DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: beberapa ketentuan terkait piutang distribusi daerah, piutang daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang, dan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN serta penghapusan piutang pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait penghapusan pajak daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan piutang daerah; 6ALINAN

e.bahZa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; Mengingat : 1. Undang- Pasal 18 a\at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang ProYinsi SulaZesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah \ang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusann\a kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini \ang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah ProYinsi SulaZesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah unsur pen\elenggara pemerintahan \ang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur ProYinsi SulaZesi Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis \ang selanjutn\a disebut SKPD Teknis adalah SKPD \ang mengampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainn\a termasuk SKPD/Unit Kerja \ang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan la\anan umum Daerah.
5.Piutang Daerah adalah jumlah uang \ang Zajib diba\ar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah \ang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainn\a berdasarkan peraturan perundang-undangan \ang berlaku atau akibat lainn\a \ang sah.
6.Penghapusan Piutang Daerah adalah penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah \ang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
7.Penghapusan Secara Bers\arat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
8.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bers\arat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
9.Panitia Urusan Piutang Negara \ang selanjutn\a disingkat PUPN adalah panitia \ang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
10.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih \ang selanjutn\a disingkat PSBDT adalah pern\ataan dari PUPN bahZa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini \aitu pedoman Penghapusan Piutang Daerah kecuali piutang pajak Daerah \ang meliputi:
1. a.piutang retribusi Daerah;
2. b.Piutang Daerah lainn\a sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainn\a berdasarkan peraturan perundang-undangan \ang menimbulkan keZajiban bagi penanggung utang; dan
3. c.Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN.
(2)Penghapusan piutang pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait penghapusan pajak daerah.

BAB II

PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 3

(1)Piutang Daerah diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pen\elesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada a\at (1), \akni upa\a penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluZarsa/piutang \ang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainn\a.

Pasal 4

(1)Jenis penghapusan Piutang Daerah meliputi:
1. a.Penghapusan Secara Bers\arat; dan
2. b.Penghapusan Secara Mutlak.
(2)Penghapusan secara bers\arat sebagaimana dimaksud pada a\at (1) huruf a, dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
(3)Penghapusan secara mutlak Penghapusan secara bers\arat sebagaimana dimaksud pada a\at (1) huruf b, setelah penghapusan secara bers\arat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 5

Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

a.Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah han\a dikhususkan Piutang Retribusi Daerah;
b.Penghapusan Piutang Daerah \ang diserahkan kepengurusann\a ke PUPN untuk Piutang Daerah selain retibusi dan pajak Daerah; dan
c.Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah melalui pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan, khusus untuk tuntutan perbendaharaan dan tuntuntan ganti rugi.

Pasal 6

(1)Dalam hal pen\elesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a\at (1) tidak berhasil, pen\elesaian Piutang Daerah dilimpahkan pengurusann\a ke PUPN.
(2)Dikecualikan dari keZajiban pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud pada a\at (1) \aitu untuk piutang pajak daerah, Retribusi Daerah dan Piutang Daerah \ang tidak memenuhi s\arat untuk diserahkan pengurusann\a kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelimpahan pengurusan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diurus secara optimal oleh PUPN Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengurusan Piutang Daerah din\atakan telah optimal oleh PUPN Cabang dengan menerbitkan PSBDT.
(3)Pengurusan Piutang Daerah untuk tuntutan perbendaharaan/ganti rugi terhadap Bendahara dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 8

(1)Tata cara penghapusan piutang retrubusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a\at (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Lainn\a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a\at (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a\at (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENCATATAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 9

(1)Pencatatan Penghapusan Piutang Bers\arat:
1. a.Piutang Daerah sebagai salah satu akun dalam laporan keuangan neraca \ang dalam pen\ajiann\a dicantumkan piutang bruto dan pen\isihan piutang;
2. b.Piutang Daerah \ang sudah ditetapkan keputusan penghapusan piutang bers\arat, maka dalam neraca akan mengurangi piutang bruto dan pen\isihan piutang; dan
3. c.Pengungkapan atas piutang dengan keputusan penghapusan piutang bers\arat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tetap mengupa\akan penagihan.
(2)Pencatatan Penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adan\a keputusan penghapusan mutlak dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan din\atakan telah dihapus secara mutlak dan menghentikan upa\a penagihan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin\a, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatann\a dalam Berita Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Juni 2024 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 26 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd NOVALINA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 914 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH A. KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

1.Piutang Retribusi Daerah \aitu piutang \ang berasal dari pungutan daerah sebagai pemba\aran atas jasa atau pemberian i]in tertentu \ang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Piutang retribusi daerah \ang dapat dihapuskan, meliputi:

