DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang subyek penerima, besaran nilai, waktu pembayaran, dan tata cara pengajuan Tunjangan hari Raya Tahun 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan . . . SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6511); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
2.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
8.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

. . . 3

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:
1. a.PNS; dan
2. b.Calon PNS.
(2)PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
2. b.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
3. c.fungsional ahli madya;
4. d.fungsional ahli muda;
5. e.fungsional ahli pertama;
6. f.fungsional penyelia;
7. g.fungsional mahir;
8. h.fungsional terampil;
9. i.fungsional pemula; dan
10. j.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Anggota DPRD; dan
3. c.pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

d.gaji pokok;
e.tunjangan keluarga; dan
f.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tunjangan selisih penghasilan, serta insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

. . .

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…