DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Unit PD adalah bagian dari PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
10.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
12.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14.Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak yang telah ditentukan.
21.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
22.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
25.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
28.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
29.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
31.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada PD/Unit PD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
32.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
33.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
34.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
36.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
38.SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
39.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD.
40.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
41.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
42.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
43.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan pembayaran langsung dan uang persediaan.
44.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.
45.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
46.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
47.Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah mencakup proses meliputi:

a.pelaksanaan dan penatausahaan Kas Umum Daerah;
b.pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;
c.penyiapan DPA-PD;
d.Anggaran Kas dan SPD;
e.pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Daerah;
f.pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah; dan
g.pelaksanaan dan penatausahaan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
(2)Dalam hal penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah tersebut.
(3)PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(5)Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
(6)Gubernur dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
(9)Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA-PD dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(10)Gubernur dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
(11)Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
1. a.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
2. b.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
3. c.pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban;
4. d.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
5. e.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
6. f.Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(12)Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
(13)Selain pejabat/pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Gubernur dapat menetapkan pejabat/pengelola keuangan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

Pasal 4

(1)Gubernur menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD.
(2)Penunjukkan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan.
(3)Bendahara Umum Daerah kemudian membuka RKUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur.
(4)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
(5)Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah termasuk dalam lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(6)Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.
(7)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah pada bank yang sama dengan bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Gubernur.
(2)Dalam hal penyaluran penerimaan Daerah mensyaratkan ke rekening bank umum tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan Daerah pada bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD.
(4)Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada bank yang terkait.
(5)Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan Daerah yang tidak melalui Bendahara Penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
(6)Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling kurang 1 (satu) kali seHari pada akhir Hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Rekening pengeluaran sebagimana dimaksud pada poin a ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
(8)Rekening pengeluaran dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan GU kepada Bendahara Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 6

(1)BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu PD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
(2)BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan PD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan Pendapatan Daerah.
(3)Rekening penerimaan PD digunakan untuk menampung penerimaan Daerah yang menjadi kewenangan PD bersangkutan.
(4)Pada akhir Hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan PD, wajib disetorkan seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan.
(5)Rekening penerimaan PD dibuka atas nama Bendahara Penerimaan PD.
(6)BUD membuka rekening pengeluaran PD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan Belanja Daerah.
(7)Rekening pengeluaran PD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja PD seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran PD.
(8)Rekening pengeluaran PD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran PD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu PD.

Pasal 7

Penerimaan RKUD sebagai berikut:

a.berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti;
b.BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan; dan
c.BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum.

Pasal 8

Pengeluaran RKUD sebagai berikut:

a.Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD;
b.penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA; dan
c.setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

Pasal 9

(1)Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
(2)BUD membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada dalam pengelolaannya.
(3)Dokumen yang dihasilkan dalam penatausahaan dan bukti transaksi pada Kas Umum Daerah dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.
(4)BUD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(5)Laporan disusun dalam bentuk:
1. a.laporan posisi kas Harian; dan
2. b.rekonsiliasi bank atas posisi kas Harian.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat setiap Hari dan diserahkan setiap Hari kerja pertama tiap minggunya kepada Gubernur atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.
(7)BUD membuat register SP2D yang telah diterbitkan.
(8)Register SP2D diperoleh secara otomatis dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah yang terintegrasi.

Pasal 10

(1)Investasi jangka pendek dapat dilakukan melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
(2)Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
2. b.sebelum mengalokasikan Kas Umum Daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus lebih dahulu meyakini dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat;
3. c.BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Gubernur meliputi:
  1. 1.jumlah dana yang akan diinvestasikan;
  2. 2.pilihan investasi beserta alasan; dan
  3. 3.hasil analisa pemilihan investasi.
4. d.Berdasarkan rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan Keputusan Gubernur;
5. e.Berdasarkan Keputusan Gubernur, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan
6. f.Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Jenis Kas Transitoris antara lain:
1. a.pajak pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai;
2. b.potongan gaji pegawai seperti:
  1. 1.iuran wajib pegawai penerima upah antara lain: a) kepala Daerah; b) dewan perwakilan rakyat Daerah; c) aparatur sipil negara; dan d) pegawai lainnya.
  2. 2.simpanan peserta tabungan perumahan;
  3. 3.pajak penghasilan;
  4. 4.tabungan pensiun;
  5. 5.iuran jaminan kesehatan; dan
  6. 6.iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
3. c.uang jaminan dan/atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.jenis Kas Transitoris lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Kas Transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja Daerah dan/atau Pendapatan Daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
(3)Penerimaan Kas Transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga.
(4)Pengeluaran Kas Transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan Pihak ketiga.
(5)Dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga, penerimaan Kas Transitoris tidak boleh digunakan untuk operasional belanja.
(6)Untuk Kas Transitoris berupa jaminan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; dan
2. b.Pendapatan Daerah yang bersumber dari uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan PD yang ditetapkan.
(7)Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(8)Proses penatausahaan Kas Transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…