DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain Tahun 2019-2021. Pedoman tersebut menjadi pedoman Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya dalam menyusun strategi, program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu upaya fasilitasi kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 2 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat RAD-P4GN adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021.
2.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan.
3.Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain yang selanjutnya disingkat Narkoba adalah obat, bahan atau zat, 3 bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat.
4.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

(1)RAD-P4GN merupakan pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lain Tahun 2019-2021.
(2)RAD-P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya dalam menyusun strategi, program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Provinsi.
(3)RAD-P4GN wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Dokumen RAD-P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum P4GN di Provinsi Sulawesi;
3. c.BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
4. d.BAB IV : Arah Kebijakan, Strategi dan Program; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Dokumen RAD-P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD-P4GN.
(2)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD- P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 4 Januari 2019 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 4 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 669 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, IHSAN BASIR,SH,LL.M Pembina Tk.I NIP. 19701109 1998 03 1016 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019-2021. DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019-2021 Namun dalam upaya pencapaian kondisi tersebut, ada beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah permasalahan sosial dimana perilaku masyarakat menyimpang dari nilai, norma dan aturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah proses terencana yang didalamnya mengajarkan dan memaksa masyarakat untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan atau sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pengendalian sosial merupakan tindakan pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan. Pengendalian sosial ini bertujuan untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan berfungsi sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah tawuran antara kelompok masyarakat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan), pembunuhan, perampokan, kasus narkoba dan lain- lain. Olehnya itu perlu dilakukan upaya pengendalian sosial. Secara umum terdapat dua jenis pengendalian sosial yaitu preventif dan represif. Pengendalian sosial preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Sedangkan pengendalian represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan 2 seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Pengendalian ini dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial. Pengendalian sosial yang bersifat represif biasanya diikuti dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat adalah merumuskan kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu penyimpangan sosial adalah penggunaan Narkotika di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini, tepatnya bulan Agustus 2018 pengguna narkoba di Sulawesi Tengah berjumlah 39.810 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 36.594 orang pada Tahun 2017. Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berdampak pada permasalahan sosial lainnya yaitu pencurian, perampokan, dan kejahatan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dokumen Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan ini difokuskan pada Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan. Bahkan narkoba ini perkembangannya sudah merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah baik SD,SLTP, SLTA dan juga di Perguruan Tinggi. Apabila kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi aset daerah. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Maraknya kasus narkoba yang terjadi diberbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah sangat memprihatinkan. Narkoba sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Perlu diketahui bahwa dampak negatif yang ditimbulkan narkoba adalah akan menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obatan di 3 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021 ini mengacu kepada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pedoman pelaksanaan Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Sulawesi Tengah. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan RAD Pengendalian sosial dan Kemasyarakatan diuraikan adalah sebagai berikut:

1.MAKSUD Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah.
2.TUJUAN Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

a.Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi terkini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan;
b.Untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah agar jumlahnya dapat dikurangi guna mewujudkan generasi yang berdaya saing; dan
c.Untuk menyusun program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah secara terpadu dan lintas sektor. C. SASARAN Sasaran penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:
a.Kajian dan analisis terkini pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah; 4
b.Rumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah agar jumlahnya dapat dikurangi guna mewujudkan generasi yang berdaya saing; dan
c.Program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tengah secara terpadu dan lintas sektor. D. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan dokumen ini adalah:
1. 1.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. 3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589).
7. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
8. 8.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. E. Sistematika Penyusunan Sistematikan penyusunan dokumen ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu: B. Maksud dan Tujuan; C. Sasaran; 5 D. Landasan Hukum; dan E. Sistematika Penyusunan. B. Jenis-jenis Narkoba; C. Penyalahgunaan Narkoba; D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba; E. Dampak Penyalahgunaan Narkoba; F. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Sulawesi Tengah; G. Jalur Masuk Narkoba ke Sulawesi Tengah; dan H. Wilayah Rawan Narkoba di Sulawesi Tengah. B. Visi dan Misi; C. Tujuan dan Sasaran; dan D. Upaya Pengendalian Sosial. B. Strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan C. Program dan Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. A. PENGERTIAN NARKOBA Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat. Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan membuat singkatan Narkoba menjadi Napza. Napza singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Istilah narkotika pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu narkoun yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Sedangkan narkotika dalam bahasa Inggris narcose atau narcosis yang artinya menidurkan. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika berasal dari kata narcotic artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stufor (bingung), bahan - bahan pembius dan obat bius. Narkotika adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral (diminum), dihirup, maupun disuntikkan, dapat 23 A. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan upaya pencegahan Narkoba dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain:
10. 1.Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang langsung menangani Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sangat minim. Program tersebut hanya ada 3 yang dilakukan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
11. 2.Penyalahguna narkoba semakin meningkat setiap tahun
12. 3.Masih kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
13. 4.Masih rendahnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat diungkap dan ditangani oleh pihak berwenang
14. 5.Koordinasi lintas sektor dan lintas bidang belum optimal
15. 6.Jaringan kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten/kota belum terkoordinir dengan baik
16. 7.Sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba belum maksimal
17. 8.Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sumberdaya finansial penanganan narkoba masih kurang 24
18. 9.Minimnya data dan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
19. 10.Pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba belum optimal
20. 11.Wajib lapor pecandu narkotika belum dilakukan secara intentif
21. 12.Belum optimalnya peran satuan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung tugas utama BNN sebagai vocal point pelaksanaan fungsi P4GN
22. 13.Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi deputi bidang pencegahan termasuk lintas sektor dengan instansi vertikal (BNNP dan bnn kabupaten/kota)
23. 14.Masih kurang efektifnya penyampaian informasi kebijakan P4GN
24. 15.Belum efektifnya penyampaian informasi kebijakan P4GN
25. 16.Belum optimalnya tindak lanjut komitmen instansi pemerintah & swasta serta organisasi masyarakat Sedangkan tantangan yang dihadapi terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, antara lain adalah:
26. 1.Trend perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat cepat, bahkan sudah menyerang berbagai kalangan yaitu anak- anak Sekolah Dasar (SD), Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota dewan, dan lainnya. Selain itu, kasus penyalahgunaan narkoba ini juga sudah terjadi di daerah perdesaan. Olehnya itu, sangat beralasan apabila Sulawesi Tengah dinyatakan sebagai daerah yang perlu penanganan khusus dan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam menangani hal ini.
27. 2.Dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba dapat meresahkan masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya
28. 3.Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan komunikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
29. 4.Masih adanya oknum penegak hukum yang terlibat pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
30. 5.Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkoba
31. 6.Peredaran dan penggunaan narkoba masih tetap terus terjadi, bahkan makin banyak jaringan internasional yang ingin memasarkan produknya 25 ke Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan baik
32. 7.Jenis narkoba sintetis baru semakin banyak jenisnya, terutama dengan mekanisme penjualan dengan sistem online. Disisi lain, jenis narkoba baru tersebut belum masuk ke dalam sistem per-undang-undangan sehingga tidak bisa dijerat dalam sistem Hukum Indonesia. Selain tantangan tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut: Berdasarkan suvei penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh BNN Tahun 2017, menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengatakan pernah menggunakan shabu, ekstasi, putaw, ganja; dan juga berbagai macam pil seperti: dextro, lexotan, dumolid, sanax dan trihex. Alasan menggunakan narkoba pertama kali karena ingin coba-coba dan umumnya karena pengaruh bujukan teman. Pada umumnya mereka menggunakan narkoba pertama kali pada saat masih duduk di bangku kelas 1 SMP, SMA dan setelah bekerja. Rentang lama menggunakan narkoba dari seluruh informan berkisar antara 3 hingga 20 tahun. Hasil survey tersebut mengelompokkan pemakai narkoba menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu: (1) Coba Pakai adalah mereka yang pakai narkoba kurang dari 5 kali dalam setahun terakhir dari saat survey, (2) Teratur Pakai adalah mereka yang pakai narkoba sebanyak 5 sampai 49 kali dalam setahun terakhir dari saat survei, (3) Pecandu Bukan Suntik adalah mereka yang pakai narkoba lebih dari 49 kali dalam setahun dari saat survei, (4) Pecandu Suntik adalah mereka yang pakai narkoba dengan cara suntik berapapun jumlahnya dalam setahun terakhir dari saat survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi pada kelompok coba pakai masih yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya yaitu dari 59,3%. Sebagian besar penyalahguna narkoba adalah kelompok pekerja yaitu sebanyak 59%, kelompok pelajar sebanyak 24%, dan populasi umum sebanya 17%. Sebagian besar informan masih menggunakan narkoba sampai saat ini. Khusus untuk informan yang dahulu pernah menggunakan putaw saat ini sudah sangat sulit mendapatkan putaw sehingga beralih mengkonsumsi shabu tetapi tetap dengan cara disuntik. Semua informan mengatakan ingin berhenti tetapi sulit sekali. Ada upaya berhenti atas keinginan sendiri dan melalui rehabilitasi, tetapi tetap saja kembali lagi menggunakan narkoba. 26 Mereka sulit berhenti narkoba karena masih tinggal dalam lingkungan yang sama sehingga mudah sekali terpengaruh. Sebagian besar (90%) responden mengetahui dengan benar bahwa penyalahgunaan narkoba suntik mempunyai risiko lebih besar tertular HIV/AIDS dan Hepatitis. Pengetahuan tentang hal ini merata di semua sektor pekerja, variasi hanya berkisar dari 83% – 92%. Sektor Pertanian dan pertambangan adalah yang berpengetahuan terendah dan tertinggi ada pada sektor Jasa kemasyarakatan dan sosial. Sebagian besar responden (88%) menyatakan bahwa narkoba akan membuat kecanduan. Lebih dari 91% responden juga menyatakan bahwa narkoba dapat menyebabkan kerusakan syarat/otak. Media massa televisi adalah saluran yang sangat efektif untuk menyampaikan berbagai macam informasi mengenai bahaya narkoba, yang dinyatakan oleh lebih dari 96% responden. Informasi dari teman, saudara, guru/dosen, maupun tokoh agama/masyarakat justru lebih rendah lagi sebagai sumber informasi. Namun tidak sedikit responden (25%) yang menyatakan tidak pernah mendapat informasi jenis dan bahaya narkoba. Sebagian besar pekerja (93%) sudah mengenal Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan Keberadaan BNNP maupun BNNK hanya diketahui 55%, yang terendah ada pada sektor Pertambangan, dan yang paling tinggi ada pada sektor Jasa kemasyarakatan/ Sosial. B. VISI DAN MISI Sebelum merumuskan visi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, perlu diuraikan telebih dahulu visi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan perumusan visi yang terkait dengan P4GN.
