DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman, kartu identitas ternak, dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketersediaan Bibit ternak, kartu Identitas Ternak dan Peran Serta Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang … SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2.Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah ternak sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
3.Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
4.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
5.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit ternak sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
6.Kartu … 3
6.Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan- keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
7.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
9.Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman;
b.kartu identitas ternak; dan
c.peran serta masyarakat.

BAB II

KETERSEDIAAN BIBIT TERNAK PADA TINGKAT POPULASI YANG AMAN

Pasal 3

(1)Penyembelihan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dibolehkan apabila:
1. a.cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu Ternak;
2. b.mengalami kecelakaan berat;
3. c.menderita penyakit hewan menular;
4. d.membahayakan keselamatan manusia; atau
5. e.tidak memenuhi standar bibit atau apabila populasi Ternak Sapi dan Kerbau Betina telah mencukupi ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman.
(2)Penyembelihan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh P etugas yang berwenang.

Pasal 4

(1)Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang tidak memenuhi standar bibit dapat dikeluarkan atau diantarpulaukan dari wilayah Provinsi.
(2)Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang tidak memenuhi standar bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 5

… 4

Pasal 5

Penyembelihan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan dikeluarkan atau diantarpulaukan dari wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak boleh melebihi 1% (seperseratus) dari jumlah populasi Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

BAB III

KARTU IDENTITAS TERNAK

Pasal 6

(1)Setiap kepemilikan atau penguasaan Ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.
(2)Kartu Identitas Ternak berlaku untuk tiap ekor Ternak.
(3)Kartu Identitas Ternak sebagaimana pada ayat (1) memuat:
1. a.memiliki identitas kepemilikan Ternak;
2. b.memiliki identitas Ternak; dan
3. c.memiliki kartu mutasi Ternak.
(4)Kartu Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Kartu Identitas Ternak berlaku selama ternak yang dimiliki masih hidup.
(2)Pemindahan hak milik atas Ternak diikuti dengan penyerahan Kartu Identitas Ternak.
(3)Setiap pemindahan hak milik atas Ternak harus dilaporkan kepada kepala desa atau ketua rukun tetangga setempat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam tanpa pungutan biaya.
(4)Apabila pemindahan hak milik atas Ternak pada pasar hewan, Petugas yang berwenang mengeluarkan surat keterangan mutasi tanpa pungutan biaya.
(5)Setiap pemindahan hak milik atas Ternak tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak mendapat kartu mutasi Ternak.

Pasal 8

Ternak yang mati atau disembelih, status Kartu Identitas Ternak dikembalikan ke Petugas yang ditunjuk disertai dengan surat keterangan penyebab kematian atau tujuan penyembelihan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada tahapan identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…