DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Urusan dan Susunan Organisasi; c. Uraian Tugas dan Fungsi; d. Tata Kerja; e. Kepegawaian; f. Keuangan; g. Perlengkapan Kantor dan Aset; h. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8.Sekretariat . . . 3
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Sekretariat Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah meliputi Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Persandian.
(2)Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
1. a.Sub Bidang Otonomi Daerah meliputi:
  1. 1.Sub Bidang Urusan Pemerintahan, terdiri atas: a) kebijakan yaitu penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah skala Provinsi; b) pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi: 1) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan 2) penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi; c) harmonisasi meliputi: 1) harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2) harmonisasi antara bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; d) laporan . . . 4 d) laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah meliputi: 1) penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi; 2) penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan 3) evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; e) database meliputi pengolahan database laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah skala Provinsi.
  2. 2.Sub Bidang Penataan Daerah dan Otonomi Khusus terdiri atas: a) kebijakan meliputi: 1) pengusulan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; 2) pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama, dan/atau pemindahan Ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten; dan 3) pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; b) pembentukan Daerah meliputi: 1) pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; 2) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan; 3) pengusulan perubahan batas Provinsi, nama dan pemindahan Ibukota Daerah; dan 4) pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Provinsi; c) pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan otonomi khusus; dan 2) penyelenggaraan pembinaan sosialisasi observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; d) monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; dan 2) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; e) pembangunan . . . 5 e) pembangunan sistema atau database penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) pembangunan dan pengelolaan database penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; dan 2) penyampaian data dan informasi penataan Daerah skala Provinsi ke Pemerintah; f) pelaporan meliputi: 1) menindaklanjuti pedoman, norma, stándar, prosedur dan kriteria laporan penataan Daerah dan otonomi khusus; 2) pengelolaan database laporan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; dan 3) penyampaian laporan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  3. 3.Sub Bidang Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meliputi: 1) penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah Provinsi untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 2) penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi bagi sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; b) penyusunan Peraturan Daerah meliputi: 1) penyusunan Peraturan Daerah Provinsi; 2) pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah kepada Pemerintah; dan 3) penyampaian Peraturan Daerah kepada Pemerintah untuk dievaluasi; c) fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, meliputi: 1) membentuk asosiasi/badan kerjasama Daerah; dan 2) fasilitas pembentukan asosiasi Daerah/badan kerjasama Daerah membentuk asosiasi Daerah/ badan kerjasama Kabupaten/Kota.
  4. 4.Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah terdiri atas: a) penyusunan dan penerapan stándar pelayanan minimal meliputi: 1) kebijakan yaitu penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan stándar pelayanan minimal skala Provinsi; dan 2) pembinaan . . . 6 2) pembinaan meliputi monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal skala Provinsi, monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal Kabupaten/Kota dan fasilitas dan supervisi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal Kabupaten/Kota; b) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yaitu pelaksanaan evaluasi terhadap Kabupaten/ Kota mengenai: 1) pengukuran kinerja; 2) pengembangan sistem informasi evaluasi; dan 3) kriteria pembinaan evaluasi Daerah; c) pengembangan kapasitas Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas Daerah dan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Provinsi; 2) pelaksanaan yaitu implementasai rencana tindak peningkatan kapasitas Provinsi dan fasilitas implementasi rencana tindak Provinsi; dan 3) pembinaan yaitu monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota dan koordinasi pengembangan kapasitas Provinsi; d) peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; e) pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pelaksanaan terdiri atas: 1) fasilitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; f) kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 2) pembinaan yaitu Fasilitas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; g) laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan 2) pembinaan meliputi fasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dan monitoring dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota; h) tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan meliputi: kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. b.Sub Bidang . . . 7
3. b.Sub Bidang Pemerintahan Umum meliputi:
  1. 1.Sub Bidang Fasilitas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terdiri atas: a) fasilitasi dekonsentrasi meliputi: 1) Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan; 2) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; b) fasilitasi tugas pembantuan meliputi: 1) pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan oleh Pemerintah; 2) koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada Kabupaten/ Kota/Desa; dan 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota/Desa; c) fasilitasi kerjasama Daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) penetapan kebijakan Provinsi dibidang kerjasama dengan pihak ketiga; 2) pelaksanaan kerjasama Provinsi dengan pihak ketiga; 3) koordinasi dan fasilitasi kerjasama Kabupaten/ Kota dengan pihak ketiga; 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga; dan 5) pelaporan pelaksanaan kerjasama Provinsi dengan pihak ketiga kepada Pemerintah; d) kerjasama antar Daerah meliputi: 1) pelaksanaan kerjasama antar Provinsi; 2) fasilitas kerjasama antar Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar Kabupaten/Kota; dan 4) pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Provinsi kepada Pemerintah; e) pembinaan wilayah meliputi: 1) penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah; 2) koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya; 3) koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kabupaten/Kota; 4) pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala Provinsi; 5) penyelenggaraan . . . 8 5) penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Provinsi; dan f) koordinasi pelayanan umum yaitu pelaksanaan pelayanan umum skala Provinsi.