33. 1.Visi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih. 27 Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi daerah. Oleh karena itu, visi organisasi harus mampu mengakomodir dinamika tersebut. Mengacu pada kedudukan, peran, tugas dan fungsi maka visi sekretariat daerah harus sejalan dengan visi pemerintah daerah yang mencerminkan arah dan tujuan penyelenggaraan tugas administratif pemerintahan pada lima tahun mendatang. Secara demikian maka visi yang ditetapkan adalah: “TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL MENUJU SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Terdepan dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. b) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, artinya keinginan dan tekad yang bulat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas dalam pengertian tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan berkeadilan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah. c) Menuju Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, artinya mendukung sepenuhnya dalam mencapai Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing.
34. 2.Misi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah menjabarkan visi tersebut menjadi 3 rumusan misi sebagai berikut: a) Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, hukum, politik dan otonomi daerah yang demokratis, berkepastian hukum dan aspiratif. b) Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang berkeadilan. 28 c) Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang organisasi, pelayanan kehumasan dan keprotokolan, umum dan keuangan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan visi dan misi tersebut dan analisis permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah, maka melalui Rencana Aksi DaerahPengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah semua pihak terkait mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah.
35. 3.Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
36. 1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Sasarannya adalah: a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efesien. b) Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur. c) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. d) Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah. e) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. f) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang- undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.
37. 2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi. Sasarannya adalah: a) Menurunnya angka kemiskinan. b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi. 29
38. 3.Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana. Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama. Berdasarkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka melalui Rencana Aksi DaerahPengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
39. 1.Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
40. 2.Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
41. 3.Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Sulawesi Tengah.
42. 4.Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah.
43. 4.Visi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di atas, maka salah satu upaya untuk mewujudkannya melalui Rencana Aksi DaerahPengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan meningkatkan peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terkait dengan upaya pengendalian sosial khususnya dalam upaya pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah, maka visi yang ingin dicapai adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI TENGAH YANG SEHAT, BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA” Sebagai salah satu organ pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan merasa ikut 30 bertanggung-jawab dan berkontribusi dalam membantu mewujudkan visi tersebut demi tercapainya sumber daya manusia Sulawesi Tengah yang berdaya saing. C. TUJUAN DAN SASARAN Pemerintah Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga perencanaannya dirumuskan dalam dokumen secara jelas dan terarah. Terkait dengan hal ini dan mengacu pada visi tersebut di atas, maka tujuan yang dingin dicapai adalah:
44. 1.Menurunkan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah
45. 2.Menciptakan budaya anti narkoba diseluruh lapisan masyarakat
46. 3.Meningkatkan daya tangkal (imun) masyarakat Sulawesi Tengah terhadap penyalahgunaan narkoba
47. 4.Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
48. 5.Meningkatkan angka pemulihan penyalahguna nakoba di Sulawesi Tengah
49. 6.Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Sasaran yang ingin dicapai adalah:
a.Meningkatnya daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
b.Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, termasuk siswa, mahasiswa, pekerja, dan keluarga.
c.Terciptanya budaya penolakan tehadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba
d.Meningkatnya peran instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba
e.Terciptanya lingkungan belajar di sekolah-sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan keluarga bebas narkoba 31
f.Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan dan pengembangan komunitas anti narkoba di seluruh kabupaten/kota D. UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk penyelewengan terhadap nilai dan norma sosial maupun agama dan sudah dikategorikan sebagai masalah sosial. Akibat penggunaannya bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental seseorang, akan tetapi dapat lebih jauh yaitu akan merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya - upaya penanggulangan yang terukur dan berkesinambungan. Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang. Fungsi pengendalian sosial adalah sebagai berikut :
a.Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
b.Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
c.Mengembangkan rasa malu.
d.Mengembangkan rasa takut.
e.Menciptakan sistem hukum. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial (Depsos RI; 2003: 119). Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu : a) terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan b) meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza. 32 Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkotika dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi narkotika, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya pengendalian sosial masalah penyalahgunaan narkoba ini dapat dilakukan melalui pendekatan - pendekatan dan beberapa cara, antara lain :
a.Pencegahan (preventif), adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun upaya pencegahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagai berikut : 1) Pencegahan Primer (primary prevention) Upaya ini dilakukan untuk mengenali kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk menyalahgunakan NAPZA, setelah itu melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan NAPZA. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini, agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain : 33 a) Penyuluhan tentang bahaya narkotika. b) Penerangan melalui berbagai media mengenai bahaya narkotika. c) Pendidikan tentang pengetahuan NAPZA dan bahayanya. 2) Pencegahan Sekunder (secondary prevention) Pencegahan sekunder dilakukan pada penyalahguna pada tahap coba - coba serta komponen masyarakat yang berpotensi menyalahgunakan narkotika. Kegiatan yang dilakukan pada pencegahan ini antara lain: a) Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkotika. b) Konseling. c) Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. d) Penerangan dan pendidikan pengembangan individu 3) Pencegahan Tersier (tertiary prevention) Pencegahan ini dilakukan terhadap orang yang sedang menyalahgunakan narkotika dan yang pernah menyalahgunakan narkotika agar tidak kembali menyalahgunakan narkotika. Kegiatan yang dilakukan antara lain: a) Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. b) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. 4) Penindakan (represif), yaitu upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika. 5) Pengobatan (kuratif), yaitu upaya pengendalian sosial yang bertujuan mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika sekaligus menghentikan pemakaian narkoba baik secara medis maupun dengan media lain. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita. 6) Rehabilitasi (rehabilitatif), yaitu upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan 34 kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani pengobatan (kuratif). Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial. Dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain). Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba diperlukan peranserta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut (Anonim; Jakarta, 2007:105), yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat. Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penaggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara- cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 35 Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika. Dalam rangka penanggulangan Narkoba diperlukan kemauan dan tindakan nyata mengatasi narkoba atau napza. Harapannya adalah agar pelaku tindak kriminal yang sesungguhnya berlangsung terhadap kemanusiaan itu dijatuhi pidana yang seberat-beratnya. Pemerintah Sulawesi Tengah berupaya agar generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Jika mereka melakukan tindakan tersebut, maka aset bangsa berupa sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing akan mengalami kegagalan. Karena itu semua pihak harus mendorong agar generasi muda memiliki semangat anti penyalahgunaan Narkoba. Mereka menjadi bagian dari Granat atau gerakan anti narkotika. Jika mereka aktif menjadi bagian dari kelompok yang anti narkoba, maka akan menjadi bagian dari para pemantau penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan sekaligus menjadi mitra kerja petugas keamanan, baik polisi maupun lainnya. Yang menjadi sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
1. 1.Keluarga a) Peran keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan napza membentuk pribadi yang baik. Tiada alasan repot mengurus soal pekerjaan sehingga orang tua tidak sempat memperhatikan kehidupan anak yang hidup tanpa kasih sayang. Ayah dan ibu mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk membentuk pribadi yang baik terhadap kehidupan anak- anak. Kebiasaan hidup, hormat menghormati, sopan santun terhadap orang tua harus dimulai sejak masih kanank-kanak. Dalam hal kehidupan beragama pun orang tua yang harus memulainya dari kecil. Mereka harus dibimbing mengenai Tuhan, mengenai kewajiban, belajar agama sehingga mengetahui berbagai perintah dan larangan Tuhan. b) Para orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya untuk tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Sebagai pintu gerbang penyalahgunaan narkotika itu kebiasaan merokok dan meminum minuman keras. Dari kebiasaan merokok akan menanjak maju pada taraf mengisap ganja dan sampai ia menghisap morfin, kemudian menginjeksi atau menyuntikan barang- barang berbahaya itu ke dalam tubuhnya. Kontrol 36 orang tua mengawasi sikap, tingkah laku, dan kebiasaan anak-anak secara terus menerus, apa yang dibawa anak, apa isi tas sekolah anak, perlu dikontrol dan bila terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya, anak harus diberi peringatan. Demikian pula siapa teman bermain anak dan kemana mereka pergi perlu diketahui oleh orang tua. c) Orang tua mengisi waktu luang anak jangan dibiarkan kosong sehingga ia berkesempatan untuk berbuat iseng. Isilah waktu luang anak dengan acara- acara sesuai bakat dan minat yang berguna untuk meningkatkan keterampilan anak.
2. 2.Sekolah Anak sekolah dari kelompok umur 13-20 tahun, masih sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba/napza, mereka berupaya mencari jati diri. Perkembangan biologi masa pubertas, perkembangan kejiwaan, rasa ingin tahu yang tinggi dapat menyeret mereka pada pengalaman yang tidak semestinya. Jadi penting artinya membentengi mereka dengan langkah- langkah yang tepat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
a.Perlu diadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap masalah napza oleh tenaga ahli semisal dokter sehingga memiliki imunitas atau kekebalan terhadap bahaya napza.
b.Perlu diadakan kontrol terhadap tempat-tempat yang mencurigakan di sekolah dan sekitarnya serta diadakan informan khusus. Sekali-sekali diadakan razia narkoba, baik oleh para guru maupun dibantu oleh petugas dari kepolisian.
c.Hubungan yang harmonis antara pendidik dan siswa, atau antara guru dan murid, sehingga komunikasi menjadi lancar. Demikian juga perlu dibina hubungan kerja sama antara pendidik atau para guru dengan orang tua murid, terutama dalam usaha pengebalan atau imunitas terhadap bahaya napza.
d.Jika terdapat siswa yang menjadi penghisap ganja atau morfinis lainnya, para guru tak usah panik, takut akan ancaman anak-anak. Pihak sekolah harus segera menghubungi pihak kepolisian yang terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian pula terhadap tua murid harus segera diberi tahu agar tidak terjadi salah paham. 37
e.Murid-murid yang gemar membolos, bandel, berlaku tidak sopan kiranya perlu mendapat perhatian khusus karena gejala tersebut merupakan gejala penyalahgunaan napza.
