DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) tata cara pengajuan dan pencairan dana; 2) pertanggungjawaban dan pengawasan; 3) tata cara pembagian hasil usaha, pada PT Pembangunan Sulteng

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pencairan Dana dan Pembagian Hasil Usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN www.jdih.sultengprov.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada PT. Pembangunan Sulteng.
2.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh PT. Pembangunan Sulteng dengan mendapatkan bagian keuntungan. www.jdih.sultengprov.go.id 3
3.Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
7.Dewan Pengawas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan.
8.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 2

(1)Direksi mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
(2)Permohonan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.Surat permohonan pencairan dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
2. b.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. c.Keputusan Gubernur tentang Penyerahan Penyertaan www.jdih.sultengprov.go.id 4 Modal Daerah dalam tahun berkenaan;
4. d.Perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PT. Pembangunan Sulteng;
5. e.Berita Acara serah terima dana penyertaan modal yang ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur Utama;
6. f.Salinan Rekening yang masih aktif atas nama PT. Pembangunan Sulteng;
7. g.Salinan Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama;
8. h.Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional; dan
9. i.Rincian rencana penggunaan dana penyertaan modal.

Pasal 3

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan dan BPKAD memproses pencairan dana penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BPKAD mengembalikan permohonan pencairan tersebut kepada Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Gubernur.
(2)Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atau dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 6

(1)Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…