  2. 2.Sub Bidang Trantibum dan Linmas yaitu koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yakni koordinasi penegak hak asasi manusia skala Provinsi.
  3. 3.Sub-Sub Bidang Wilayah Perbatasan terdiri atas: a) pengelolaan perbatasan antar Negara, meliputi: 1) dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar Negara; dan 2) dukungan koordinasi antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Negara lain; b) perbatasan Daerah yaitu dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; c) Toponimi dan pemetaan wilayah meliputi: 1) penetapan kebijakan Provinsi mengacu pada kebijakan Nasional mengenai Toponimi dan pemetaan wilayah Provinsi; 2) pengelolaan Toponimi dan pemetaan skala Provinsi; dan 3) inventarisasi dan laporan Toponimi dan pemetaan skala Provinsi; d) pengembangan wilayah perbatasan meliputi: 1) penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota skala Provinsi; 2) pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Provinsi; dan 3) koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Provinsi; e) penetapan luas wilayah meliputi: 1) inventarisasi perubahan luas wilayah Provinsi diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi; dan 2) pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
  4. 4.Sub Bidang Kawasan Khusus terdiri atas: a) kawasan sumberdaya alam, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumberdaya alam skala Provinsi; b) kawasan sumber daya buatan, pelabuhan, bandar udara, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumberdaya buatan skala Provinsi; c) kawasan kepentingan umum, kawasan fasilitas sosial dan umum yaitu penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Provinsi; dan d) kawasan . . . 9 d) kawasan kelautan dan kedirgantaraan yaitu penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Provinsi.
4. c.Sub Bidang Perangkat Daerah meliputi:
  1. 1.Sub Bidang kebijakan terdiri atas: a) pelaksanaan pedoman umum tentang Perangkat Daerah Provinsi; b) pelaksanaan kebijakan pembentukan Perangkat Daerah skala Provinsi; c) pelaksanaan pedoman teknis Perangkat Daerah Provinsi; d) pelaksanaan pedoman tatalaksana Perangkat Daerah Provinsi; dan e) pelaksanaan pedoman analisis jabatan Perangkat Daerah Provinsi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas: a) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  3. 3.Sub Bidang Fasilitasi yaitu fasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  4. 4.Sub Bidang pembinaan dan pengendalian yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota;
  5. 5.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi meliputi: a) pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan b) koordinasi penyusunan database Perangkat Daerah skala Provinsi.
5. d.Sub Bidang Persandian meliputi:
  1. 1.Sub Bidang Kebijakan terdiri atas: a) penyelenggaraan pembinaan Sumber Daya Manusia Persandian skala Provinsi; b) penyelenggaraan pembinaan palsan skala Provinsi; c) penyelenggaraan pembinaan sissan skala Provinsi; dan d) penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala Provinsi.
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a) perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia persandian skala Provinsi; b) rekrutmen calon Sumber Daya Manusia persandian skala Provinsi; c) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sandi skala Provinsi; d) usulan akreditas Lembaga Diklat Sandi terdiri atas : 1) usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi; 2) usulan . . . 10 2) usulan program diklat sandi; 3) usulan Sumber Daya Manusia lembaga diklat sandi; dan 4) usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaswara sandi; e) usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli : Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional terhadap sandiman/ OTS skala Provinsi; f) usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian; dan g) pembinaan dan pengawasan bagi Sumber Daya Manusia purna tugas.
  3. 3.Sub Bidang Pembinaan Palsan, meliputi: a) perencanaan kebutuhan palsan skala Provinsi; b) penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Provinsi; c) pemeliharaan palsan tingkat I; dan d) penghapusan palsan skala Provinsi.
  4. 4.Sub Bidang Pembinaan Sissan meliputi: a) perencanaan kebutuhan sissan skala Provinsi; b) pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Provinsi; c) penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Provinsi; d) penentuan pemberlakuan atau penggantian sissan jaring skala Provinsi; dan e) penyiapan palsan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penghapusan.
  5. 5.Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan yaitu penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  6. 6.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu pengawasan operasional persandian bidang tertentu Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat, membawahi:
1. 1.Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi: a) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi; 2) Sub Bagian Batas Daerah; dan 3) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah; b) Bagian . . . 11 b) Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kawasan; c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Tugas Pembantuan; 2) Sub Bagian Dekonsentrasi; dan 3) Sub Bagian Adminstrasi Kerjasama.