1. 3.Masyarakat Dalam masyarakat terdapat komponen kerohanian seperti ulama, tokoh masyarakat, pemimpin kepemudaan, dan lain-lain. Para tokoh masyarakat tersebut bekerjasama member wawasan dari masing-masing tokoh masyarakat untuk memberi bekal menangkal penyalahgunaan napza. Ada tiga hal yang perlu disampaikan kepada remaja, yaitu : (1) apa dan bagaimana napza itu;

(2)siapa yang berwenang memiliki; dan (3) mengedar dan memakainya dan bagaimana segi hukum pemakai napza ditinjau dari sudut agama dan hukum pidana. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza, dipandang efektif apabila semua pihak bekerjasama untuk memerangi pemasok barang narkoba dan memberi pencerahan serta menanamkan kesadaran terhadap para remaja. Namun akan lebih efektif apabila dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melibatkan peranserta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104 dan 105, serta Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Psikotropika Pasal 54 ayat (1, 2, dan 3). Masyarakat perlu beperan aktif dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza dengan singkatan P4GN. Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 5 Pasal, yaitu Pasal 104 sampai dengan 108 yang mengatur peran serta masyarakat. Pasal 104 menyebutkan: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105: masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian pada Pasal 106 disebutkan: hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 38 dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk: 1) mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Selanjutnya pada Pasal 107 disebutkan: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terakhir pada Pasal 108 ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. Pada Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur peran serta masyarakat, tertuang dalam Pasal 54. Pada Pasal 54 ini terdapat 4 ayat yang menyebutkan: 1) masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya; 2) masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah; 3) pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang; dan 4) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Mencermati uraian mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan: 1) pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta mencegah, menanggulangi prenyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan 2) 39 masyarakat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal (lingkungan RW, desa, kelurahan); 2) tujuan pertemuan: memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotripika; 3) mewmbentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN; 4) mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan 5) memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza. Dengan adanya organisasi sebagai wadah peran serta masyarakat lokal yang dikoordinasikan oleh BNN dalam upaya membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza, diharapkan dapat mengatasi setidaknya mengurangi ancaman narkoba/napza bagi generasi muda bangsa. 7 mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan dan lain-lain, maka narkotika kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Kecanduan inilah yang menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada system saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat dari fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Bahan Adiktif lain adalah bahan atau zat lain yang tergolong Narkoba, akan tetapi tidak diatur dalam Undang-undang tetang Narkotika atau Psikotropika. Contoh bahan adiktif lain : (a) Nikotin yang terdapat tembakau; (b) Kafein pada kopi, teh, minuman penyegar, dan pada beberapa jenis obat; (c) Alkohol, yaitu minuman yang mengandung alkohol; dan (d) Bahan pelarut bagi keperluan rumah tangga, industri dan kantor, seperti lem, tiner, dan bensin, yang disebut solven atau inhalansia, yang selanjutnya disebut inhalans. B. JENIS-JENIS NARKOBA Merujuk pada klasifikasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jenis narkoba dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok besar, yaitu cannabis, opiate, ATS, tranquilizer, hallucinogen, inhalant, dan over the counter drugs. Menurut hasil penelitian BNN, ada 7 (tujuh) jenis narkoba yang dikenal oleh masyarakat khususnya generasi muda yaitu ganja, shabu, heroin, zat dihisap, kokain, analgesic berlebih, dan ekstasi. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu : 8
1. a.Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 65 jenis narkotika yang termasuk golongan I antara lain : 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 3) Opium masak terdiri dari : a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya dan sebagainya.
2. b.Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 9 dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 86 jenis narkotika golongan II antara lain : 1) Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana; 2) Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; 3) Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol; 4) Alfaprodina: alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; 5) Alfentanil: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etil]-4- (metok simetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida; 6) Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; 7) Anileridina: Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester; 8) Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana; 9) Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester; 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina; 11) Betameprodina:beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; dan 12) Betametadol:beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol.
3. c.Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika yang termasuk golongan III antara lain : 1) Asetildihidrokodeina; 2) Dekstropropoksifena:α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butano propionate; 3) Dihidrokodeina; 4) Etilmorfina: 3-etil morfina; 5) Kodeina: 3-metil morfina; 6) Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina; 7) Nikokodina: 6-nikotinilkodeina; 8) Norkodeina: N-demetilkodeina; 9) Polkodina: Morfoliniletilmorfina; 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida; 11) Buprenorfina: 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]- 6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina; 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas; 10 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika; dan 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. C. PENYALAHGUNAAN NARKOBA Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan Narkoba atau Napza menjadi masalah yang memprihatinkan, karena terutama menimpa generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba atau napza. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat- obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Dalam pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan dalam pasal 1 angka 13 UU tersebut menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 14 UU tersebut menyatakan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 11
4. a.Disuntik: heroin dicampur dengan bahan lainnya dan dimasukan ke dalam jarum suntik.
5. b.Dihisap: menggunakan aluminium foil dengan bong terus dibakar.
6. c.Dicampur dengan rokok. Tanda - tanda yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika antara lain:
7. a.Efek Depresant. Yaitu mengendorkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, antara lain: 1) Berbicara kacau 2) Tidak dapat mengendalikan diri 3) Tingkah laku seperti mabuk, tetapi tanpa berbau minuman beralkohol 4) Akibat kelebihan pemakaian akan menyebabkan: a) Napas tersengal - sengal b) Kulit lembab dan dingin c) Pupil mata mengecil d) Denyut nadi cepat dan lemah e) Bisa koma dan meninggal dunia f) Gejala putus obat g) Gelisah h) Sukar tidur i) Mengigau j) Tertawa tidak wajar k) Dapat meninggal dunia
8. b.Efek Stimulant. Yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, antara lain : 1) Lebih waspada 2) Bergairah rasa senang 3) Pupil membesar 4) Denyut nadi meningkat 5) Susah tidur 6) Hilang nafsu makan 7) Akibat kelebihan pemakaian akan menyebabkan: a) Gelisah b) Suhu badan naik c) Suka berkhayal d) Tertawa tidak wajar e) Dapat meninggal dunia 12 8) Gejala putus obat: a) Badan terasa lesu b) Malas dan tidur berlama-lama c) Depresi tidak dapat mengendalikan diri
9. c.Efek Halusinogen. Yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan – khayalan yang menyenangkan antara lain: 1) Suka berkhayal 2) Tidak punya gambaran ruang dan waktu 3) Bila overdosis dapat menimbulkan kematian D. FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika. Terdapat 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkotika, yaitu:
10. a.Faktor Diri 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari; 2) Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran; 3) Keinginan untuk bersenang-senang; 4) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu; 5) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang); 6) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup; 7) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar; 8) Menderita kecemasan dan kegetiran; 9) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba; 10) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya; 11) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan; 12) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan; 13 13) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; 14) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika; 15) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali - kali tidak akan menimbulkan masalah; 16) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika; dan 17) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkotika.
11. b.Faktor Lingkungan 1) Keluarga bermasalah atau broken home; 2) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkotika; 3) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika; 4) Sering berkunjung ke tempat hiburan (diskotik, karaoke, dll); 5) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur; 6) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis; 7) Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya; 8) Orang tua yang otoriter; 9) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan; 10) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah; 11) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian; 12) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas; dan 13) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.
12. c.Faktor Ketersediaan Narkotika Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkotika karena : 1) Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli; 14 2) Harga narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat; 3) Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan; 4) Modus operandi tindak pidana narkotika makin sulit diungkap aparat hukum; 5) Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap; 6) Sulit terungkapnya kejahatan komputer (cyber crime) dan pencucian uang (money laundering) yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika; 7) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika; 8) Bisnis narkotika menjanjikan keuntungan yang besar; 9) Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional; dan 10) Bahan dasar narkotika (prekursor) beredar bebas di masyarakat. E. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Apabila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ- organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.
