DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, serta penyisipan Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 20A, dan Pasal 21A Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai dengan saat ini telah ditampung dan diselenggarakan melalui penyelenggaraan pendidikan khusus satuan pendidikan formal Sekolah Taman Kanak- Kanak Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Dasar Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Menengah Pertama Negeri Model Terpadu Madani dan Sekolah Menengah Atas Negeri Model Terpadu Madani;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf A angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan Daerah Provinsi, sehingga Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani perlu dibentuk dan ditampung dalam perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal; Mengingat . . . SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TingkatI Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggaradengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tàhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 672) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 4a, angka 4b dan angka 4c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Sekolah Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Provinsi di bidang pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa. 2.Sekolah Menengah . . . 3
2.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
4.Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus. 4a. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. 4b. Cerdas istimewa adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan uji psikologi dan akademik. 4c. Bakat istimewa adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga yang diukur dengan uji keberbakatan.
5.Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
6.Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
7.Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah penyelenggara kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
8.Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag TU adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab menyelenggrakan urusan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
9.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2.Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal.
(2)Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kota Palu berjumlah 20 (dua puluh) SMAN, SMKN, SLBN dan Sekolah Pendidikan Khusus;
2. b.Satuan . . . 4
3. b.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Donggala berjumlah 29 (dua puluh sembilan) SMAN, SMKN dan SLBN;
4. c.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Sigi berjumlah 20 (dua puluh) SMAN, SMKN dan SLBN;
5. d.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 32 (tiga puluh dua) SMAN, SMKN dan SLBN;
6. e.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tolitoli berjumlah 17 (tujuh belas) SMAN, SMKN dan SLBN;
7. f.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Buol berjumlah 18 (delapan belas) SMAN, SMKN dan SLBN;
8. g.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Poso berjumlah 26 (dua puluh enam) SMAN, SMKN dan SLBN;
9. h.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 18 (delapan belas) SMAN, SMKN dan SLBN;
10. i.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali berjumlah 16 (enam belas) SMAN, SMKN dan SLBN;
11. j.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 17 (tujuh belas) SMAN, SMKN dan SLBN;
12. k.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai berjumlah 40 (empat puluh) SMAN, SMKN dan SLBN;
13. l.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) SMAN, SMKN dan SLBN;
14. m.Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Laut berjumlah 11 (sebelas) SMAN, SMKN dan SLBN; dan
15. n.1 (satu) buah Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Khusus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 huruf j dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf u sehingga berbunyi sebagai berikut :
16. a.SMAN 1 Palu;
17. b.SMAN 2 Palu;
18. c.SMAN 3 Palu;
19. d.SMAN 4 Palu;
20. e.SMAN 5 Palu;
21. f.SMAN 6 Palu;
22. g.SMAN 7 Palu;
23. h.SMAN 8 Palu;
24. i.SMAN 9 Palu;
25. j.Dihapus;
26. k.SMKN 1 Palu;
27. l.SMKN 2 Palu;
28. m.SMKN 3 Palu;
29. n.SMKN 4 Palu . . . 5
30. n.SMKN 4 Palu;
31. o.SMKN 5 Palu;
32. p.SMKN 6 Palu;
33. q.SMKN 7 Palu;
34. r.SMKN 8 Palu;
35. s.SLBN 1 Palu;
36. t.SLBN 2 Palu; dan
37. u.Sekolah Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.
  1. 4.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u merupakan Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Khusus Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa.

Pasal 15B

(1)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A menyelenggarakan Satuan Pendidikan:
1. a.Taman Kanak-kanak;
2. b.Sekolah Dasar;
3. c.Sekolah Menengah Pertama; dan
4. d.Sekolah Menengah Atas.
(2)Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b dan huruf c menyelenggarakan pendidikan Cerdas istimewa dan Bakat istimewa.
(3)Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Sekolah Menengah Atas Negeri Madani; dan
2. b.Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako.
(4)Sekolah Menengah Atas Negeri Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan Pendidikan Cerdas Istimewa.
(5)Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan Pendidikan Bakat Istimewa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Caca Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

5.Di antara . . . 6
5.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a.Kepala Sekolah dan pejabat lainnya yang sudah ada pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Dasar Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Menengah Pertama Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Menengah Atas Negeri Model Terpadu Madani dan Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; dan
b.Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Kepegawaian pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako masih tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sampai dengan ditata kembali sesuai Peraturan Gubernur ini.
1. 6.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu Mandiri (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 621); dan
b.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olah Raga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II . . . 7 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 15 Juni 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu Pada tanggal 15 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 732

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…