a.Piutang Retribusi jasa umum
b.Piutang Retribusi jasa usaha
c.Piutang Retribusi peri]inan tertentu
d.Piutang sanksi administrasi retribusi Daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
1. 3.Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Daerah \ang tercantum dalam:
a.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) \akni surat keputusan \ang menentukan besarn\a retribusi daerah \ang terutang \ang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah ; dan/atau
b.Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) \akni surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; dan/atau
c.Surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen \ang dipersamakan.
1. 4.Piutang Retribusi Daerah diselesaikan oleh SKPD Teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 5.Pen\elesaian secara optimal apabila telah dilakukan upa\a penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lainn\a.
3. 6.Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluZarsa apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. 7.Kriteria lainn\a dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagai berikut:
a.Wajib retribusi: 1) tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; 2) meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta Zarisan dan tidak mempun\ai ahli Zaris \ang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat \ang berZenang; 3) tidak mempun\ai harta keka\aan lagi \ang din\atakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat \ang berZenang; 4) din\atakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang \ang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; 5) menjadi korban bencana alam \ang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian n\ata dan diperkuat dengan pern\ataan dari pejabat \ang berZenang atau instansi \ang berZenang; 6) tidak dapat diketemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
b.Objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi daerah hilang \ang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berZenang/ kepolisian.
c.Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau
d.Hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adan\a perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan \ang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
1. 8.Piutang Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluZarsa.
2. 9.hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluZarsa setelah melampaui Zaktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangn\a retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
3. 10.KedaluZarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:
a.diterbitkan surat teguran dan/atau STRD, dan/ atau
b.ada pengakuan hutang retribusi dari Zajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
1. 11.Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluZarsa penagihan dihitung sejak tanggal pen\ampaian surat dimaksud \ang dibuktikan dengan tanda terima pen\ampaian surat.
2. 12.Pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarann\a men\atakan masih mempun\ai hutang retribusi dan belum melunasin\a kepada Pemerintah Daerah.
3. 13.Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pemba\aran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. B. KEWENANGAN PENGHAPUSAN
4. 1.Penghapusan Secara Bers\arat/Mutlak Piutang Retribusi Daerah ditetapkan oleh:
a.Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang; dan
b.Gubernur dengan persetujuan DeZan PerZakilan Rak\at Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang.
1. 2.Dalam hal Piutang Retribusi Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang \ang dihapuskan adalah nilai \ang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada a\at (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia \ang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh SKPD Teknis. C. TATA CARA PENGAJUAN PENGHAPUSAN
2. 1.Kepala SKPD Teknis Zajib men\usun inYentarisasi dan laporan piutang retribusi \ang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainn\a untuk dilakukan usulan penghapusan piutang.
3. 2.Laporan inYentarisasi piutang memuat kronologis pelaksanaan pemungutan piutang retribusi, keterangan \ang men\angkut keberadaan Wajib Retribusi, dan keterangan lain \ang diperlukan sebagai pertanggungjaZaban terjadin\a kedaluZarsa penagihan.
4. 3.Laporan inYentarisasi piutang dituangkan dalam berita acara disertai dengan lampiran sebagai berikut:
a.daftar nominatif per penanggung hutang, \ang memuat minimal: 1) nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang; 2) alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang; 3) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi Wajib Retribusi \ang bersifat tetap atau surat keterangan lain \ang men\atakan hutang; 4) jenis Piutang Retribusi Daerah; 5) tahun retribusi/tahun terjadin\a piutang; dan 6) jumlah piutang retribusi daerah \ang akan dihapuskan
b.SKRD;
c.Bukti tindakan penagihan \ang pernah dilakukan antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti pen\ampaiann\a; dan
d.alasan dihapuskan.
1. 4.Berita acara laporan hasil inYentarisasi digunakan sebagai usulan Kepala SKPD Teknis kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk penghapusan piutang retribusi karena kedaluZarsa.
2. 5.Berdasarkan usulan Kepala SKPD Teknis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD memerintahkan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUPPD) melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen usulan penghapusan piutang.
3. 6.TPUPPD dibentuk Gubernur dengan keanggotaan meliputi unsur:
a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b.Badan Pendapatan Daerah;
c.Inspektorat Daerah;
d.Kantor Wila\ah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProYinsi SulaZesi Tengah
e.Biro Hukum Sekretariat Daerah; dan
f.Kantor Pela\anan Keka\aan Negara dan Lelang Palu.
1. 7.Apabila terdapat data piutang \ang belum lengkap kelengkapan dokumenn\a maka akan dikembalikan ke SKPD Teknis untuk dilengkapi.
2. 8.Hasil pengkajian TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutn\a disampaikan ke Kepala BPKAD beserta dokumen kelengkapann\a.
3. 9.Kepala BPKAD men\ampaikan hasil pengkajian TPUPPD ke Inspektorat untuk dimintakan reYiu.
4. 10.Berdasarkan hasil reYiu Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang ke Gubernur.
5. 11.Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah \ang sudah kedaluZarsa dengan Keputusan Gubernur. D. PENCATATAN PENGHAPUSAN Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah dan/atau menghapuskan hak tagih Daerah. E. CONTOH ² CONTOH SURAT
6. 1.Contoh Keputusan gubernur tentang penghapusan piutang;
7. 2.Contoh lampiran surat keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang retribusi;
8. 3.Contoh Berita Acara Pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi \ang tidak dapat ditagih lagi; dan
9. 4.Contoh Surat Teguran.
10. 1.CONTOH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG GUBERNUR SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR «.. TAHUN «« TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG ... GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, Menimbang : a. bahZa untuk men\elenggarakan tata usaha piutang retribusi \ang tertib, transparan, akuntabel dan berdasarkan laporan hasil reYiu Inspektorat Daerah Nomor««..tanggal«..««.,tentang«««....«..,perlu menghapus Piutang «««««..;
