DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan– Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Pasal 12 semula sejumlah Rp3.527.939.091.816,00 (tiga triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah), menjadi sejumlah Rp3.534.727.634.381,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

a.Belanja pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja bantuan sosial.
1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.576.235,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji . . .
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), menjadi sejumlah Rp1.058.046.783.858,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp. 255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp255.111.271.836,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
(4)Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp230.442.514.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah), menjadi sejumlah Rp230.448.334.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
(5)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp28.963.663.664,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp246.748.176,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp9.554.500.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp62.454.534.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(9)Belanja Pegawai . . .
(9)Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp9.152.740.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.313.028.829.848,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp 419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sejumlah Rp 419.983.932.536,00 (empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp310.925.842.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp90.852.462.703,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.438.967.300,00 (dua ratus empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2022 semula sejumlah Rp619.374.691.994,00 (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp619.373.245.269,00 (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja modal peralatan dan mesin;
b.Belanja modal gedung dan bangunan;
c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d.Belanja modal aset tetap lainnya.
1. 5.Ketentuan . . .
2. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp185.945.173.484,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp185.943.726.759,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal alat besar;
2. b.Belanja modal alat angkutan;
3. c.Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.Belanja modal alat pertanian;
5. e.Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.Belanja modal alat laboratorium;
9. i.Belanja modal komputer;
10. j.Belanja modal alat eksplorasi;
11. k.Belanja modal alat keselamatan;
12. l.Belanja modal rambu-rambu;
13. m.Belanja modal peralatan olahraga;
14. n.Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
15. o.Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp17.521.055.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp18.171.055.000,00 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh lima ribu);
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp64.571.200,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah menjadi sejumlah Rp62.571.200,00 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
(6)Belanja . . .
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sejumlah Rp33.324.251.221,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sejumlah Rp33.211.896.846,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sejumlah Rp2.242.742.895,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sejumlah Rp2.196.930.545,00 (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sejumlah Rp11.075.881.970,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp10.584.601.970,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 semula sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp53.212.904.160,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah).

7.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Lampiran . . .
8.Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Mei 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 9 Mei 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOH. FAISAL MANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 820 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

a.Belanja pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja bantuan sosial.
1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.576.235,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji . . .
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), menjadi sejumlah Rp1.058.046.783.858,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp. 255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp255.111.271.836,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
(4)Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp230.442.514.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah), menjadi sejumlah Rp230.448.334.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
(5)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp28.963.663.664,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp246.748.176,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp9.554.500.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp62.454.534.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(9)Belanja Pegawai . . .
(9)Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp9.152.740.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.313.028.829.848,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp 419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sejumlah Rp 419.983.932.536,00 (empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp310.925.842.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp90.852.462.703,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.438.967.300,00 (dua ratus empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

a.Belanja modal peralatan dan mesin;
b.Belanja modal gedung dan bangunan;
c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d.Belanja modal aset tetap lainnya.
1. 5.Ketentuan . . .
2. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a semula sejumlah Rp185.945.173.484,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp185.943.726.759,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal alat besar;
2. b.Belanja modal alat angkutan;
3. c.Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
4. d.Belanja modal alat pertanian;
5. e.Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
6. f.Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
7. g.Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
8. h.Belanja modal alat laboratorium;
9. i.Belanja modal komputer;
10. j.Belanja modal alat eksplorasi;
11. k.Belanja modal alat keselamatan;
12. l.Belanja modal rambu-rambu;
13. m.Belanja modal peralatan olahraga;
14. n.Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
15. o.Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sejumlah Rp17.521.055.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp18.171.055.000,00 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh lima ribu);
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp64.571.200,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah menjadi sejumlah Rp62.571.200,00 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
(6)Belanja . . .
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sejumlah Rp33.324.251.221,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sejumlah Rp33.211.896.846,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sejumlah Rp2.242.742.895,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sejumlah Rp2.196.930.545,00 (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sejumlah Rp11.075.881.970,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp10.584.601.970,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

7.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

8.Lampiran . . .
8.Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Mei 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 9 Mei 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOH. FAISAL MANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 820 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001