13. a.Dampak Fisik : 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi; 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah; 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim; 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru; 5) Sering sakit kepala, mual dan muntah, diare, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur; 15 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual; 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid); 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya; dan 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya dan over dosis dapat menyebabkan kematian;
14. b.Dampak Psikis : 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah; 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga; 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal; 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan; dan 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
15. c.Dampak Sosial : 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan; 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga; dan 3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif dan lain - lain. F. PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus meningkat setiap tahun hampir di seluruh daerah termasuk di Sulawesi Tengah. Meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan agar masalahnya tidak meluas, namun korban penyalahguna narkotika tetap meningkat. Fenomena 16 penyalahgunaan narkoba saat ini tidak terbatas dilakukan oleh remaja melainkan telah menyebar ke seluruh lapisan usia, profesi dan pekerjaan. Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penyalahgunaan Narkoba atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau bahan pembuat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari daerah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah Bulan Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia Tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba di Sulawesi Tengah sebanyak 36.594 orang. Meskipun jumlahnya relatif dibanding provinsi-provinsi lain di Jawa dan Sumatera, namun jumlah tersebut kedua terbesar di Pulau Sulawesi. Jumlah penyalahguna narkoba terbanyak di Pulau Sulawesi terdapat di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 121.366. Sulawesi Tengah menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Sulawesi Selatan. Penyalahguna narkoba terbanyak ketiga terdapat di Sulawesi Utara yaitu berjumlah 30.646 orang. Jumlah dan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia menurut provinsi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun 2017 PROVINSI JUMLAH PENYALAHGUNA PREVALENSI (%) POPULASI (10- 59) Aceh 63,032 1.69 3,727,800 Sumatera Utara 256,657 2.53 10,137,500 17 PROVINSI JUMLAH PENYALAHGUNA PREVALENSI (%) POPULASI (10- 59) Sumatera Barat 66,612 1.78 3,748,200 Riau 91,415 1.87 4,893,700 Jambi 53,177 2.02 2,626,200 Sumatera Selatan 84,925 1.4 6,053,500 Bengkulu 24,118 1.68 1,436,700 Lampung 116,845 1.94 6,028,700 Bangka Belitung 15,905 1.49 1,065,500 Kepulauan Riau 26,540 1.71 1,556,300 DKI Jakarta 260,656 3.34 7,800,600 Jawa Barat 645,482 1.83 35,242,100 Jawa Tengah 284,186 1.16 24,490,200 DI Yogya 31,973 1.19 2,691,400 Jawa Timur 492,157 1.72 28,622,000 Banten 170,444 1.83 9,296,400 Bali 50,539 1.62 3,128,300 NTB 63,918 1.80 3,556,800 NTT 36,022 0.99 3,639,100 Kalimantan Barat 56,424 1.57 3,592,900 Kalimantan Tengah 38,981 1.98 1,967,200 Kalimantan Selatan 59,590 1.97 3,025,600 Kalimantan Timur 43,911 2.12 2,071,436 Kalimantan Utara 12,013 1.07 1,127,864 Sulawesi Utara 30,646 1.71 1,789,600 Sulawesi Tengah 36,594 1.7 2,154,000 Sulawesi Selatan 121,366 1.95 6,237,800 Sulawesi Tenggara 29,012 1.58 1,838,300 Gorontalo 10,244 1.19 860,600 Sulawesi Barat 16,269 1.7 958,100 Maluku 19,573 1.59 1,230,500 Maluku Utara 13,181 1.52 864,800 Papua Barat 11,215 1.64 685,700 Papua 42,492 1.7 2,505,000 INDONESIA 3,376,115 1.77 190,650,400 Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2018 18 Data dan hasil penelitian yang dilakukan BNN terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagian besar pelakunya adalah remaja. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak memandang umur, bahkan dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkoba mengancam berbagai macam lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah karena kecenderungan dari masyarakat untuk mencoba-coba dan belum tahu bahayanya. Trend penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terjadi karena, 1) masih banyaknya problem masalah sosial; 2) masih rendahnya kemampuan ekonomi dari masyarakat; 3) masih sulitnya membendung pengaruh-pengaruh yang timbul dari pergaulan di masyarakat terutama di usia remaja; 4) fasilitas belum memadai untuk rehabilitasi; 5) belum adanya dukungan kelembagaan secara merata; 6) masih rendahnya penganggaran. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah jumlah kasus pasien yang menjalani rehabilitasi sebanyak 1.448 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.2. Jumlah Pasien Yang Direhabilitasi NO. LEMBAGA REHABILITASI JUMLAH (orang) A KLINIK PRATAMA 1 BNNP Sulawesi Tengah 522 2 BNNK Palu 76 3 BNNK Donggala 110 4 BNNK Poso 94 5 BNNK Tojo Unauna 55 6 BNNK Morowali 45 7 BNNK Banggai Kepulauan 10 JUMLAH B INSTITUSI PEMERINTAH 1 RSUD Sigi 130 2 RSUD Donggala 20 3 RSUD Poso 5 ORANG 4 RSUD Morowali 2 5 RSUD Tolitoli 2 JUMLAH 159 19 Sumber: BNNP Sulawesi Tengah, Tahun 2017 Upaya pemberantasan kasus tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah, BNN Kota Palu, BNN Kabupaten Donggala, BNN Kabupaten Poso, BNN Kabupaten Tojo Una-una, dan BNN Kabupaten Morowali. Selama Tahun 2017, sebanyak 33 kasus ditangani oleh BNN yang ada di Sulawesi Tengah sebagaimana dirinci sebagai berikut: Tabel 2.3. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Sulawesi Tengah Diperinci Menurut Instansi BNN INSTANSI JUMLAH KASUS JUMLAH BARANG BUKTI JUMLAH TERSANGKA KET. SHABU UANG BNNP SULTENG 14 LKN 1159,3193 Gram Rp. 26.261.000 27 org P21 = 13 Lkn Proses = 1 Lkn BNN Kota Palu 8 Lkn 12,8437 Gram Rp. 15.000.000 10 org P 21 = 8 Lkn BNN Kab Donggala 4 Lkn 113,5292 Gram Rp. 1.123.000 5 org P 21 = 4 Lkn BNN Kab Poso 2 Lkn 2,62061 Gram Rp. 3.220.000 4 org P 21 = 2 Lkn BNN Kab Morowali 3 Lkn 17,66 Gram Rp. 5.400.000 4 org P 21 = 3 Lkn BNN Kab Tojo Una- 2 Lkn 1,5434 Gram Rp. 711.000 5 org P 21 = 2 Lkn 1 UPT PKM Tambu 80 2 UPT PKM Taripa 17 3 UPT PKM Salakan 83 JUMLAH 180 C KOMPONEN MASYARAKAT 1 KLINIK Agung Palu 59 2 KLINIK Patriot Toaya 80 3 RS. SINAR KASIH TENTENA 58 JUMLAH 197 TOTAL 1.488 20 Una Total 33 Lkn 1301,51621 Gram Rp. 51.715.000 55 org Sumber: BNNP Sulawesi Tengah, Tahun 2017 Tabel 2.4. Kasus Tindak Pidana Narkotika di Sulawesi Tengah N o KESATUAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 2016 2017 2018 KS S TS K KS S TSK KS S TSK 1 DITRESNARKOBA 69 78 42 49 14 19 2 RES PALU 49 73 56 77 40 64 3 RES DONGGALA 18 18 32 25 17 19 4 RES SIGI 14 19 20 26 6 11 5 RES PARMOUT 29 40 39 53 19 31 6 RES POSO 24 40 22 26 15 23 7 RES MOROWALI 15 15 16 19 14 19 8 RES TOUNA 20 27 15 24 11 17 9 RES BANGGAI 75 91 68 82 44 54 10 RES BANGKEP 6 7 16 16 4 4 11 RES TOLI-TOLI 33 45 33 46 22 29 12 RES BUOL 5 6 26 38 4 4 JUMLAH 357 459 385 481 210 294 Segala bentuk strategi untuk mencegah masyarakat terlibat menggunakan narkoba juga telah dilakukan salah satunya sosialisasi bahaya narkoba. Pencegahan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN semata, melainkan sinergitas dan memerlukan peran aktif masyarakat guna memerangi barang haram tersebut. Memerangi narkoba butuh keterlibatan bersama baik pemerintah, aparat hukum hingga masyarakat, meski BNN lembaga yang membidangi hal itu. Peredaran narkoba bukan hanya menimpa kalangan tertentu, bahkan saat ini 21 penjualan yang merusak penggunanya dari berbagai kalangan. Salah satu sasaran utama yang menjadi korban adalah para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka perlu diberikan pemahaman bahaya narkoba agar mereka tidak menjadi pecandu dan kehilangan masa depan yang baik. Peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena telah masuk daerah perdesaan. Narkoba Polda di Sulawesi Tengah sebagian besar berjenis sabu-sabu yang dipasok dari Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan. Dalam satu bulan terakhir Polda Sulawesi Tengah telah menangkap lima pengedar sabu-sabu dengan menyita sekitar 800 gram barang bukti. Sabu-sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Sulawesi Tengah dengan harga sekitar Rp 2 juta per gram. Olehnya itu, Pemerintah Sulawesi Tengah akan berupaya sungguh- sungguh untuk memberantas peredaran narkoba ilegal dengan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. G. JALUR MASUK NARKOBA KE SULAWESI TENGAH Narkoba masuk wilayah Sulawesi Tengah melalui beberapa jalur yaitu jalur darat, laut dan udara. Jalur utama sebagai pintu masuknya narkoba adalah melalui transportasi udara. Pemasok utama narkoba ke Sulawesi Tengah berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Medan melalui jalur udara. Setibanya di Palu, narkoba tersebut didistribusikan langsung ke daerah- daerah sekitar. Ada juga narkoba yang masuk melalui udara langsung ke daerah Timur Sulawesi Tengah yaitu Ampana dan Luwuk. Narkoba dari wilayah Kalimantan utara dan Samarinda masuk ke Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Narkoba dari Kalimantan utara masuk melalui jalur laut langsung didistribusikan ke Palu dan Toli-toli, sedangkan narkoba dari Samarinda masuk melalui Majene kemudian melalui jalur darat ke wilayah Palu. Narkoba dari wilayah Sidrap dan Sulawesi Selatan, masuk ke Palu, Poso, dan Morowali melalui jalur darat. Peredaran di dalam Sulawesi Tengah sendiri dilakukan melalui jalur darat antar kota dalam provinsi. Jalur masuk narkoba ke Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut: 22 Gambar 2.1. Jalur Masuk Narkoba ke Sulawesi Tengah H. WILAYAH RAWAN NARKOBA DI SULAWESI TENGAH Wilayah rawan narkoba di Kota Palu terdapat di Kelurahan Tatanga, kelurahan Kayumalue Ngapa, Pajeko, dan Anoa. Keempat wilayah tersebut menjadi basis peredaran dan penjualan narkoba. Wilayah rawan narkoba di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.2. Wilayah Rawan Narkoba di Sulawesi Tengah 39
  1. 1.Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secaraholistik, integral, dan berkelanjutan
16. a.Penguatan sistem P4GN bidang pencegahan
17. b.Pembinaan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
  1. 2.Mendorong masyarakat menjadi imun narkotika, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/ menyalahgunakan narkoba
  2. 3.Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggungjawab dalam penanganan permasalahan narkoba
  3. 4.Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah
  4. 5.Menerapkan manajemen professional dalam P4GN mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi. B. STRATEGI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:
  5. 1.Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  6. 2.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba 40
  7. 3.Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
  8. 4.Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali yaitu menyembuhkan anggota masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba
  9. 5.Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
  10. 6.Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita asset pelaku tindak kejahatan narkoba
