DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pembentukan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri yang terdiri atas TK, SD, SMP dan SMA, termasuk: 1) kedudukan, susunan, tata kerja, tugas dan fungsi organisasi; 2) pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala, Wakil Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Tenaga Pelatih/Instruktur; 3) penyelenggaraan; serta 4) pembinaan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan formal taman kanak- kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf A angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri; SALINAN www.jdihsultengprov.go.id 2 a. b. c.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtar- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolalan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI MADANI TERPADU MANDIRI www.jdihsultengprov.go.id 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2.Cerdas Istimewa yang selanjutnya disingkat CI adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan tes psikologi.
3.Bakat Istimewa selanjutnya disingkat BI adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.
4.Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal, yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
6.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan kecerdasan/bakat istimewa.
7.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dengan kecerdasan/bakat istimewa.
8.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan/bakat istimewa.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah SMA Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan/bakat istimewa. 10.Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK, SD, SMP, dan SMA Negeri Madani Terpadu Mandiri. 11.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah www.jdihsultengprov.go.id 4 yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi. 12.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 13.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 14.Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.Pendidikan CI;
2. b.Pendidikan BI; dan
3. c.Pendidikan Inklusi.
(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi;
1. a.Pembentukan
2. b.Kedudukan, Susunan, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Organisasi;
3. c.Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
4. d.Penyelenggaraan; dan
5. e.Pembinaan dan Evaluasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.
(2)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.TK;
2. b.SD;
3. c.SMP; dan
4. d.SMA.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 4

(1)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri berkedudukan di Palu ibu kota Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri berada di bawah binaan Pemerintah Daerah.
(3)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
(4)Kedudukan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinasi, pembinaan dan www.jdihsultengprov.go.id 5 pengendalian/pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri.

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri terdiri atas:

a.Unsur Pembina dan Pengarah meliputi:
1. 1.Gubernur selaku Pembina;
2. 2.Wakil Gubernur selaku Pembina;
3. 3.Sekretaris Daerah selaku Pengarah; dan
4. 4.Kepala Dinas selaku Penanggung jawab.
b.Unsur Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri meliputi:
1. 1.Kepala Satuan Pendidikan;
2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. 3.Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Kurikulum;
4. 4.Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Kesiswaan;
5. 5.Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Sarana Prasarana;
6. 6.Wakil Kepala Satuan Pendidikan Bidang Hubungan Masyarakat;
7. 7.Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di :
a.TK;
b.SD;
c.SMP; dan
d.SMA;
1. 8.Tenaga Pendidik;
2. 9.Tenaga Kependidikan;
3. 10.Tenaga Pelatih/Instruktur;
4. 11.Tenaga Profesional Non Kependidikan; dan
5. 12.Peserta didik.

Pasal 6

(1)Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri ke Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2)Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lingkup penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.aspek teknis proses belajar mengajar;
2. b.aspek teknis ketatausahaan;
3. c.aspek teknis kerumahtanggaan; dan
4. d.aspek teknis lainnya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri. www.jdihsultengprov.go.id 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penanggung jawab Jenjang Pendidikan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pelatih/Instruktur masing- masing menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, antar lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri dan dengan lembaga dan instansi yang terkait lainnya.

Pasal 8

(1)Setiap unit kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab masing-masing pimpinannya serta melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada atasannya sesuai waktu yang ditentukan.
(2)Setiap data dan informasi yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan atau menjalankan tugas lainnya, dapat menunjuk salah seorang wakilnya.

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun dan merumuskan kebijakan Satuan Pendidikan sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
b.memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, tenaga kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler;
d.mengkoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan;
e.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
f.melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas. www.jdihsultengprov.go.id 7

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010