DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: gerakan masyarakat hidup sehat; pelaksanaan; Forum Koordinasi Germas; mekanisme pengawasan dan pelaporan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505); MEMUTUSKAN : Menetapkan :PPPERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7.Bupati . . . 3
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 2

Pelaksanaan Germas meliputi:

a.peningkatan aktivitas fisik;
b.peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
f.peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 3

(1)Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan berupa :
1. a.kegiatan senam sehat bugar;
2. b.kerja bakti;
3. c.jalan santai;
(2)Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
(3)Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.kampanye gemar berolahraga;
2. b.memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
3. c.meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
4. d.meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
5. e.memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum. 4

Pasal 4

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 10 (sepuluh) indikator meliputi :

a.persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
b.memberi bayi ASI Eksklusif;
c.menimbang bayi dan balita setiap bulan;
d.menggunakan air bersih;
e.mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
f.menggunakan jamban sehat;
g.memberantas jentik di rumah;
h.makan sayur dan buah setiap hari;
i.me1akukan aktivitas fisik setiap hari; dan
j.tidak merokok.

Pasal 6

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indicator meliputi :

a.mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b.mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c.menggunakan jamban sehat;
d.membuang sampah di tempat sampah;
e.tidak merokok;
f.tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g.tidak meludah sembarangan tempat; dan
h.memberantas jentik nyamuk.

Pasal 7

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indikator meliputi:

a.mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b.mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c.menggunakan jamban sehat;
d.membuang sampah di tempat sampah;
e.tidak merokok;
f.tidak . . . 5
f.tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g.tidak meludah sembarangan tempat; dan
h.memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

a.mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b.menggunakan jamban sehat;
c.membuang sampah di tempat sampah;
d.tidak merokok;
e.tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
f.tidak meludah sembarangan tempat; dan
g.memberantas jentik nyamuk.

Pasal 9

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

a.mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b.mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
c.menggunakan jamban sehat;
d.membuang sampah di tempat sampah;
e.tidak merokok;
f.tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
g.tidak meludah sembarangan tempat; dan
h.memberantas jentik nyamuk.

Pasal 10

Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, dilakukan upaya berupa:

a.penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
b.penyediaan kantin sehat;
c.penyediaan tempat sampah;
d.peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
e.pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
f.penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
g.fasilitasi . . . 6
g.fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
h.peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
i.penyediaan sarana ruang menyusui;
j.diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
k.penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
l.peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan upaya berupa:

a.pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
b.pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
c.menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
d.pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
e.peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
f.bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…