  11. 7.Menumbuh kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN. C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA Program yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 yaitu “Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 yaitu “Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah”. Sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan tantangan yang berkembang di masyarakat, fungsi pencegahan bergeser pada posisi terdepan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. PROGRAM Program yang bersentuhan langsung dengan penanganan narkoba terdapat di 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Program tersebut dapat dilihat pada table berikut: 41 Tagel 4.1. Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba NAMA PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi perempuan BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba, dan penyakit social lainnya) DINAS SOSIAL Program kebijakan dan strategi nasional (JAKSTRANAS) bidang pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) Selain ketiga OPD tersebut, upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus didukung oleh OPD lain agar penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin (preventif). Program yang mendukung upaya pencegahan P4GN dapat dilakukan oleh OPD lain yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA). DISPORA dapat menyusun program dan melakukan kegiatan yang melibatkan peran aktif para pemuda agar mereka memiliki kesibukan atau aktivitas positif demi masa depan, sehingga tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Selain DISPORA, pencegahan narkoba dapat dilakukan oleh OPD yang melakukan pemberdayaan khususnya pemberdayaan di perdesaan, mengingat bahaya narkoba sudah merambah kedaerah perdesaan. Olehnya itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dituntut untuk melakukan pemberdayaan sehingga masyarakat desa meningkat perekonomiannya sehingga tidak hidup dalam kemiskinan yang mendorong mereka melakukan tindak kriminal. Selain OPD tersebut, Dinas Pendidikan sangat berperan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, bahkan sejak usia SD. Untuk upaya rehabilitasi dan penyembuhan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menyusun program dan melakukan kegiatan yang terkait dengan upaya P4GN. Program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dengan program sebagai berikut: 42 Tabel 4.2. Program PencegahanPenyalahgunaanNarkoba NAMA PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
  12. 1.Program peningkatan peran serta kepemudaan
  13. 2.Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
  14. 3.Program partisipasi pemuda pelopor DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
  15. 1.Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
  16. 2.Program pendidikan menengah DINAS PENDIDIKAN
  17. 1.Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
  18. 2.Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
  19. 3.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
  20. 1.Program upaya kesehatan masyarakat
  21. 2.Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat DINAS KESEHATAN
  22. 1.Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD BLUD MADANI, BLUD UNDATA
  23. 1.Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial DINAS SOSIAL
  24. 1.Program perlindungan tenaga kerja & pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan DISNAKERTRANS
  25. 1.Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meskipun nomenklatur program bersifat normative sebagaimana yang telah dirangkum dalam Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. tersebut di atas, jenis dan bentuk kegiatannya harus variatif, kreatif, inovatif dan tepat sasaran. Program tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat di lampiran. Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Aksi Daerah Pengendalian Sosial dan 43 Kemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam upaya P4GN adalah sebagai berikut:
  26. 1.Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan a) Pagelaran seni budaya b) Diseminasi informasi melalui media cetak c) Diseminasi melalui media luar ruang d) Diseminasi media elektronik e) Kampanye hidup sehat tanpa narkoba f) Pameran anti narkoba g) Advokasi P4GN di lingkungan perkantoran pemerintah h) Advokasi P4GN di lingkungan pendidikan i) Advokasi P4GN pada lingkungan swasta j) Advokasi P4GN pada organisasi/ kelompok masyarakat k) Pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti narkoba.
  27. 2.Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat a) Peran serta mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus bebas narkoba b) Peran serta siswa dalam menciptakan lingkungan SLTA bebas narkoba c) Peran serta pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba d) Gerakan bebas narkoba di lingkungan kerja formal/ in formal e) Pengembangan kemitraan swasta dan organisasi masyarakat f) Pembentukan dan pemberdayaan desa/ lurah bebas narkoba g) Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan LSM dalam rangka upaya P4GN h) Fasilitasi LSM dalam rangka P4GN i) Lokakarya pemberdayaan tokoh masyarakat, agama dan pemuda j) Gerakan bebas narkoba di lingkungan keluarga k) Gerakan orang tua siswa anti narkoba l) Penguatan skill wadah peran serta masyarakat m) Pemberdayaan UKS/UKM dalam upaya P4GN n) Gerakan desa siaga narkoba o) Membuat dan membina komunitas RT/RW bebas narkoba p) Pemberdayaan alternative melalui tokoh agama/ masyarakat q) Pemetaan dalam rangka persiapan pemberdayaan alternative r) Sosialisasi masyarakat bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba s) Pelatihan kerja di lingkungan community development 44 t) Penjangkauan dalam rangka assessment u) Assesment dan pendataan terhadap pengguna wajib lapor v) Pembentukan/ pembinaan komunitas wajib lapor w) Fasilitasi korban penyalahguna narkoba ketempat rehabilitasi x) Pelaksanaan/ pendampingan pasca rehabilitasi y) Penjangkauan dan pendampingan pecandu narkoba z) Lokakarya pembinaan lanjutan bagi korban penyalahguna narkoba aa) Penguatan lembaga rehabilitasi
  28. 3.Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan a) Fasilitasi peralatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan b) Pemetaan jaringan c) Operasi airport interdiction d) Operasi seaport interdiction e) Operasi lingkungan masyarakat rentan f) Pengungkapan pabrikan gelap narkoba, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat g) Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba h) Penyidikan asset tersangka kejahatan narkoba i) Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkoba j) Pengawasan terhadap produksi, distributor, penggunaan, bahan kimia prekursor.
  29. 4.Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha a) Penyusunan Laporan Capaian program P4GN b) Penyusunan dan review Renstra c) Penyusunan Anggaran d) Penetapan Kinerja e) Penyusunan LAKIP f) Pelaksanaan Musrenbang g) Penyusunan Kebijakan Strategi h) Penyusunan laporan BNNP i) Rapat Koordinasi Lintas SektorTerkait j) Pengkajian capaian kegiatan k) Studi penyalahgunaan narkoba l) Rapatteknis, sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Narkoba m) Penyusunan jurnal data P4GN n) Sosialisasi UU yang berkaitan dengan narkoba 45 o) Diskusi sinergitas BNNP denganLintas sector terkait dalam mendukung upaya P4GN p) Capacity building q) Pembahasan dan penyusunan perjanjian kerjasama lintas sektor r) Layanan dukungan manajemen operasional perkantoran s) Pengelolaan kepegawaian dan organisasi BNNP t) Pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi/SAI u) Pengelolaan administrasi kelembagaan dan barang milik negara/ SIMAK BMN. Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) URUSAN WAJIB 01 BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 37.930.000.000 43.714.000.000 52.310.000.000 01 17 Program Wajib - Angka Rata-rata Lama 10,67 20.730.000.000 11,33 24.314.000.000 12,00 29.010.000.000 Belajar Sekolah; Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Angka Melanjutkan 91,19 95,60 100,00 SD/MI ke SMP/MTs; - Angka Partisipasi Sekolah (APS) - SD/MI, 98,04 98,17 98,30 - SMP/MTs; 89,96 91,41 92,85 - Angka Putus Sekolah - SD/MI, 1,38 1,20 1,01 - SMP/MTs; 0,99 0,51 0,03 - APK : - SD/MI/Paket A, 114,36 114,93 115,5 - SMP/MTs/Paket B; 97,61 100,20 100,85 - APM : - SD/MI/Paket A 96,40 96,73 96,79 - SMP/MTs/Paket B 76,43 79,43 72,56 - Angka Kelulusan (AL) - SD/MI 97,45 97,78 98,10 - SMP/MTs 98,92 98,93 98,94 01 18 Program - Angka Melanjutkan dari 72,76 17.200.000.000 74,74 19.400.000.000 76,02 23.300.000.000 Pendidikan SMP ke SMA; Menengah - Angka Partisipasi 64,95 68,68 72,40 Sekolah (APS) SMA/SMK; - APK SMA/SMK/MA; 83,13 85,08 86,92 - APM SMA/SMK/MA; 78,25 81,32 85,42 - Angka Putus Sekolah 2,77 2,53 2,31 SMA/MA/SMK; - Angka Kelulusan (AL) 91,88 92,90 93,91 SMA/MA/SMK; TABEL 4.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN P4GN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH ( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 02 URUSAN KESEHATAN 39.330.759.200 30.912.259.200 45.508.958.840 35.503.010.160 53.665.670.750 DINAS KESEHATAN 8.418.500.000 10.005.948.680 11.946.298.631 02 16 Program Upaya - Terpenuhinya 4.963.500.000 5.948.448.680 6.148.448.689 Kesehatan Kesehatan Anak Masyarakat - Cakupan Kunjungan 90% 90% 90% Neonatal (KN1) - Cakupan Kunjungan 88% 88% 88% Neonatal Lengkap - Cakupan Kesehatan 90% 90% 90% bayi - Cakupan pelayanan 85% 85% 85% Kesehatan Anak Balita - Cakupan Penanganan 80% 80% 80% Neonatal Komplikasi - Cakupan penjaringan 95% 95% 95% siswa SD - Kab Kota yang 90% 90% 90% memiliki minimal 4 Pusk. Mampu melaksanakan PKPR - Kab/Kota yang 22 22 22 memiliki 2 Pusk. Yang mampu melaksanakan KTA (Puskesmas) - Terpenuhinya Kesehatan Ibu - Ibu Bersalin yang 85% 87% 89% ditolong oleh tenaga kesehatan - ibu hamil mendapat 99% 99% 100% ANC (K1) - Ibu hamil yang 95% 95% 96% mendapat pelayanan entenatal (K4) - Ibu bersalin ditolong 60% 60% 60% oleh nakes difasilitas kesehatan - Ibu Nifas yang 90% 90% 90% mendapatkan pelayanan 2 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 - Ibu bersalin yang 75% 75% 75% mendapatkan penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK) - Pasangan usia subur 65% 65% 65% yang menjadi KB Aktif (CPR) - Pusk. Rawat inap 70% 70% 70% mampu PKRE terpadu - Fasilitas kesehatan 100% 100% 100% yang memberikan pelayanan KB - Pengembangan kesehatan Dasar - Pusk. PONED yang 15 18 20 melaksanakan sistem Manajemen Mutu (Puskesmas) 02 19 Program Promosi - Rumah Tangga yang 70% 3.455.000.000 80% 4.057.500.000 80% 5.797.849.942 Kesehatan dan melaksanakan PHBS Pemberdayaan - Desa Siaga Aktif 45% 50% 85% Masyarakat - Sekolah Dasar yang 40% 45% 45% 2.332.000.000 2.532.000.000 2.832.000.000 02 19 Program Promosi - Rumah Tangga yang 70% 2.332.000.000 80% 2.532.000.000 80% 2.832.000.000 Kesehatan dan melaksanakan PHBS Pemberdayaan - Desa Siaga Aktif 45% 50% 85% Masyarakat - Sekolah Dasar yang 40% 45% 45% mempromosikan kesehatan - Kebijakan teknis 5 7 7 promosi kesehatan yang terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan - Kab/kota yang 8 11 11 menetapkan kebijakan yg berwawasan Kesehatan - Posyandu Purnama 45% 50% 50% dan Mandiri UPTD PROMOSI KESEHATAN 3 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 BLUD MADANI 19.983.854.000 20.730.948.000 23.995.640.000 02 12 Program - Pencapaian Indikator 19.983.854.000 20.730.948.000 23.995.640.000 Peningkatan SPM Unit-Unit Mutu Pelayanan Pelayanan Kesehatan BLUD 1. Kemampuan 100% 100% 100% menangani life saving anak dan dewasa
  30. 2.Jam buka Pelayanan 24 Jam 24 Jam 24 Jam Gawat Darurat
  31. 3.Pemberi pelayanan 100% 100% 100% kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD /GELS/ ALS
  32. 4.Ketersediaan tim Satu tim Satu tim Satu tim penanggulangan bencana
  33. 5.Waktu tanggap < 5 menit < 5 menit < 5 menit pelayanan Dokter di Gawat Darurat ( terlayani setelah pasien datang)
  34. 6.Kepuasan Pelanggan > 70 % > 70 % > 70 %
  35. 7.Kematian pasien < 2 per seribu < 2 per seribu < 2 per seribu < 24 jam (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam).
