DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 8, Lampiran I, dan Lampiran V, serta penyisipan Bab VA dan Pasal 13A Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf f, angka 2 huruf f dan angka 3 huruf f ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Perencanaan . . . 3
4. c.Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
  3. 3.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;
5. d.Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan
  3. 3.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III;
6. e.Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
  2. 2.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
  3. 3.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
7. f.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Makro;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  3. 3.Sub Bidang Data;
8. g.UPT Badan; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Lingkup kerja Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan angka 2 huruf b, angka 1 huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e dan angka 3 huruf e ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe B.
(2)Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  2. 2.Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  3. 3.Sub Bidang Fasilitasi dan Profesi ASN;
4. d.Bidang Mutasi . . . 4
5. d.Bidang Mutasi Kepegawaian membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Mutasi;
  2. 2.Sub Bidang Kepangkatan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemberhentian;
6. e.Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
  2. 2.Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional;
7. f.UPT Badan; dan
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VA
4.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

5.Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6.Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II . . . 5 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 15 Juni 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 15 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 733 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LONGKI DJANGGOLA Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001 KEPALA BADAN SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM UPT SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH II SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH I SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH III BIDANG PERENCANAN EKONOMI SUB BIDANG PERENCANAAN EKONOMI I SUB BIDANG PERENCANAAN EKONOMI II SUB BIDANG PERENCANAAN EKONOMI III BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DEARAH SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG DATA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA I SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA II SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA III LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Salinan sesuai dengan aslinya ttd KEPALA BIRO HUKUM, LONGKI DJANGGOLA Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 00 BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN SUB BIDANG PROMOSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SUB BIDANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPALA BADAN UPT SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN SUB BIDANG MUTASI SUB BIDANG KEPANGKATAN SUB BIDANG PEMBERHENTIAN SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN DAN ASSET SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG FASILITASI DAN PROFESI ASN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…