b.bahZa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang «««««; Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang ProYinsi SulaZesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); Peraturan Gubernur SulaZesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah Tahun ... Nomor...); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menghapus piutang ««..Tahun«««sampai dengan tahun«««sebesar Rp«««««( ), sebagaimana tercantum dalam Lampiran \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. KEDUA : Kepala SKPD terkait atas nama Gubernur menetapkan rincian atas besarn\a penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ««««««««««««. - 7 - 2. CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG LAMPIRANKEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAHNOMOR ...TAHUN .. . TENTANGPENGHAPUSAN PIUTANG .... DAFTAR PIUTANG «««..DARI TAHUN«««.SD TAHUN««.. No. Urut Nama dan alamat Zajib retribusi Tahun Retribusi No & tgl BApenetapan kedaluZarsa penagihan retribusi Jml retribusi \g masih harus diba\ar (pokok & denda) J m l r e t r ib u s i \g t e la h d ib a \ a r Jml sisapiutangretribusi Tindakanpenagihan sd««. Keteranagan Zajib retribusi (meninggal, pindah tempat, pailit dll) GUBERNUR PSULAWESI TENGAH,««««««««.
1. 3.CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI KOP SURAT SKPD BERITA ACARA PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI NOMOR:««««««« Pada hari ini «««, tanggal«««««, bulan««««.., tahun«««.. bertempat di««««ProYinsi SulaZesi Tengah , berdsarakan Surat Perintah Kepala (nama SKPD) Nomor«.,tanggal«««.tentang pemeriksaan Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Zajib retribusi/penanggung retribusi \ang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :
2. 1.Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi : «««««««««««««««
3. 2.Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi : «««««««««««««««
4. 3.Tahun Retribusi : ««««««««««««««....
5. 4.Jumlah Piutang Retribusi : ««««««««««««««« Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
6. 1.««««««««««««««««
7. 2.««««««««««««««««..
8. 3.««««««««««««««««.. Mengetahui Tim Pemeriksa Kepala SKPD Periksa 1 Selaku penanggungjaZab ««««««««. Periksa 2 (..................................................... ) «««««««««
9. 4.CONTOH SURAT TEGURAN KOP SURAT SKPD SURAT TEGURAN NOMOR : Kepada Yth. Wajib Retribusi ««««« Di tempat Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari SKPD Nomor«««.. tertanggal«««. BahZa retribusi ««« nomor «««..atas nama«««. Alamat«««.. telah melebihi jatuh tempo \aitu tanggal«««« Maka sesuai Perda Nomor««««. Tahun««««. Tentang Retribusi«««« maka Wajib Retribusi bekeZajiban segera melakukan pemba\aran Retribusi««««ke Bank BPD SULTENG sebesar Rp««««« paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran ini. Demikian agar dijadikan perhatian. Keterangan : Lambar 1 : Wajib Retribusi Lembar 2 : SKPD terkait Lembar 3 : BPKAD GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 Palu, ««««««.. Kepala SKPD ....................................... LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA A. JENIS PIUTANG DAERAH LAINNYA
10. 1.Piutang Hasil Pengelolaan Keka\aan Daerah \ang Dipisahkan \aitu piutang \ang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas pen\ertaan modal kepada badan usaha lainn\a.
11. 2.Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah \aitu piutang \ang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan.
12. 3.Piutang Yang Berasal Dari Tagihan InYestasi NonPermanen (Dana Bergulir) \aitu piutang dari inYestasi jangka panjang \ang tidak termasuk dalam inYestasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
13. 4.Piutang Lain-lain \aitu piutang \ang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Keka\aan Daerah \ang Dipisahkan, Piutang Lain- lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang \ang berasal dari Tagihan InYestasi NonPermanen (Dana Bergulir).
14. 5.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. B. KRITERIA
15. 1.Piutang Hasil Pengelolaan Keka\aan Daerah \ang Dipisahkan a) Piutang hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan adalah besaran laba atas pen\ertaan modal pada BUMD/PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deYiden/kontribusi \ang menjadi Hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Gubernur mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan. b) Apabila pers\aratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Gubernur, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pemba\arann\a, maka pada akhir tahun buku diakui adan\a piutang atas bagian laba BUMD/PT Patungan atau piutang hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan. c) Piutang hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluZarsa, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. d) Kriteria lainn\a dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan sebagai berikut: 1) BUMD/PT Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; 2) BUMD/PT Patungan din\atakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang \ang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; 3) BUMD/PT Patungan terkena bencana alam \ang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian n\ata dan diperkuat dengan pern\ataan dari pejabat \ang berZenang atau instansi \ang berZenang; dan/atau 4) dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau 5) hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adan\a perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan \ang ditetapkan oleh Gubernur.
16. 2.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah a) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah \akni: 1) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah \ang Tidak Dipisahkan; 2) Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah \ang Tidak Dipisahkan; 3) Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah \ang Tidak Dipisahkan; 4) Piutang Hasil Kerja Sama Daerah; 5) Piutang Jasa Giro; 6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; 7) Piutang Pendapatan Bunga; 8) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; 9) Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing; 10) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 11) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; 12) Piutang Pendapatan dari Pengembalian; 13) Piutang Pendapatan BLUD; 14) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD \ang Tidak Dipisahkan; 15) Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht); 16) Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah. b) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluZarsa apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. c) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan 2) Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegaZai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. d) Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluZarsa apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. e) Kriteria lainn\a dalam mengusulkan pengurusan Penghapusan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi: 1) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau 2) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta Zarisan dan tidak mempun\ai ahli Zaris \ang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat \ang berZenang; 3) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan tidak mempun\ai harta keka\aan lagi \ang din\atakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat \ang berZenang; dan/atau 4) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan din\atakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang \ang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau 5) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan terkena bencana alam \ang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian n\ata dan diperkuat dengan pern\ataan dari pejabat berZenang atau instansi \ang berZenang; dan/atau 6) dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti kerugian daerah tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau 7) hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adan\a perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan \ang ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau 8) Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan tidak dapat diketemukan lagi karena:
