DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan pemberian, pembayaran, dan sumber dana tunjangan hari raya serta gaji dan tunjangan ketiga belas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang … SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6349 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
5.Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dan memenuhi syarat pemberian sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
8.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA SERTA GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
(2)PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Dalam hal kemampuan keuangan daerah mencukupi, PNS dapat diberikan:
1. a.TPP Tunjangan Hari Raya; dan
2. b.TPP Tunjangan Ketiga Belas.
(5)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk calon PNS.
(6)PNS sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

(1)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
(2)Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 5

(1)TPP Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a yaitu sebesar TPP pada bulan Mei.
(2)TPP Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b yaitu sebesar TPP pada bulan Juni.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 8

(1)TPP Tunjangan Hari Raya bagi PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, TPP Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)TPP Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dibayarkan pada bulan Juli.
(4)Dalam hal TPP Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, TPP Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juli.
(5)Ketentuan pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TPP Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Tunjangan Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…