  36. 8.Tidak adanya pasien 100% 100% 100% yang diharuskan membayar uang muka
  37. 1.Dokter pemberi 100 % Dokter 100 % Dokter 100 % Dokter Pelayanan di Poliklinik Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis
  38. 2.Ketersediaan a.Klinik Anak, a.Klinik Anak, a.Klinik Anak, Pelayanan b.Klinik Penyakit b.Klinik Penyakit b.Klinik Penyakit dalam, dalam, dalam, c.Klinik c.Klinik c.Klinik Kebidanan, Kebidanan, Kebidanan, d.Klinik Bedah, d.Klinik Bedah, d.Klinik Bedah,
18. e.Klinik jiwa, e. Klinik jiwa, e. Klinik jiwa,
19. f.Klinik Saraf, f. Klinik Saraf, f. Klinik Saraf,
20. g.Klinik gigi g. Klinik gigi g. Klinik gigi 4 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  1. 3.Jam buka pelayanan : - Setiap hari kerja 08.00 s/d 12.00 08.00 s/d 12.00 08.00 s/d 12.00 - Hari Jumat 08.00 s/d 10.00 08.00 s/d 10.00 08.00 s/d 10.00
  2. 4.Waktu tunggu < 60 menit < 60 menit < 60 menit di rawat jalan
  3. 5.Kepuasan Pelanggan > 90 % > 90 % > 90 %
  4. 6.a. Penegakan > 60 % > 60 % > 60 % diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis TB b.Terlaksananya > 60 % > 60 % > 60 % kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
  5. 1.Pemberi pelayanan di Rawat Inap :
21. a.dr. Spesialis 100% 100% 100%
22. b.Perawat minimal 100% 100% 100% pendidikan D3
  1. 2.Dokter penanggung 100% 100% 100% jawab pasien rawat inap
  2. 3.Ketersediaan a. Anak, a. Anak, a. Anak, Pelayanan Rawat b. Penyakit b. Penyakit b. Penyakit Inap Dalam, Dalam, Dalam,
23. c.Kebidanan, c. Kebidanan, c. Kebidanan, d.Bedah d.Bedah d.Bedah
24. e.jiwa, e. jiwa, e. jiwa,
25. f.saraf f. saraf f. saraf
  1. 4.Jam Visite Dokter 100% 100% 100% Spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)
  2. 5.Kejadian infeksi < 1,5 % < 1,5 % < 1,5 % pasca operasi
  3. 6.Kejadian Infeksi < 1,5 % < 1,5 % < 1,5 % Nosokomial 5 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  4. 7.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian
  5. 8.Kematian pasien > < 0,24 % < 0,24 % < 0,24 % 48 jam
  6. 9.Kejadian pulang < 5 % < 5 % < 5 % paksa 10.Kepuasan > 90 % > 90 % > 90 % pelanggan 11.Rawat Inap TB > 60 % > 60 % > 60 % a.Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b.Terlaksananya > 60 % > 60 % > 60 % kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit
  7. 1.Waktu tunggu operasi < 2 hari < 2 hari < 2 hari elektif
  8. 2.Kejadian kematian di < 1 % < 1 % < 1 % meja operasi
  9. 3.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian operasi salah sisi
  10. 4.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian operasi salah orang
  11. 5.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian salah tindakan pada operasi
  12. 6.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi
  13. 7.Komplikasi anestesi < 6 % < 6 % < 6 % karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube 6 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  14. 1.Kejadian kematian ibu karena persalinan :
26. a.Pendarahan <1 % , <1 % , <1 % ,
27. b.Pre-eklampsia < 30 % , < 30 % , < 30 % ,
28. c.Sepsis < 0,2% < 0,2% < 0,2%
  1. 2.Pemberi pelayanan a. Dokter a. Dokter a. Dokter persalinan normal Sp.OG , Sp.OG Sp.OG ,
29. b.Dokter umum b. Dokter umum b. Dokter umum terlatih (Asuhan terlatih (Asuhan terlatih (Asuhan Persalinan Persalinan Persalinan Normal) Normal) Normal)
30. c.Bidan c. Bidan c. Bidan
  1. 3.Pemberi Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK pelayanan yang terlatih yang terlatih yang terlatih persalinan dengan penyulit
  2. 4.Pemberi pelayanan a. Dokter Sp.OG , a. Dokter Sp.OG , a. Dokter Sp.OG , persalinan dengan b. Dokter Sp.A , b. Dokter Sp.A , b. Dokter Sp.A , tindakan operasi c. Dokter Sp.An. c. Dokter Sp.An. c. Dokter Sp.An.