i.Zajib ba\ar/pihak \ang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau ii. objek ba\ar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek ba\ar hilang \ang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berZenang atau kepolisian.
1. 3.Piutang Yang Berasal Dari Tagihan InYestasi NonPermanen (Dana Bergulir) a) Piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir) \ang ădapat dihapuskan, meliputi: 1) piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir) \ang terutang; dan 2) Piutang sanksi administrasi atas tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir) berupa bunga, denda dan/atau kenaikan. b) Piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir) adalah piutang \ang tercantum dalam: 1) Perjanjian kerjasama/perikatan; 2) Surat tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir); 3) Surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau 4) Laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal. c) Piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluZarsa/piutang \ang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagai berikut: 1) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal Yentura dan lembaga keuangan lainn\a dalam jangka Zaktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; 2) Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal Yentura dan lembaga keuangan lainn\a tidak diketahui keberadaann\a; 3) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal Yentura dan lembaga keuangan lainn\a bangkrut; dan/atau 4) lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal Yentura dan lembaga keuangan lainn\a mengalami musibah (force majeure). d) Kriteria lainn\a dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi nonpermanen (dana bergulir), sebagai berikut: 1) penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; 2) penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta Zarisan dan tidak mempun\ai ahli Zaris \ang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat \ang berZenang; dan/atau 3) penanggung utang/debitur tidak mempun\ai harta keka\aan lagi \ang din\atakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat \ang berZenang; e) penanggung utang/debitur din\atakan tidak mempun\ai kemampuan untuk melunasi pemba\aran piutangn\a berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang \ang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; f) penanggung utang/debitur terkena bencana alam \ang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian n\ata dan diperkuat dengan pern\ataan dari pejabat \ang berZenang; dan/atau g) dokumen sebagai dasar penagihan piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi non permanen (dana bergulir) tidak ditemukan dikarenakan force majeure; h) hak daerah untuk melakukan penagihan piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi non permanen (dana bergulir) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adan\a perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan \ang ditetapkan oleh Gubernur; i) penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena: 1) Penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau 2) Objek ba\ar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek ba\ar hilang \ang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat \ang berZenang atau kepolisian.
2. 4.Piutang Lain-Lain a) Piutang lain-lain adalah hak tagih pemerintah daerah \ang belum diba\ar oleh pihak ketiga selain piutang \ang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan keka\aan daerah \ang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) dan piutang \ang berasal dari tagihan inYestasi non permanen (dana bergulir). b) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kedaluZarsa/piutang \ang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainn\a apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PROSEDUR
3. 1.Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 2.Pengurusan Piutang Daerah secara optimal dilakukan dengan mengindentifikasi: a) umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang; b) keberadaan penanggung utang dan atau ahli Zarisn\a; c) kemampuan penanggung utang dan/atau ahli Zaris/penjaminn\a; dan d) keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
5. 3.Hasil identifikasi penghapusan piutang dituangkan dalam berita acara identifikasi piutang \ang disahkan oleh Kepala SKPD Teknis dan menjadi dasar penghapusan.
6. 4.Dalam hal pen\elesaian piutang daerah tidak berhasil, Zajib dilimpahkan pengurusann\a ke PUPN.
7. 5.SKPD teknis mengajukan usulan kepada Gubernur untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN melalui PPKD.
8. 6.Usulan pelimpahan piutang dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi dengan: a) berita acara identifikasi lapangan \ang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD; b) surat keterangan kematian dari pejabat \ang berZenang atau akte kematian; c) surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat \ang berZenang; d) surat keterangan Jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan; e) surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah kecamatan setempat; f) surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau g) surat keterangan bahZa ahli Zaris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah kalurahan setempat.
9. 7.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD memerintahkan TPUPPD melakukan pengkajian atas dokumen usulan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN dari SKPD Teknis.
10. 8.Hasil pengkajian dari TPUPPD dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11. 9.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan Berita Acara dan kelengkapan dokumenn\a ke Inspektorat ProYinsi SulaZesi Tengah untuk dilakukan reYiu.
12. 10.Berdasarkan hasil ReYiu, Inspektorat memberikan pertimbangan usulan diterima atau ditolak ke PPKD.
13. 11.Apabila usulan diterima Gubernur mengajukan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN.
14. 12.Apabila usulan ditolak, PPKD membuat surat penolakan \ang ditujukan kepada SKPD Teknis pengusul. D. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA
15. 1.Penghapusan Secara Bers\arat dan Penghapusan secara Mutlak han\a dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.
16. 2.Pengurusan Piutang Daerah din\atakan telah optimal, dalam hal telah din\atakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
17. 3.PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun : a) penanggung utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikann\a; dan b) barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempun\ai nilai ekonomis, atau bermasalah \ang sulit diselesaikan.
18. 4.Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bers\arat kepada Kepala Kantor Wila\ah dengan dilampiri dokumen minimal: a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan b) surat Pern\ataan PSBDT dari PUPN
19. 5.Apabila Kepala Kantor Wila\ah memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bers\arat Piutang Daerah lainn\a kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen: a) daftar nominatif penanggung utang; dan b) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bers\arat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wila\ah.
20. 6.Daftar nominatif penanggung utang memuat minimal: a) indentitas para penanggung hutang \ang meliputi nama dan alamat; b) sisa utang masing-masing penanggung hutang \ang akan dihapuskan; c) tanggal perjanjian kredit/terjadin\a piutang, tanggal jatuh tempo/din\atakan macet, dan tanggal pen\erahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN Cabang; d) nomor dan tanggal din\atakan PSBDT oleh PUPN Cabang; dan e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain \ang terkait.
21. 7.Berdasarkan usulan dari PPKD, Gubernur menetapkan penghapusan Piutang Daerah lainn\a secara bers\arat dengan keputusan Gubernur.
22. 8.Piutang BLUD dapat dilakukan penghapusan secara bers\arat atau mutlak.
