DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: tugas, kewenangan, kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur; tugas, kewenangan, kewajiban dan mekanisme Sekretaris Daerah; dan tugas, fungsi, mekanisme dan hubungan kerja Asisten Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi dilingkup pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 8);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 736); Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
4.Wakil Gubernur . . . 3
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Provinsi Sulawesi Tengah melakukan telaahan, analisa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
8.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
13.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi- fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

(1)Tugas Gubernur terdiri atas :
1. a.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. b.memelihara . . . 4
3. b.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. c.menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. d.menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
6. e.mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. f.mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.
(2)Kewenangan Gubernur terdiri atas :
1. a.mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
2. b.menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. c.menetapkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. d.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
5. e.melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tugas Wakil Gubernur terdiri atas :
1. a.membantu Gubernur dalam hal:
  1. 1.memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. 2.mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan/atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
  3. 3.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. c.melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
4. d.melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
5. e.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kewajiban . . . 5
(4)Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
2. b.mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. d.menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. e.menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. f.melaksanakan program strategis Nasional; dan
7. g.menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

(1)Tugas dan kewenangan Sekretaris Daerah terdiri atas :
1. a.membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif atau mengkoordinasikan secara teknis operasional kepada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
2. b.mewakili Gubernur, Wakil Gubernur apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan;
3. c.mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan;
4. d.menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
5. e.menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mewakili Gubernur pada pembukaan/penutupan acara resmi Provinsi apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah berhalangan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah; dan
6. f.dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah.
(2)Kewajiban . . . 6
(2)Kewajiban Sekretaris Daerah terdiri atas :
1. a.membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah; dan
2. b.mempertanggungjawabkan atas hal yang telah dilimpahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Sekretaris Daerah terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah selaku unsur Staf membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur; dan
2. b.Sekretaris Daerah melakukan koordinasi Staf dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan masyarakat.
(4)Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

(1)Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya.
(2)Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) yakni melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kepada Perangkat Daerah yang tersusun dalam pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi.
(3)Asisten . . . 7
(3)Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(4)Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum, Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum.
(2)Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang berkaitan dengan tugasnya. 8

Pasal 6

(1)Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Penyusunan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan.
(2)Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
1. a.pengoordinasi penyusunan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan;
3. c.penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

(1)Tugas Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan.
(2)Fungsi Asisten . . . 9
(2)Fungsi Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
1. a.penyusun kebijakan daerah di bidang Organisasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Organisasi;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
5. e.penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Pada saat Peratuan Gubernur ini mulai ber1aku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 63 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 596) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 17 Mei 2021 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 17 Mei 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 784 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, UNSUR STAF GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN STAF AHLI 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2.Biro Kesejahteraan Rakyat 3.Biro Hukum 1.Biro Perekonomian 2.Biro Pengadaan Barang/Jasa; 3.Biro Administrasi Pembangunan INSTANSI VERTIKAL

1.Kanwil Kementerian Agama
2.Kanwil Kementerian Hukum dan Ham
3.Polda Sulawesi Tengah
4.Kejaksaan Tinggi
5.Pengadilan Tinggi
6.Pengadilan Tinggi Agama
7.Badan Pertanahan Nasional
8.BPS
9.BKKBN
10.Badan Narkotika Nasional Provinsi
11.KPUD
12.BAWASLU
13.BASARNAS UNSUR STAF ASISTEN ADMINISTRASI UMUM UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.Dinas Kesehatan 3.Dinas Sosial 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.SATPOL-PP
8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.Dinas Perhubungan
12.Dinas Pemuda dan Olah Raga UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN 1.Dinas Penanaman Modan dan PTSP 2.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.Dinas Kehutanan 4.Dinas Kelautan dan Perikanan 5.Dinas Pariwisata
6.Dinas Perkebunan dan Peternakan
7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10.Dinas Cipta Karya dan SDA
11.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
12.Dinas Pangan
13.Dinas Lingkungan Hidup UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN
1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.Sekretariat DPRD
2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.Badan Penaggulangan Bencana Daerah
4.RSUD Undata
5.RSUD Madani INSTANSI VERTIKAL
1.Kanwil Ditjen Bea dan Cukai
2.Kanwil Ditjen Pajak
3.Perbankan
4.Otoritas Jasa Keuangan INSTANSI VERTIKAL
1.BPK Perwakilan Sulawesi Tengah;
2.BPKP;
3.OMBUDSMAN;
4.DJKN;
5.BKN Perwakilan Sulawesi Tengah Keterangan : _ _ _ : Garis Koordinasi ____ : Garis Komando
1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah. UNSUR STAF 1.Biro Organisasi 2.Biro Umum; 3.Biro Administrasi Pimpinan UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN
1.DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH;
2.DINAS KOMUNIKASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PERINTAHAN
1.INSPEKTORAT
2.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
4.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.BADAN PENDAPATAN DAERAH
6.BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH LONGKI DJANGGOLA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

TUGAS, FUNGSI, MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

TUGAS, FUNGSI, MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019