DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
8.Peraturan . . .
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 820), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Pasal 12 semula sejumlah Rp3.527.939.091.816,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi sejumlah Rp3.543.207.455.938,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

a.Belanja Pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja Bantuan Sosial.
1. 2.Ketentuan . . .
2. 2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.576.235,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), bertambah sejumlah Rp56.038.799,00 (lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.058.026.783.858,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah 255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), berkurang sejumlah Rp53.833.734,00 (Lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp255.131.271.836,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp230.442.514.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah), menjadi sejumlah Rp230.448.334.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
(5)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp28.963.663.664,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp246.748.176,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp9.554.500.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp62.454.534.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(9)Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp9.152.740.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp15.260.339.057,00 (Lima belas milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah Rp1.321.508.651.405,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp643.959.060,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp419.995.932.536,00 (empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp9.320.687.557,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp319.393.663.816,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp90.852.462.703,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.438.967.300,00 (dua ratus empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sebelum pergeseran sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) berkurang sejumlah Rp15.266.917.397,00 (Lima belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah Rp44.733.082.603,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).

5.Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Lampiran . . .
6.Lampiran I, II, dan III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd Ir. M. FAIZAL MANG, MM. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 821 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Utama Muda Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang . . . SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
8.Peraturan . . .
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 820), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

a.Belanja Pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja Bantuan Sosial.
1. 2.Ketentuan . . .
2. 2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.576.235,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), bertambah sejumlah Rp56.038.799,00 (lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.058.026.783.858,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah 255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), berkurang sejumlah Rp53.833.734,00 (Lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp255.131.271.836,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp230.442.514.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah), menjadi sejumlah Rp230.448.334.701,00 (dua ratus tiga puluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
(5)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp28.963.663.664,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp246.748.176,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp9.554.500.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp62.454.534.000,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(9)Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp9.152.740.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp15.260.339.057,00 (Lima belas milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah Rp1.321.508.651.405,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp643.959.060,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp419.995.932.536,00 (empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp9.320.687.557,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp319.393.663.816,00 (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp90.852.462.703,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.438.967.300,00 (dua ratus empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

5.Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

6.Lampiran . . .
6.Lampiran I, II, dan III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd Ir. M. FAIZAL MANG, MM. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 821 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Utama Muda Nip. 19780525 199703 1 001