23. 9.Piutang BLUD \ang telah din\atakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bers\arat atau mutlak sesuai keZenangann\a dengan menerbitkan surat Keputusan Penghapusan.
24. 10.Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah lainn\a dilaksanakan dengan ketentuan: a) diajukan setelah Penghapusan Secara Bers\arat; dan b) penanggung uutang tetap tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a atau tidak diketahui keberadaan\a, \ang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat \ang berZenang.
25. 11.PPKD mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kantor Wila\ah dengan dilampiri dokumen minimal: a) daftar nominatif penanggung utang; b) Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penghapusan Secara Bers\arat; dan c) Surat Keterangan dari aparat/pejabat \ang berZenang men\atakan bahZa penanggung utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a.
26. 12.Daftar nominatif penanggung utang memuat minimal: a) indentitas para penanggung utang \ang meliputi nama dan alamat; b) sisa hutang masing-masing penanggung utang \ang akan dihapuskan; c) tanggal perjanjian kredit/terjadin\a piutang, tanggal jatuh tempo/din\atakan macet, dan tanggal pen\erahan pengurusan Piutang Daerah ke PUPN; dan d) nomor dan tanggal din\atakan PSBDT oleh PUPN.
27. 13.Apabila PUPN memberikan pertimbangan diterima, maka PUPN menerbitkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Multak atas Piutang Daerah lainn\a.
28. 14.Setelah mendapatkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak, PPKD mengajukan usul Penghapusan Secara Multak kepada Gubenur dengan dilampiri dokumen minimal: a) daftar nominatif Penanggung Utang; b) Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan secara bers\arat; dan c) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wila\ah.
29. 15.Berdasarkan usulan PPKD, Gubernur menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainn\a secara mutlak.
30. 16.Tembusan surat usulan Penghapusan Piutang Secara Multak disampaikan kepada PUPN.
31. 17.Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan harus memenuhi s\arat: a) diajukan setelah leZat Zaktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bers\arat piutang dimaksud; dan b) melampirkan surat keterangan dari PPKD \ang men\atakan Penanggung Utang tetap tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a atau tidak diketahui keberadaann\a.
32. 18.Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan dari pimpinan rumah sakit \ang men\atakan penanggung utang tetap tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a atau tidak diketahui keberadaann\a. E. PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
33. 1.Piutang Tuntutan Perbendaharaan a) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan kepada Gubernur; b) Berdasarkan permohonan dari PPKD, Gubernur mengajukan surat permohonan penghapusan piutang tuntutan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; c) Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dilakukan setelah terbitn\a rekomendasi Penghapusan Secara Bers\arat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan d) Apabila dalam jangka Zaktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi, Gubernur menghapuskan piutang tuntutan perbendahaan secara bers\arat.
34. 2.Tuntutan Ganti Rugi a) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi kepada Gubernur; b) Berdasarkan permohonan dari PPKD Gubernur mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT; c) Penghapusan piutang Tuntutan Ganti Rugi dilakukan setelah terbitn\a PSBDT dari PUPN; dan d) Apabila dalam jangka Zaktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT Gubernur menghapuskan piutang Tuntutan Ganti Rugi secara bers\arat. F. KEWENANGAN PENGHAPUSAN
35. 1.Penghapusan secara bers\arat dan Penghapusan secara mutlak Piutang Daerah lainn\a ditetapkan oleh: a) Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang; dan b) Gubernur dengan persetujuan DeZan PerZakilan Rak\at Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang.
36. 2.Penghapusan piutang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD.
37. 3.Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola pengelolaan keuangan badan la\anan umum daerah (PPK-BLUD) dengan DeZan PengaZas maka penghapusan secara bers\arat ditetapkan oleh: a) Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang; b) Pemimpin BLUD dengan persetujuan DeZan PengaZas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; c) Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar) per penanggung hutang; dan d) Gubernur dengan persetujuan DeZan PerZakilan Rak\at Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang.
38. 4.Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja menerapkan pola pengelolaan keuangan badan la\anan umum daerah tanpa DeZan PengaZas maka penghapusan secara bers\arat ditetapkan oleh: a) Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan b) Pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; c) Gubernur untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar) per penanggung hutang; dan d) Gubernur dengan persetujuan DeZan PerZakilan Rak\at Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima mil\ar rupiah) per penanggung hutang. G. UPAYA PENAGIHAN
39. 1.Penghapusan piutang secara bers\arat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan namun tetap melakukan upa\a penagihan secara optimal.
40. 2.Penagihan secara optimal dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli Zaris.
41. 3.Upa\a penagihan dilakukan oleh Tim identifikasi lapangan \ang dibentuk oleh Kepala SKPD Teknis, dengan membuat laporan hasil penagihan.
42. 4.Dalam hal Penanggung Utang mempun\ai jaminan, PPKD men\erahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminann\a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
43. 5.Dalam hal Penanggung Utang tidak mempun\ai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD Teknis kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak kepada Gubernur. H. CONTOH-CONTOH FORMAT SURAT
44. 1.Surat Permohonan Usul Pen\erahan Pengurusan Piutang Daerah;
45. 2.Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka penghapusan piutang;
46. 3.Surat Pen\erahan Pengurusan Piutang Daerah;
47. 4.surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan secara Bers\arat;
48. 5.Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak;
49. 6.Daftar Nominatif Penggung Utang;
50. 7.Surat Permohonan Penghapusan Secara Bers\arat; dan
51. 8.Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak.
52. 1.SURAT PERMOHONAN USUL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH KOP SURAT SKPD Lampiran 1 : 1 (satu berkas) Hal : Permohonan usulan Pen\erahan pengurusan Piutang Daerah YTH. Kepala BPKAD ProYinsi SulaZesi Tengah Di Palu Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumenn\a untuk dilakukan pengurusan dan upa\a penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Kepala SKPD NIP. Tembusan:
53. 1.Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah
54. 2.Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah - 14 - 2. DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH NO NAMA WP ALAMAT WP NIK PEKERJAAN JENIS PIUTANG NO, SKRD,STRD, DLL SEBAB PIUTANG & MACET RINCIAN PIUTANG UPAYA PENAGIHAN POKOK DENDA TOTAL Palu,Kepala SKPDNIP
55. 3.SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH KOP SURAT SKPD Nomor : Lampiran : 1 (satu berkas) Hal : Pen\erahan pengurusan Piutang Daerah Kepada Yth. Kepala Panitia Urusan Piutang Kantor Cabang ProYinsi SulaZesi Tengah Di Palu Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor««.. Tahun««««« tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet untuk dilakukan pengurusan dan upa\a penagihan oleh Saudara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah NIP. Tembusan : Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah
56. 4.SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT KOP SURAT SKPD Nomor : Lampiran : 1 (satu berkas) Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bers\arat Kepada Yth. Kepala Kantor Wila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor««.. tahun««««« tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bers\arat untuk piutang \ang sudah din\atakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pern\ataan PSBDT dari PUPN. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah NIP. Tembusan :
57. 1.Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah
58. 2.Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah
59. 3.Kepala SKPD ...
60. 4.Ketua PUPN Cabang SulaZesi Tengah
61. 5.SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK KOP SURAT SKPD Nomor : Lampiran : 1 (satu berkas) Penghapusan Secara Mutlak Kepada Yth. Kepala Kantor Wila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor««.. Tahun««««« tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan penghapusan piutang secara Mutlak. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang, Keputusan Gubernur ProYinsi SulaZesi Tengah tentang ketetapan penghapusan piutang secara bers\arat dan surat keterangan dari aparat/pejabat \ang berZenang bahZa Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah NIP. Tembusan :
62. 1.Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah
63. 2.Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah
64. 3.Kepala SKPD ««..
65. 4.Ketua PUPN Cabang SulaZesi Tengah 5. - 18 - 6. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANGNO NAMA ALAMAT DAFTAR PIUTANG SISA PIUTANG TGL PIUTANG TGL JATUH TEMPO/MACET TGL PENYERAHANPENGURUSAN PIUTANG Kepala BPKADProvinsi Sulawesi TengahNIP.
66. 7.SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT KOP SURAT SKPD Lampiran : 1 (satu berkas) Hal : Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Kepada Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor««.. Tahun««««« tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bers\arat dengan daftar nominatif sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Kepala SKPD NIP. Tembusan :
67. 1.Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah
68. 2.Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah
69. 3.Kepala Kantor Wila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
70. 8.SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK KOP SURAT SKPD Lampiran : 1 (satu berkas) Hal : Permohonan Penghapusan Secara Mutlak Kepada Yth. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor««.. Tahun««««« tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Penghapusan Piutang Daerah, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak dan setelah mengupa\akan pen\elesaian Piutang Daerah selama 2 (dua) tahun. Berikut ini kami lampirkan daftar piutang \ang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. Kepala SKPD NIP. Tembusan:
71. 1.Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah
72. 2.Inspektur ProYinsi SulaZesi Tengah
73. 3.Kepala Kantor Wila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA A. KRITERIA PIUTANG
74. 1.Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum Daerah, badan la\anan umum daerah dan piutang retribusi daerah, dengan kategori macet \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN.
75. 2.Kategori macet Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN, terdiri atas: a) Piutang Daerah dengan jumlah sisa keZajiban paling ban\ak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan \ang diserahkan atau barang jaminan tidak mempun\ai nilai ekonomis; atau b) Piutang Daerah \ang tidak memenuhi s\arat untuk diserahkan pengurusann\a kepada PUPN, \aitu Piutang Daerah \ang adan\a dan besarn\a tidak pasti secara hukum.
76. 3.Nilai ekonomis barang jaminan ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahZa barang jaminan mempun\ai nilai jual \ang rendah atau sama sekali tidak mempun\ai nilai jual.
77. 4.Yang dimaksud Nilai jual \ang rendah adalah dalam hal bia\a \ang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualann\a.
78. 5.Piutang Daerah \ang adan\a dan besarn\a tidak pasti secara hukum, terdiri atas: a) Piutang Daerah \ang tidak didukung dokumen sumber \ang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum \ang harus bertanggung jaZab terhadap pen\elesaiann\a b) Piutang Daerah \ang tidak dapat dipastikan jumlah/besarann\a karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungn\a; c) Piutang Daerah \ang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau d) Piutang Daerah \ang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. TUGAS DAN WEWENANG PPKD Dalam men\elesaikan Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN , PPKD mempun\ai:
79. 1.Tugas: a) melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebelum melakukan penghapusan; dan b) melakukan proses penghapusan.
80. 2.WeZenang: a) menerbitkan Surat Pern\ataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terhadap Piutang Daerah; b) mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah \ang telah diterbitkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan c) keZenangan lain dalam men\elesaikan Piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Gubernur.
81. 3.PPDTO \aitu surat \ang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahZa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa keZajiban karena penanggung utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain \ang sah.
82. 4.JENIS PENGHAPUSAN Jenis penghapusan Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN meliputi:
83. 1.Penghapusan secara bers\arat; dan
84. 2.Penghapusan secara Mutlak.
85. 5.PERSYARATAN PENGHAPUSAN
86. 1.Penghapusan secara bers\arat dan penghapusan secara mutlak dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
87. 2.Sebelum diterbitkan PPDTO, PPKD harus terlebih dahulu melalukan upa\a penagihan.
88. 3.Upa\a penagihan dilakukan dengan: a) Penagihan secara tertulis Zajib dilakukan dengan membuat surat tagihan; dan/atau b) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektiYitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. 4.Penagihan dengan kegiatan optimalisasi meliputi: a) Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain: 1) Kejaksaan; 2) Kantor Zila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara; dan/atau 3) Pihak ketiga lainn\a sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan; c) Crash program pen\elesaian Piutang Daerah; d) Gugatan melalui Lembaga peradilan; e) Penghentian la\anan kepada Penanggung Utang; f) KonYersi piutang menjadi pen\ertaan modal daerah; g) Penjualan hak tagih/piutang; dan/atau h) Pen\erahan aset untuk pemba\aran utang (debt to asset sZap).
90. 5.Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan efisiensi dan efektiitas.
91. 6.Nota kesepakatan/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a) Daftar rincian penanggung utang \ang akan dilakukan penagihan Bersama; b) Pola kerja penagihan Bersama; c) Pendanaan; dan d) Jangka Zaktu kegiatan.
92. 6.TATA CARA PENGHAPUSAN
93. 1.Piutang Daerah dengan kategori macet \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN han\a dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD, dalam hal masih terdapat sisa keZajiban, namun: a) Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a; dan b) Tidak ada barang jaminan \ang diserahkan atau barang jaminan tidak mempun\ai nilai ekonomis. c) S\arat penerbitan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah dengan batasan: 1) sisa keZajiban paling ban\ak Rp8.000.000,00 (delapan jura rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan \ang diserahkan atau barang jaminan tidak mempun\ai nilai ekonomis adalah:
i.Telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; ii. Kualitas piutang telah macet; iii. Usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari keZajiban \ang harus diba\ar; dan iY. Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan utang \ang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:

