DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peserta Dan Tata Laksana Kepesertaan, Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Jenis Pelayanan Di Unit Pelayanan Kesehatan, Tata Laksana Pembiayaan, Monitoring, Supervisi Dan Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin atau kurang mampu, korban tindakan kekerasan rumah tangga dan orang terlantar serta penduduk Sulawesi Tengah yang terkena dampak bencana Daerah dan kejadian luar biasa/wabah Daerah perlu diberikan akses pelayanan kesehatan dengan mengalokasikan sejumlah dana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi;
c.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi bagi Masyarakat Miskin/kurang mampu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang … SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Pelayanan Jamkesda adalah program penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, orang terlantar serta masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak bencana daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan kerja sama daerah.
2.Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan di Kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Rujukan luar daerah yang tidak dipungut biaya dan obat yang diberikan menggunakan obat generik.
3.Unit Pelayanan … 3
3.Unit Pelayanan Kesehatan adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Regional/luar daerah.
4.Pengalokasian dana adalah kontribusi dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dialokasikan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5.Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dan Tim Pengendali atau yang ditunjuk untuk itu yang diajukan oleh unit pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada standar penilaian klaim.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengahh.
9.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PESERTA DAN TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 2

Peserta Pelayanan Jamkesda terdiri atas:

a.penduduk miskin atau kurang mampu di Daerah yang tidak masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat;
b.korban tindak kekerasan dalam rumah tangga;
c.penduduk yang terlantar tidak memiliki kartu identitas yang jelas;
d.korban akibat bencana Daerah yang tidak ditanggung sumber pembiayaan lainnya; dan
e.korban kejadian luar biasa/wabah.

Pasal 3

… 4

Pasal 3

(1)Peserta Jamkesda penduduk miskin atau kurang mampu di Daerah yang tidak masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dibuktikan dengan:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga; dan
3. c.surat keterangan tidak mampu.
(2)Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Peserta Pelayanan Jamkesda korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dibuktikan dengan:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga; dan
3. c.surat keterangan tindak kekerasan.
(2)Surat keterangan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Surat Visum dari dokter.

Pasal 5

Peserta Pelayanan Jamkesda bagi penduduk yang terlantar tidak memiliki kartu identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 6

(1)Korban akibat bencana Daerah yang tidak ditanggung sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus dibuktikan dengan surat keterangan korban akibat bencana dari lurah/kepala desa tempat kejadian bencana.
(2)Korban akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperoleh pelayanan dalam Daerah dan luar Daerah.

Pasal 7

Korban kejadian luar biasa/wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus dibuktikan dengan surat keterangan korban akibat kejadian luar biasa/wabah dari lurah/kepala desa tempat kejadian luar biasa/wabah.

Pasal 8

Jumlah sasaran peserta Pelayanan Jamkesda bagi penduduk miskin atau kurang mampu yaitu selisih dan jumlah penduduk dengan masyarakat yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan dan/atau program lain.

Pasal 9

… 5

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…