DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan kantor dan aset Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan … SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT RSUD Undata adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6.Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Undata yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
8.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama di UPT RSUD Undata untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
9.Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan atau tenaga keperawatan berupa asuhan, pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik/keperawatan.
10.Instalasi … 3
10.Instalasi adalah unit kerja penyelenggaraan pelayanan fungsional dan/atau pendukung pelayanan di Rumah Sakit dengan mengelolah Sumber Daya Manusia di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang ditetapkan direktur.
11.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja non struktural setingkat bagian/bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian manajemen dan/atau tugas khusus lainnya yang diberikan direktur.
12.Sistem remunerasi adalah satu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan dasar pertimbangan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
13.Rumah Sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14.Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan UPT RSUD Undata adalah sebagian urusan Pemerintahan bidang kesehatan, Sub Bidang Upaya Kesehatan, Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, meliputi :

a.sub bidang upaya kesehatan;
b.sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat; dan
c.pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier.

Pasal 3

Susunan organisasi UPT RSUD Undata, terdiri atas :

a.Direktur
b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
1. 1.Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, meliputi : a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
2. 2.Bagian Perlengkapan dan Umum, membawahi : a) Sub Bagian Umum; dan b) Sub Bagian Perlengkapan;
3. 3.Bagian … 4
4. 3.Bagian Kepegawaian, membawahi : a) Sub Bagian Pengembangan Karier dan Mutasi; dan b) Sub Bagian Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
c.Wakil Direktur Pelayanan, membawahi 3 (tiga) Kepala Bidang, meliputi :
1. 1.Bidang Pelayanan Medik membawahi : a) Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan; dan b) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik meliputi;
2. 2.Bidang Keperawatan, membawahi : a) Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan b) Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan;
3. 3.Bidang Penunjang Medik, membawahi; a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik;
d.Wakil Direktur Program, Pendidikan, Latihan dan Penelitian, membawahi :
1. 1.Bidang Program dan Evaluasi, membawahi ; a) Seksi Penyusunan Program; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
2. 2.Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian, membawahi; a) Seksi Pendidikan dan pelatihan; dan b) Seksi Penelitian;
3. 3.Bidang Rekam Medik dan Informasi, membawahi : a) Seksi Rekam Medik; b) Seksi Informasi dan Pemasaran; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Eselonisasi jabatan struktural pada UPT RSUD Undata sebagai berikut:

a.Direktur merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
b.Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
c.Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
d.Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
e.Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
f.Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Direktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanyang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medik, pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta program dan evaluasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan teknis operasional kegiatan UPT RSUD Undata di bidang pelayanan kesehatan ;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi UPT RSUD Undata;
3. c.pelaksanaan teknis penunjang kegiatan di bidang pelayanan kesehatan umum UPT RSUD Undata;
4. d.pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan; dan
5. e.elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pelayanan keuangan, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian, melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kepegawaian, umum dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan, penyusunan program pengelolaan keuangan dan aset ;
2. b.penyelenggaraan terhadap urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan-;
3. c.pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas bagian umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
4. d.penyelesaian dan pengendalian atas penyelenggaraan tugas kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum;
5. e.penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 7

(1)Bagian Keuangan mempunyai tugas Penyiapan bahan penyusunan program kerja pada kegiatan bagian keuangan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi keuangan terhadap penyelenggaraan, pengelolaan di Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana serta Verifikasi dan Akuntansi.
(2)Untuk … 6
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan program kerja bagian keuangan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bagian keuangan;
3. c.penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, hutan dan piutang pada bagian keuangan;
4. d.penyiapan bahan bimbingan teknis di bagian keuangan;
5. e.penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas di bagian keuangan;
6. f.pelaksanaan verifikasi tentang tugas perbendaharaan kepada Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana serta Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
7. g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perbendaharaan, mobilisasi maupun verifikasi dan akuntansi;
8. h.pemberian bimbingan pada Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana serta Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
9. i.pengidentifikasian permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan untuk pemecahannya; dan
10. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana meliputi :
1. a.melaksanakan Pengelolaan administrasi perbendaharaan, Mobilisasi Danadan menyusun rencana kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
3. c.menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dengan unit kerja terkait;
5. e.membuat daftar gaji, lembur dan tunjangan lainnya serta membuat usulan dan melakukan pembayarannya;
6. f.melakukan rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran, hutang dan piutang sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit;
7. g.meneliti pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rumah Sakit;
8. h.membimbing pemegang kas dalam pengelolaan keuangan;
9. i.menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 9

… 7

Pasal 9

(1)Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan program kerja Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
2. b.menyiapkan bahan dan data, serat mencatat dan meneliti semua transaksi keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi dengan unit kerja terkait.
4. d.melakukan verifikasi tentang tugas di bidang keuangan;
5. e.membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
6. f.melakukan tatalaksana penglolaan keuangan;
7. g.menyusun laporan keuangan;
8. h.monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
9. i.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…