  3. 5.Kemampuan 100% 100% 100% menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
  4. 6.Pertolongan < 20 % < 20 % < 20 % Persalinan melalui seksio cesaria
  5. 7.Keluarga 100% 100% 100% Berencana/Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp.U, dr. Umum terlatih
  6. 8.Kepuasan >80 % >80 % >80 % Pelanggan
  7. 1.Rata-rata Pasien < 3 % < 3 % < 3 % yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 7 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  8. 2.Pemberi pelayanan Unit Intensif :
31. a.Dokter Sp.Anestesi sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan dan dokter spesialis kasus yang kasus yang kasus yang ditangani ditangani ditangani
32. b.Perawat minimal 100% 100% 100% D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)
  1. 1.Waktu tunggu hasil < 3 jam < 3 jam < 3 jam pelayanan thorax foto
  2. 2.Pelaksana Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad ekspertisi 100% 100% 100%
  3. 3.Kejadian Kerusakan foto Kerusakan foto Kerusakan foto kegagalan pelayanan < 2 % < 2 % < 2 % Rontgen
  4. 4.Kepuasan pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  5. 1.Waktu tunggu hasil < 140 menit < 140 menit < 140 menit pelayanan Kimia drh & Kimia drh & Kimia drh & laboratorium drh rutin drh rutin drh rutin
  6. 2.Pelaksana Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK ekspertisi 100% 100% 100%
  7. 3.Tidak adanya 100% 100% 100% kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
  8. 4.Kepuasan > 80 % > 80 % > 80 % pelanggan
  9. 1.Kejadian Drop Out < 50 % < 50 % < 50 % pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan
  10. 2.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 8 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  11. 3.Kepuasan > 80 % > 80 % > 80 % Pelanggan
  12. 1.Waktu tunggu pelayanan
33. a.Obat jadi a.< 30 menit a.< 30 menit a.< 30 menit
34. b.Obat Racikan b.< 60 menit b.< 60 menit b.< 60 menit
  1. 2.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian kesalahan pemberian obat
  2. 3.Kepuasan pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  3. 4.Penulisan resep 100% 100% 100% sesuai formularium
  4. 1.Ketepatan waktu > 90 % > 90 % > 90 % pemberian makanan kepada pasien
  5. 2.Sisa makanan < 20 % < 20 % < 20 % yang tidak termakan oleh pasien
  6. 3.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian kesalahan pemberian diet
  7. 1.Kelengkapan 100% 100% 100% pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
  8. 2.Kelengkapan 100% 100% 100% Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas
  9. 3.Waktu penyediaan < 10 menit < 10 menit < 10 menit dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
  10. 4.Waktu penyediaan < 15 menit < 15 menit < 15 menit dokumen rekam medik pelayanan rawat inap 9 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Pencapaian Indikator SPM Unit-Unit Pendukung Pelayanan
  11. 1.Kebutuhan darah 100% 100% 100% bagi setiap pelayanan terpenuhi terpenuhi terpenuhi transfuse
  12. 2.Kejadian Reaksi < 0,01 % < 0,01 % < 0,01 % transfusi Pelayanan terhadap 100% 100% 100% pasien GAKIN yang terlayani terlayani terlayani datang ke RS pada setiap unit pelayanan
  13. 1.Baku mutu limbah cair :
35. a.BOD a. < 30 mg/l, a. < 30 mg/l, a. < 30 mg/l,
36. b.COD b. < 80 mg/l, b. < 80 mg/l, b. < 80 mg/l,
37. c.TSS c. < 30 mg/l, c. < 30 mg/l, c. < 30 mg/l,
38. d.PH d. 6 - 9 d. 6 - 9 d. 6 - 9
  1. 2.Pengelolaan 100% 100% 100% limbah padat infeksius dengan aturan
  2. 1.Tindak lanjut 100% 100% 100% penyelesaian hasil pertemuan direksi
  3. 2.Kelengkapan 100% 100% 100% laporan Akuntabilitas kinerja
  4. 3.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pengusulan kenaikan pangkat
  5. 4.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pengurusan gaji berkala
  6. 5.Karyawan yang > 60 % > 60 % > 60 % mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
  7. 6.Cost recovery > 40 % > 40 % > 40 %
  8. 7.Ketepatan waktu 100% 100% 100% penyusunan laporan keuangan
  9. 8.Kecepatan waktu < 2 jam < 2 jam < 2 jam pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 10 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  10. 9.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu
  11. 1.Waktu pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam ambulance/ Kereta jenazah
  12. 2.Kecepatan ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit memberikan pelayanan ambulance/ Kereta jenazah di Rumah Sakit
  13. 3.Respons time sesuai sesuai sesuai pelayanan ambulance kebutuhan kebutuhan kebutuhan oleh masyarakat yang membutuhkan Waktu tanggap < 2 jam < 2 jam < 2 jam (response time) pelayanan pemulasaran jenazah
  14. 1.Kecepatan waktu < 80 % < 80 % < 80 % menanggapi kerusakan alat
  15. 2.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pemeliharaan alat
  16. 3.Peralatan 100% 100% 100% laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
  17. 1.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian linen yang hilang
  18. 2.Ketepatan waktu 100% 100% 100% penyediaan linen untuk ruang rawat inap
  19. 1.Ada anggota Tim 75% 75% 75% PPI yang terlatih
  20. 2.Tersedia APD di 60% 60% 60% setiap instalasi/ departemen 11 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  21. 3.Kegiatan pencatatan 75% 75% 75% dan pelaporan infeksi x dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) BLUD UNDATA 62.018.857.000 63.787.533.000 73.832.738.602 02 12 Program Pencapaian Indikator 62.018.857.000 63.787.533.000 73.832.738.602 Peningkatan SPM Unit-Unit Mutu Pelayanan Pelayanan Kesehatan BLUD 1. Kemampuan 100% 100% 100% menangani life saving anak dan dewasa
  22. 2.Jam buka Pelayanan 24 Jam 24 Jam 24 Jam Gawat Darurat
  23. 3.Pemberi pelayanan 100% 100% 100% kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS 4 Ketersediaan tim Satu tim Satu tim Satu tim penanggulangan bencana
  24. 5.Waktu tanggap < 5 menit < 5 menit terlayani < 5 menit pelayanan Dokter di terlayani setelah setelah pasien terlayani setelah Gawat Darurat pasien datang datang pasien datang
  25. 6.Kepuasan Pelanggan > 70 % > 70 % > 70 %
  26. 7.Kematian pasien < 2 per seribu < 2 per seribu < 2 per seribu < 24 jam (pindah ke (pindah ke (pindah ke pelayanan rawat . pelayanan rawat . pelayanan rawat . inap setelah 8 jam) inap setelah 8 jam) inap setelah 8 jam)
  27. 8.Tidak adanya pasien 100% 100% 100% yang diharuskan membayar uang muka
  28. 1.Dokter pemberi 100 % Dokter 100 % Dokter 100 % Dokter Pelayanan di Poliklinik Spesialis Spesialis Spesialis Spesialis
  29. 2.Ketersediaan a.Klinik Anak, a.Klinik Anak, a.Klinik Anak, Pelayanan b.Klinik Penyakit b.Klinik Penyakit b.Klinik Penyakit dalam, dalam, dalam, 12 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 c.Klinik c.Klinik c.Klinik Kebidanan, Kebidanan, Kebidanan, d.Klinik Bedah, d.Klinik Bedah, d.Klinik Bedah,
39. e.Klinik jiwa, e. Klinik jiwa, e. Klinik jiwa,
40. f.Klinik Saraf, f. Klinik Saraf, f. Klinik Saraf,
41. g.Klinik gigi g. Klinik gigi g. Klinik gigi
  1. 3.Jam buka pelayanan 08.00 s/d 12.00 08.00 s/d 12.00 08.00 s/d 12.00 Setiap hari kerja Setiap hari kerja Setiap hari kerja kecuali Jum’at: kecuali Jum’at: kecuali Jum’at: 08.00 s/d 10.00 08.00 s/d 10.00 08.00 s/d 10.00
  2. 4.Waktu tunggu di rawat < 60 menit < 60 menit < 60 menit jalan
  3. 5.Kepuasan Pelanggan > 90 % > 90 % > 90 % 6 a. Penegakan > 60 % > 60 % > 60 % diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis TB b.Terlaksananya > 60 % > 60 % > 60 % kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS
  4. 1.Pemberi pelayanan di Rawat Inap :
42. a.dr. Spesialis 100%, 100%, 100%,
43. b.Perawat minimal 100% 100% 100% pendidikan D3
  1. 2.Dokter penanggung 100% 100% 100% jawab pasien rawat inap 13 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  2. 3.Ketersediaan a. Anak, a. Anak, a. Anak, Pelayanan Rawat Inap b. Penyakit b. Penyakit b. Penyakit Dalam Dalam Dalam
44. c.Kebidanan, c. Kebidanan, c. Kebidanan, d.Bedah d.Bedah d.Bedah
45. e.jiwa, e. jiwa, e. jiwa,
46. f.saraf f. saraf f. saraf
  1. 4.Jam Visite Dokter Spesialis : - 08.00 s/d 14.00 100% 100% 100% setiap hari kerja
  2. 5.Kejadian infeksi < 1,5 % < 1,5 % < 1,5 % pasca operasi
  3. 6.Kejadian Infeksi < 1,5 % < 1,5 % < 1,5 % Nosokomial
  4. 7.Tidak adanya 100% 100% 100% kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian
  5. 8.Kematian pasien < 0,24 % < 0,24 % < 0,24 % > 48 jam
  6. 9.Kejadian pulang paksa < 5 % < 5 % < 5 % # Kepuasan pelanggan > 90 % > 90 % > 90 % # Rawat Inap TB a.Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b.Terlaksananya > 60 % > 60 % > 60 % kegiatan pencatatan & pelaporan TB di Rumah Sakit
  7. 1.Waktu tunggu operasi < 2 hari < 2 hari < 2 hari elektif
  8. 2.Kejadian kematian di < 1 % < 1 % < 1 % meja operasi > 60 %> 60 %> 60 % 14 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  9. 3.Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% operasi salah sisi
  10. 4.Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% operasi salah orang
  11. 5.Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% salah tindakan pada operasi 6 Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 7 Komplikasi anestesi < 6 % < 6 % < 6 % karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube 1 Kejadian kematian ibu karena persalinan :
47. a.Pendarahan <1 % , <1 % , <1 % ,
48. b.Pre-eklampsia < 30 % < 30 % < 30 %
49. c.Sepsis < 0,2% < 0,2% < 0,2%
  1. 2.Pemberi pelayanan a. Dokter a. Dokter a. Dokter persalinan normal Sp.OG Sp.OG Sp.OG
50. b.Dokter umum b. Dokter umum b. Dokter umum terlatih (Asuhan terlatih (Asuhan terlatih (Asuhan Persalinan Persalinan Persalinan Normal) , Normal) , Normal) ,
51. c.Bidan c. Bidan c. Bidan 3 Pemberi pelayanan Tim PONEK Tim PONEK Tim PONEK persalinan dengan yang terlatih yang terlatih yang terlatih penyulit 4 Pemberi pelayanan a. Dokter a. Dokter a. Dokter persalinan dengan Sp.OG Sp.OG Sp.OG tindakan operasi b. Dokter Sp.A , b. Dokter Sp.A , b. Dokter Sp.A ,
52. c.Dokter c. Dokter c. Dokter Sp.An. Sp.An. Sp.An.