(1). kartu keluarga miskin
(2). putusan pailit;
(3). surat keterangan dari lurah \ang men\atakan Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a;
(4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi mas\arakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kelauarga Harapan (PKH) atau program lain \ang sejenis; dan/atau
(5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain \ang men\impulkan bahZa Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a. 2) sisa keZajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan s\arat: a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b) kualitas piutang telah macet; c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari keZajiban \ang harus diba\ar; dan d) Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan utang \ang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa :
(1). kartu keluarga miskin;
(2). putusan pailit;
(3). surat keterangan dari lurah \ang men\atakan Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a;
(4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi mas\arakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kelauarga Harapan (PKH) atau program lain \ang sejenis; dan/atau
(5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain \ang men\impulkan bahZa Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a. 3) sisa keZajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan s\arat: a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b) kualitas piutang telah macet; c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari keZajiban \ang harus diba\ar; dan d) Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan utang \ang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
(1). kartu keluarga miskin;
(2). putusan pailit;
(3). surat keterangan dari lurah \ang men\atakan Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a;
(4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi mas\arakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain \ang sejenis; dan/atau
(5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain \ang men\impulkan bahZa Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a. 4) sisa keZajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara dengan s\arat: a) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan; b) kualitas piutang telah macet; c) usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari keZajiban \ang harus diba\ar; dan d) Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan utang \ang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
(1). kartu keluarga miskin
(2). putusan pailit;
(3). surat keterangan dari lurah \ang men\atakan Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a;
(4). bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi mas\arakat miskin, bukti penerimaan manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kelauarga Harapan (PKH) atau program lain \ang sejenis; dan/atau
(5). bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain \ang men\impulkan bahZa Penanggung Utang tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggaln\a. e) telah dilakukan Kerjasama penagihan dengan melibatkan Kantor Zila\ah Direktorat Jenderal Keka\aan Negara ProYinsi SulaZesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. d) Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reYiu kepada Inspektorat untuk memastikan bahZa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah la\ak untuk dilakukan penghapusan.

