DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Pedoman dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyelenggaraan RAN PD, Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas bagi penyandang disabilitas, Evaluasi terhadap rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan bentuk pelibatan partisipasi penyandang disabilitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); SALINAN 6. 7. 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024-2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses birokrasi dan pemerintahan negara republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan, memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut memuat setidaknya tiga ide utama yaitu tindakan masa depan, urutan pilihan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
5.Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Sulawesi Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
11.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14.Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
16.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
17.Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
18.Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
19.Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
20.Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
21.Pengarusutamaan adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/peritiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perncanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah

BAB II

PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS 2.1. PROFIL DAN KARATERISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 65.526,72 Km atau 6.552.672 Ha. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah provinsi ini yakni 61.841,29 Km2 , secara rinci diperlihatkan Tabel 2.1.

Pasal 3

(1)RAD PD disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(2)RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
(2)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
1. a.Bappeda;
2. b.Biro Hukum;
3. c.Perangkat Daerah terkait; d a n
4. d.Organisasi Penyandang Disabilitas.
(3)Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD PD.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI RAD PROVINSI 3.1. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN Penyusunan RAD PD Provinsi mengacu dari apa yang telah tertuang dalam RIPD dan RAD PD. Di dalam RAD PD terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditentukan dalam RIPD dan RAD PD adalah sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan 2(dua )pendekatan, yaitu :
1. a.pengarusutamaan kebijakan umum; dan
2. b.pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(3)Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Tujuan Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

a.Meningkatkan akun tabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
b.Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
c.Mengakomodasi kebutuha Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
d.meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
e.menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 7

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

a.berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan,potensi,dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
b.pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 8

(1)Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran.
(2)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
2. b.Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Pasal 9

(1)Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yaitu:
1. a.bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan
2. b.kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
  1. 1.usia;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.nama, alamat dan jenis kelamin;
  4. 4.hambatan dan kebutuhan;
  5. 5.ragam kondisi disabilitas; dan
  6. 6.potensi yang dimiliki.
(2)Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memberikan informasi bahwa suatu:

a.kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
b.biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.
(2)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.menentukan pilihan program, kegiatan, dan output yang memiliki isu Disabilitas;
2. b.mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
3. c.mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
4. d.melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
5. e.melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
6. f.melakukan perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diambil berdasarkan hasil indentifikasi laporan, survei, penelitian, asesment, kajian, monitoring dan evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
(4)Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
(5)Faktor ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…