  1. 5.Kemampuan 100% 100% 100% menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
  2. 6.Pertolongan Persalinan < 20 % < 20 % < 20 % melalui seksio cesaria 15 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  3. 7.Keluarga 100% 100% 100% Berencana/Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp.U, dr. Umum terlatih
  4. 8.Kepuasan Pelanggan >80 % >80 % >80 %
  5. 1.Rata-rata Pasien yang < 3 % < 3 % < 3 % kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
  6. 2.Pemberi pelayanan Unit Intensif :
53. a.Dokter Sp.Anestesi sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan dan dokter spesialis kasus yang kasus yang kasus yang ditangani ditangani ditangani
54. b.Perawat minimal D3 100% 100% 100% dengan sertifikat Perawat mahir ICU /setara (D4)
  1. 1.Waktu tunggu hasil < 3 jam < 3 jam < 3 jam pelayanan thorax foto
  2. 2.Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad Dokter Sp.Rad 100% 100% 100%
  3. 3.Kejadian kegagalan Kerusakan foto Kerusakan foto Kerusakan foto pelayanan Rontgen < 2 % < 2 % < 2 %
  4. 4.Kepuasan pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  5. 1.Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium : - Kimia drh & drh rutin < 140 menit < 140 menit < 140 menit
  6. 2.Pelaksana ekspertisi : - Dokter Sp.PK 100% 100% 100%
  7. 3.Tidak adanya 100% 100% 100% kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 16 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  8. 4.Kepuasan pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  9. 1.Kejadian Drop Out < 50 % < 50 % < 50 % pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan 2 Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% kesalahan tindakan rehabilitasi medik
  10. 3.Kepuasan Pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  11. 1.Waktu tunggu pelayanan
55. a.Obat jadi a.< 30 menit a.< 30 menit a.< 30 menit
56. b.Obat Racikan b.< 60 menit b.< 60 menit b.< 60 menit
  1. 2.Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% kesalahan pemberian obat
  2. 3.Kepuasan pelanggan > 80 % > 80 % > 80 %
  3. 4.Penulisan resep sesuai 100% 100% 100% formularium 1 Ketepatan waktu > 90 % > 90 % > 90 % pemberian makanan kepada pasien 2 Sisa makanan yang < 20 % < 20 % < 20 % tidak termakan oleh pasien 3 Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% kesalahan pemberian diet
  4. 1.Kelengkapan pengisian 100% 100% 100% rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
  5. 2.Kelengkapan Informed 100% 100% 100% Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 17 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  6. 3.Waktu penyediaan < 10 menit < 10 menit < 10 menit dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
  7. 4.Waktu penyediaan < 15 menit < 15 menit < 15 menit dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pencapaian Indikator SPM Unit-Unit1 Kebutuhan darah bagi 100% 100% 100% setiap pelayanan terpenuhi terpenuhi terpenuhi transfuse 2 Kejadian Reaksi < 0,01 % < 0,01 % < 0,01 % transfusi Pelayanan terhadap 100 % terlayani 100 % terlayani 100 % terlayani pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
  8. 1.Baku mutu limbah cair (mg/l) :
57. a.BOD < 30 mg/l, < 30 mg/l, < 30 mg/l,
58. b.COD < 80 mg/l, < 80 mg/l, < 80 mg/l,
59. c.TSS < 30 mg/l, < 30 mg/l, < 30 mg/l,
60. d.PH 6-9 6 - 9 6 - 9 6 - 9
  1. 2.Pengelolaan limbah 100% 100% 100% padat infeksius dengan aturan
  2. 1.Tindak lanjut 100% 100% 100% penyelesaian hasil pertemuan direksi
  3. 2.Kelengkapan laporan 100% 100% 100% Akuntabilitas kinerja
  4. 3.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pengusulan kenaikan pangkat
  5. 4.Ketepatan waktu 100% 100% 100% pengurusan gaji berkala
  6. 5.Karyawan yang > 60 % > 60 % > 60 % mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
  7. 6.Cost recovery > 40 % > 40 % > 40 %
  8. 7.Ketepatan waktu 100% 100% 100% penyusunan laporan keuangan 18 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  9. 8.Kecepatan waktu < 2 jam < 2 jam < 2 jam pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9 Ketepatan waktu 100% 100% 100% pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu
  10. 1.Waktu pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam ambulance/ Kereta jenazah
  11. 2.Kecepatan memberikan ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit pelayanan ambulance/ Kereta jenazah di Rumah Sakit
  12. 3.Respons time sesuai sesuai sesuai pelayanan ambulance kebutuhan kebutuhan kebutuhan oleh masyarakat yang membutuhkan Waktu tanggap < 2 jam < 2 jam < 2 jam (response time) pelayanan pemulasaran jenazah 1 Kecepatan waktu < 80 % < 80 % < 80 % menanggapi kerusakan alat 2 Ketepatan waktu 100% 100% 100% pemeliharaan alat 3 Peralatan laboratorium 100% 100% 100% dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 1 Tidak adanya kejadian 100% 100% 100% linen yang hilang
  13. 2.Ketepatan waktu 100% 100% 100% penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1 Ada anggota Tim PPI 75% 75% 75% yang terlatih 2 Tersedia APD di setiap 60% 60% 60% instalasi/ departemen 19 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 3 Kegiatan pencatatan dan 75% 75% 75% pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) 11 URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.340.000.000 2.691.000.000 2.979.075.000 11 23 Program Keluarga Pra 48,55% 1.650.000.000 47,81% 1.897.500.000 47,10% 2.106.225.000 Ketahanan dan sejahtera dan Pemberdayaan sejahtera I Keluarga 11 24 Program - Proporsi jumlah 16% 690.000.000 18,0% 793.500.000 20,0% 872.850.000 Peningkatan Perempuan usia Penanggulangan 15-24 tahun yang Narkoba, PMS, memiliki pengetahuan Termasuk komprehensif tentang HIV/AIDS bagi HIV AIDS Perempuan - Proporsi jumlah 37,0% 39,0% 41,0% Perempuan yang memiliki pengetahuan tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) 13 DINAS SOSIAL 1.161.600.000 1.493.920.000 1.682.400.000 13 16 Program - Terlayaninya Korban 3350 Org 960.000.000 3675 Org 1.152.000.000 4025 Org 1.382.400.000 Pelayanan dan Bencana Alam dan Rehabiitasi Pekerja Migran PMKS Kesejahteraan yang memperoleh Sosial Askesos 13 20 Program - Terbinanya PSK/WTS 60 Org 201.600.000 70 Org 341.920.000 80 Org 300.000.000 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN BIDANG SOSIAL 20 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.911.593.451 3.057.168.348 4.210.205.444 14 Program 1. Besaran pekerja / 3.500 orang 2.911.593.451 4.000 orang 3.057.168.348 5.000 orang 4.210.205.444 Perlindungan buruh yang menjadi Tenaga Kerja & peserta program Pengembangan JAMSOSTEK Sistem 2. Keselamatan dan 94% 95% 97% Pengawasan Perlindungan Ketenagakerjaan 18 4.758.590.792 5.499.327.308 6.428.055.085 18 16 Program - Meningkatnya 557 orang 2.277.000.000 578 orang 2.613.600.000 585 orang 3.002.076.000 Peningkatan pembinaan dan Peran Serta peran serta Kepemudaan kepemudaan - Jumlah gelanggang 25 27 30 balai remaja (gelanggang) 18 17 Program - Terlatihnya pemuda 65 289.996.674 70 376.995.676 75 452.394.811 Peningkatan kewirausahaan dan Orang Orang Orang Upaya terampil Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 18 19 Program - Terlaksananya 795 orang 1.945.459.734 217 orang 2.291.651.681 800 orang 2.722.757.017 Pengembangan implementasi Kebijakan dan kebijakan dan Manajemen Olah manajemen olahraga Raga - Jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung olahraga 18 18 Program Jumlah purwacaraka 60 246.134.384 65 217.079.951 70 250.827.257 Partisipasi muda Indonesia Orang Orang Orang Pemuda Pelopor 2.952.191.000 3.748.680.000 4.364.608.000BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) BIDANG URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 21 Target Rp Target Rp Target Rp ( 2 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )( 3 ) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcomes) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 20 Kebijakan dan Terwujudnya Sulteng 6.700 Org 2.952.191.000 16.000 Org 3.748.680.000 26.500 Org 4.364.608.000 Startegi Bebas Narkoba Nasional (JAKSTRANAS) Bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 22 4.880.521.179 5.646.714.594 6.535.451.473 22 15 Program Meningkatnya - 604 Org 2.484.981.057 - 664 Org 2.875.074.672 - 730 Org 3.327.555.429 Peningkatan keberdayaan - 4 Kab - 5 Kab - 6 Kab Keberdayaan masyarakat - 148 Kec - 150 Kec -156 Kec. Masyarakat perdesaan Perdesaan 22 16 Program Terwujudnya - 379.Org 1.233.285.462 - 416.Org 1.426.911.280 - 462.Org 1.651.507.115 Pengembangan pemberdayaan -2 Kab -2 Kab -2 Kab Lembaga lembaga ekonomi -2 Desa -2 Desa -2 Desa Ekonomi masyarakat Perdesaan perdesaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin perdesaan 22 17 Program Meningkatnya peran -935 Org. 1.162.254.660 -1.040 Org. 1.344.728.642 -1.145Org. 1.556.388.929 Peningkatan serta dan partisipasi - 22 Desa - 22 Desa - 22 Desa Partisipasi masyarakat dalam - 10 KK - 10 KK - 10 KK Masyarakat dalam pembangunan Membangun wilayah perdesaan/ Desa kelurahan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22 46 Walaupun pemerintah telah menunjukkan hasil nyata upaya P4GN, namun masih upaya pencegahan narkoba di kalangan generasi muda membutuhkan perhatian khusus dan serius. Oleh karena jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka perlu pencegahan dan penangulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal. Untuk itu perlu dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Langkah- langkah yang perlu dilaksanakan dalam upaya P4GN antara lain adalah sebagai berikut:
  14. 1.Melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu: (a) pemerintah melakukan pertemuan dengan masyarakat lokal di lingkungan RW, Desa, Kelurahan, (b) tujuan pertemuan: memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya P4GN
  15. 2.Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang langsung menangani Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) perlu ditingkatkan baik dari segi alokasi anggaran maupun evaluasi capaian target kinerja OPD yang melaksanakan program tersebut 47
  16. 3.Mengoptimalkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
  17. 4.Mendukung pengungkapan dan penyelesaian kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh pihak berwenang
  18. 5.Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas bidang dam upaya P4GN
  19. 6.Mengoptimalkan jaringan kelembagaan P4GN antara provinsi dengan kabupaten/kota agar terkoordinir dengan baik
  20. 7.Sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba perlu untuk dimaksimalkan
  21. 8.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sumberdaya finansial penanganan narkoba
  22. 9.Mengumpulkan dan memperbaiki data dan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara akurat
  23. 10.Meningkatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus dimulai dari individu, keluarga dan lingkungan rumah serta lingkungan kerja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai fasilitator dalam upaya P4GN dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam memerangi narkoba maka visi masyarakat Sulawesi Tengah yang sehat, bebas dari penyalahgunaan narkoba akan terwujud. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, IHSAN BASIR,SH,LL.M Pembina Tk.I NIP. 19701109 1998 03 1016

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…