RKBP adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Persediaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Persediaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan. www.jdih.sultengprov.go.id 4
9.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Persediaan.
10.Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Persediaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
11.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Persediaan.
12.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
13.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Persediaan.
15.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
16.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
17.Daftar Barang Persediaan adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Persediaan.
18.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
20.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
22.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. www.jdih.sultengprov.go.id 5
24.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
25.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
26.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
27.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
28.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yag memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
32.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
33.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
34.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
35.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
36.Unit Kerja adalah unit PD selaku kuasa pengguna barang.
37.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. www.jdih.sultengprov.go.id 6

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Klasifikasi Barang dan Jenis Persediaan;
b.Asas Pengelolaan Barang Persediaan;
c.Pejabat Pengelola Barang Persediaan;
d.Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Persediaan;
e.Penatausahaan Barang Persediaan;
f.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
g.Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
h.Pembiayaan.

BAB II

KLASIFIKASI BARANG DAN JENIS PERSEDIAAN

Pasal 3

(1)Klasifikasi Barang Persediaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan aset yang berwujud :
1. a.persediaan bahan pakai habis terdiri atas :
  1. 1.persediaan alat tulis kantor;
  2. 2.persediaan dokumen/ administrasi tender;
  3. 3.persediaan alat listrik dan elektronik;
  4. 4.persediaan perangko;
  5. 5.materai dan benda pos lainnya;
  6. 6.persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
  7. 7.persediaan bahan bakar minyak/gas;
  8. 8.persediaan isi tabung pemadam kebakaran;
  9. 9.persediaan isi tabung gas;
  10. 10.persediaan barang cetakan; dan
  11. 11.persediaan peripheral komputer dan sejenisnya;
2. b.persediaan bahan/material terdiri atas :
  1. 1.persediaan bahan baku bangunan;
  2. 2.persediaan bahan/ bibit tanaman;
  3. 3.persediaan bibit ternak;
  4. 4.persediaan bahan obat-obatan;
  5. 5.persediaan bahan kimia; dan
  6. 6.persediaan bahan makanan pokok dan sejenisnya;
3. c.persediaan barang lainnya terdiri atas :
  1. 1.persediaan barang yang akan di berikan kepada pihak ketiga;
  2. 2.barang yang akan dijual; dan
  3. 3.persediaan barang kelengkapan kerja dan sejenisnya;
4. d.Kodefikasi Barang Persediaan terdiri atas :
  1. 1.Kodifikasi Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  2. 2.Kodifikasi Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD; dan
  3. 3.Mapping Penggolongan dan Kodefikasi BMD. www.jdih.sultengprov.go.id 7
(2)Kodefikasi Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 4

Pengelolaan Barang Persediaan dilaksanakan berdasarkan :

a.Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Barang Persediaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang Persediaan sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
b.Asas Kepastian Hukum yaitu pengelolaan Barang Persediaan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c.Asas Transparansi dan keterbukaan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Persediaan harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d.Asas Efisiensi yaitu pengelolaan Barang Persediaan diarahkan untuk digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e.Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Persediaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
f.Asas Kepastian Nilai yaitu pengelolaan Barang Persediaan harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang untuk optimalisasi pemanfaatan Barang Persediaan serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan Barang Persediaan menerapkan sistem manajemen pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN

Pasal 6

Pejabat Pengelola Barang Persediaan terdiri atas :

a.Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
b.Sekretaris Daerah adalah selaku Pengelola BMD;
c.Kepala BKD selaku Pejabat Penatausahan BMD;
d.Kepala PD selaku Pengguna Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
e.Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pengguna Barang selaku Kuasa Pengguna Barang;
f.Pengurus Barang Pengguna; dan
g.Pengurus Barang Pembantu. www.jdih.sultengprov.go.id 8

Pasal 7

Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab :

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Persediaan;
b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Persediaan;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Persediaan;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Persediaan;
e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Persediaan yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Persediaan sesuai batas kewenangannya.

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Persediaan;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Persediaan;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Persediaan yang memerlukan persetujuan Gubernur;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Persediaan;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Persediaan yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Persediaan; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Persediaan.

Pasal 9

(1)Kepala BPKAD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang; www.jdih.sultengprov.go.id 9
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Persediaan yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Persediaan;
7. g.melakukan pencatatan Barang Persediaan yang diserahkan kepada kepada masyarakat;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Persediaan; dan
10. j.menyusun laporan Barang Persediaan sebagai bagian dari BMD.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Kepala PD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang persediaan bagi PD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Persediaan yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Persediaan yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Persediaan yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Persediaan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
7. g.menyerahkan Barang Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Persediaan;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Persediaan yang ada dalam penguasaannya; dan www.jdih.sultengprov.go.id 10
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…