2. 2.Biro Otonomi Daerah membawahi: a) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan; b) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi DPRD; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
3. 3.Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan membawahi: a) Bagian Administrasi dan Program; 1) Sub Bagian Evaluasi; 2) Sub Bagian Program; dan 3) Sub Tata Usaha; b) Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial; c) Bagian . . . 12 c) Bagian Agama membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan; dan 3) Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan.
c.Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan membawahi:
1. 1.Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi: a) Bagian Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian; 2) Sub Bagian Investasi dan Promosi; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian; b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi; 2) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi Pembangunan; c) Bagian Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam; 2) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha.
2. 2.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi: a) Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi: 1) Sub Bagian Protokol dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan; dan 3) Sub Bagian Tamu Pimpinan; b) Bagian Pengumpulan Informasi membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengumpulan Informasi; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi; dan 3) Sub Bagian Pers, Fotografer dan Audio Visual.
3. 3.Biro Pengadaan Barang /Jasa membawahi: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; b) Bagian . . . 13 b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan 3) Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
d.Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi membawahi:
1. 1.Biro Organisasi membawahi: a) Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik.
2. 2.Biro Umum membawahi: a) Bagian Umum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Analisa Kebutuhan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Pemeliharaan; c) Bagian Keuangan dan Aset membawahi: 1) Sub Bagian Program dan Anggaran; 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Aset dan Penyimpanan.
3. 3.Biro Hukum . . . 14
4. 3.Biro Hukum membawahi : a) Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur; 2) Sub Bagian Rancangan Keputusan Gubernur; Dan 3) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; b) Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I; 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum; 2) Sub Bagian Hak Asasi Manusia; dan 3) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
1. 1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahtaan Rakyat;
2. 2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. 3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.pelaksanaan . . . 15
5. d.pelaksanaan koordinasi layanan pengadaan yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kelompok kerja, dan staf pendukung;
6. e.pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
7. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi Daerah, administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kewilayahan, otonomi Daerah, administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
2. b.pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kewilayahan, otonomi Daerah, administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kewilayahan, otonomi Daerah, administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
4. d.pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kewilayahan, otonomi Daerah, administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 16

Pasal 6

(1)Biro Administrasi Wilayah Daerah dan pemerintahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi fungsi Bagian fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah, Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan, dan Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitasi Toponimi dan batas Daerah, bagian pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan, dan bagian dekonsentrasi, tugas pembantuan dan administrasi kerjasama;
2. b.pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang bina fasilitasi Toponimi dan batas Daerah, bagian pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan, dan bagian dekonsentrasi,tugas pembantuan dan administrasi kerjasama;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bagian fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah, bagian pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan, dan bagian dekonsetrasi, tugas pembantuan dan administrasi kerjasama;
4. d.pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bagian fasilitasi Toponimi dan batas Daerah, bagian pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan, dan bagian dekonsetrasi, tugas pembantuan dan administrasi kerjasama; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 7

(1)Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan bagian fasilitasi Toponimi, batas Daerah, data dan kodefikasi wilayah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang fasilitasi Toponimi, batas Daerah, serta data dan kodefikasi wilayah;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan fasilitasi Toponimi, batas Daerah, serta data dan kodefikasi wilayah;
3. c.penyiapan . . . 17
4. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis fasilitasi Toponimi, batas Daerah, serta data dan kodefikasi wilayah;
5. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi Toponimi, batas Daerah, serta data dan kodefikasi wilayah; dan
6. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Fasilitasi Toponimi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi Toponimi.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Fasilitasi Toponimi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Fasilitasi Toponimi;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi Toponimi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi kebijakan fasilitasi Toponimi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi Toponimi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan fasilitasi Toponimi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan konsultasi fasilitasi Toponimi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan analisa dalam rangka fasilitasi Toponimi;
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi Toponimi;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka fasilitasi Toponimi;
10. j.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Fasilitasi Toponimi.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Batas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang batas Daerah.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Batas Daerah;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan batas Daerah;
3. c.melaksanakan . . . 18
4. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi kebijakan batas Daerah;
5. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan batas Daerah;
6. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan Plotting Batas Daerah;
7. f.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan konsultasi batas Daerah;
8. g.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan klarifikasi alur batas Daerah;
9. h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap batas Daerah;
10. i.melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka batas Daerah;
11. j.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Batas Daerah.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang data dan kodefikasi wilayah.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan data dan kodefikasi wilayah;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi kebijakan data dan kodefikasi wilayah;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan data dan kodefikasi wilayah;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan data dan kodefikasi wilayah;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan konsultasi data dan kodefikasi wilayah;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan analisa dalam rangka data dan kodefikasi wilayah;
8. h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan kodefikasi wilayah;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka data dan kodefikasi wilayah;
10. j.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…