DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Prosedur Dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru, Rombongan Belajar, Pengawasan Dan Pengendalian, serta larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019; a.Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2

b.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918); MEMUTUSKAN . . . 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
3.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
6.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
7.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
8.Data . . . 4
8.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
9.Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
11.Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
12.Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
13.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
17.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.

BAB II

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 2

(1)Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi.
(2)Sistem . . . 5
(2)Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMKN tidak menggunakan sistem zonasi.

Pasal 3

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

a.zonasi;
b.prestasi; dan
c.perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 4

(1)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling rendah 80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah dengan memprioritaskan tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
(2)Jalur zonasi yang beririsan, peserta didik dapat memilih Sekolah pada zona tersebut.
(3)Domisili calon Peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
(4)Apabila tidak memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diganti dengan :
1. a.surat keterangan domisili dari rukun tetangga; atau
2. b.surat keterangan rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
(5)Surat keterangan domisili atau surat keterangan rukun warga yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dan huruf b menerangkan bahwa peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan.
(6)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 5

(1)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
(2)Pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), peserta didik dapat membuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah asal dan didukung dengan dokumen yang sah, berupa prestasi akademik dan prestasi non akademik.

Pasal 6

. . . 6

Pasal 6

(1)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
(2)Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yang dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada Tahun 2019;
2. b.terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemerintah setempat;
3. c.bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru PNS pada tempatnya bertugas dengan menunjukkan SK Terakhir; dan/atau
4. d.untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran kuota yang tidak melebihi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam satu zonasi.
(2)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 8

(1)Apabila pendaftar jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melebihi kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan jarak paling dekat dengan sebatas.
(2)Apabila hasil proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melebihi kuota maka dilakukan dengan urutan pendaftaran dan seleksi Nilai UN tertinggi.

Pasal 9

(1)Apabila pendaftar jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melebihi kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional.
(2)Dalam . . . 7
(2)Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama maka memakai kriteria urutan prestasi peserta didik dari Regional, Nasional dan Internasional, berupa prestasi akademik dan non akademik.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018