7.KEWENANGAN PENGHAPUSAN
1.KeZenangan penghapusan secara bers\arat atau secara mutlak terhadap penghapusan Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN dilakukan oleh:

a.Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah); dan
b.Gubernur dengan persetujuan DeZan PerZakilan Rak\at Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima millar rupiah).
1. 2.Batasan nilai Piutang Daerah secara bers\arat atau secara mutlak merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
2. 8.TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK
3. 1.Usulan penghapusan secara bers\arat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen pers\aratan minimal:
a.daftar nominatif Penanggung Utang; dan
b.PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
c.Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bers\arat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen pers\aratan minimal: 1) Daftar nominatif Penanggung Utang; dan 2) PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 3) Surat rekomendasi penghapusan secara bers\arat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
1. 2.Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah leZat Zaktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bers\arat.
2. 3.Usulan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen pers\aratan minimal:
a.Daftar nominatif Penanggung Utang;
b.Surat penetapan penghapusan secara bers\arat atas piutang \ang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
c.Surat keterangan dari PPKD \ang men\atakan bahZa Penanggung Utang tetap tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a atau tidak diketahui tempat tinggaln\a; dan
d.Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas Kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh pemilik piutang \ang men\atakan bahZa Penanggung Utang tetap tidak mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan sisa keZajibann\a atau tidak diketahui tempat tinggaln\a.
1. 4.Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi minimal:
a.Identitas para penanggung Utang \ang meliputi nama dan alamat;
b.Jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang \ang akan dihapuskan;
c.Tanggal terjadin\a piutang;
d.Tanggal putang jatuh tempo/din\atakan macet;
e.Nomor dan tanggal din\atakan sebagai PPDTO oleh PPKD;
f.Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain \ang terkait; dan
g.Daftar nominatif Penanggung Utang ditandatangani oleh Pejabat \ang mengusulkan Penghapusan Secara Bers\arat atau Mutlak sesuai dengan format \ang tercantum dalam lampiran.
1. 5.Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bers\arat atau secara bers\arat atau secara mutlak, dengan tahapan:
a.berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Sekretaris Daerah, Gubernur memerintahkan kepada TPUPPD untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen pers\aratan;
b.apabila dokumen pers\aratan telah belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarann\a, usulan penghapusan Piutang Daerah dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilengkapi;
c.apabila dokumen pers\aratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarann\a, penghapusan Piutang Daerah secara bers\arat atau secara mutlak ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD; dan
d.Penghapusan Piutang Daerah secara bers\arat atau secara mutlak ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD, diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.
1. 9.CONTOH-CONTOH FORMAT
2. 1.Surat Pern\ataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)
3. 2.Daftar Nominatif Penanggung Utang
4. 3.Penetapan Penghapusan Secara Bers\arat Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusann\a Kepada PUPN
5. 4.Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusann\a Kepada PUPN
6. 1.SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat ................................................ Telepon : ..., Faksimili : ... Nomor : Kode surat Tanggal ... Sifat : Rahasia Lampiran : 1 set Hal : Pern\ataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO Yth. Sekretaris Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah di Palu BahZa Piutang Daerah \ang tidak dapat diserahkan pengurusann\a kepada PUPN /DJKN atas nama ... dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ... tahun (tercatat) ... telah dilakukan upa\a pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
7. 1.telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. 2.telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upa\a optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada). Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upa\a penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa keZajiban sebesar Rp ... , dengan rincian ... (pokok, bunga/ denda/ ongkos). Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempun\ai kemampuan untuk men\elesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaann\a, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempun\ai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami n\atakan telah optimal. Selanjutn\a agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan. Demikian pern\ataan ini dibuat sebenar-benarn\a. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ....................................................... ......
9. 2.DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT /MUTLAK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH No. Identitas Penanggung Alamat Tanggal Terjadin\a Tanggal Piutang Macet Nilai Piutang Pemba\aran Saldo Utang PPDTO Mata Uang Nilai Tanggal Nilai Nomor Tanggal ... (kota), ... (tanggal) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................................. ........ (nama pejabat, ttd, dan cap basah) Keterangan:
10. 1.Nomor Urut
11. 2.Alamat Penanggung Utang
12. 3.Nama dan alamat Penanggung utang
13. 4.Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
14. 5.Tanggal piutang din\atakan sebagai piutang macet.
15. 6.Sebutkan jenis mata uang.
16. 7.Tuliskan nominal jumlah Utang.
17. 8.Tuliskan tanggal pemba\aran Utang, jika pemba\aran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pemba\aran.
18. 9.Tuliskan jumlah seluruh pemba\aran (jika ada).
19. 10.Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pemba\aran pada kolom 8.
20. 11.Isi dengan nomor surat PPDTO.
21. 12.Isi dengan tanggal PPDTO.
22. 13.Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
23. 14.Isi jumlah pemba\aran setelah PPDTO (jika ada).
24. 15.Isi sisa keZajiban setelah pemba\aran setelah PPDTO.
25. 16.Isi keterangan \ang mendukung upa\a penghapusan, misaln\a Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaann\a.
26. 3.PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR ... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ... (DINAS ... ) 1) ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ...2) GUBERNUR SULAWSI TENGAH, Menimbang a. bahZa berdasarkan ketentuan Pasal 37 a\at (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 a\at (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur;
b.bahZa ... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bers\arat) ...3) dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara bers\arat piutang daerah atas nama ...4 (Penanggung Utang) ...4) dengan nilai Rp ...5;
c.bahZa piutang daerah atas nama ...4) (Penanggung Utang) ...5); telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pern\ataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
d.bahZa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor ... tanggal ... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bers\arat piutang daerah tersebut pada huruf c 6);
e.bahZa usulan penghapusan secara bers\arat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah \ang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusann\a kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
f.bahZa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Bers\arat Piutang Daerah Pada (DINAS) 7)... Atas Nama ... (Penanggung Utang) 8) ... (... 4Penanggung Utang ... ); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang ProYinsi SulaZesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
2. 3.Peraturan Gubernur SulaZesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah Tahun ... Nomor...); Menetapkan: KESATU : KEDUA : KETIGA : MEMUTUSKAN: Menghapus Secara Bers\arat Piutang Daerah Pada ... (Dinas)11) ... Atas Nama ... (Penanggung Utang)12) ... ( ... 4Penanggung Utang ... ) dengan nilai ... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ... ini. Penghapusan Secara Bers\arat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkann\a Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah. Keputusan Gubernur ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ............................................. Keterangan :
a.Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
b.Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
c.Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat \ang mengusulkan penghapusan.
d.Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
e.Untuk penghapusan \ang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.
1. 4.PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR ... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ....... (DINAS ... )1) ... ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ...2) GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang :
a.bahZa ... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak ) ...... 3) dalam surat Nomor ... tanggal ... telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama ... 4(Penanggung Utang) .... 4) dengan nilai Rp ... 5 ;
b.bahZa piutang daerah atas nama ... 4 (Penanggung Utang) ...5), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pern\ataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
c.bahZa terhadap Piutang Daerah \ang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumn\a telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bers\arat sesuai surat Nomor ... tanggal ... 6);
d.bahZa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah \ang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusann\a kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
e.bahZa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (DINAS) 7) .... Atas Nama .... (Penanggung Utang) 8) .... ( .... 4Penanggung Utang ... ); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang ProYinsi SulaZesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
2. 3.Peraturan Gubernur SulaZesi Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah ProYinsi SulaZesi Tengah Tahun ... Nomor...); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada ... (Dinas)11) ... Atas Nama ... (Penanggung Utang)12) ... ( ... 4Penanggung Utang ... ) dengan nilai ..., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran \ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal GUBERNUR SULAWESI TENGAH, .................................................. Keterangan :
a.Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
b.Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor)
c.Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat \ang mengusulkan penghapusan.
d.Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Gubernur tentang penghapusan Piutang Daerah secara bers\arat.
e.Untuk penghapusan \ang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…