DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Organisasi; c. Uraian Tugas dan Fungsi; d. Tata Kerja; e. Kepegawaian; f. Keuangan; g. Perlengkapan Kantor dan Aset; h. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan.
9.Kelompok . . . 3
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan Provinsi.
(2)Urusan Pemerintahan Sub-sub Bidang Pemanfaatan Lahan untuk perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
2. b.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
3. c.pemanfaatan dan evaluasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
4. d.bimbingan pemanfaatan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan; dan
5. e.pengembangan jalan usaha tani dikawasan perkebunan.
(3)Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan terdiri atas:
1. a.bimbingan pemanfaatan sumber air untuk perkebunan;
2. b.pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
3. c.bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
4. d.bimbingan pengembangan sumber air untuk perkebunan;
5. e.bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan; dan
6. f.pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
(4)Sub-sub . . . 4
(4)Sub-sub Bidang Pupuk terdiri atas:
1. a.kebijakan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
2. b.pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
3. c.pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
4. d.pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk; dan
5. e.pengawasan standar mutu pupuk.
(5)Sub-sub Bidang Pestisida terdiri atas:
1. a.kebijakan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
2. b.pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
3. c.pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida; dan
4. d.pengawasan standar mutu pestisida.
(6)Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Perkebunan terdiri atas:
1. a.kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi;
2. b.identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi;
3. c.penentuan prototipe alat dan mesin perkebunan;
4. d.penerapan standar mutu dan mesin perkebunan; dan
5. e.pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah.
(7)Sub-sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil terdiri atas:
1. a.pemantauan dan evaluasi penanganan panen pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
2. b.bimbingan dan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Provinsi;
3. c.bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
4. d.pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Provinsi; dan
5. e.penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Provinsi.
(8)Sub-sub Bidang Pemasaran terdiri atas:
1. a.pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi;
2. b.promosi komoditas perkebunan wilayah Provinsi;
3. c.penyebaran informasi pasar wilayah Provinsi; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah Provinsi.
(9)Sub-sub . . . 5
(9)Sub-sub Bidang Sarana Usaha terdiri atas:
1. a.pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah Provinsi; dan
2. b.bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan pengolah, dan pemasaran saranan produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi.
(10)Sub-sub Bidang Produksi Perkebunan terdiri atas:
1. a.kebijakan peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan berkelanjutan di wilayah Provinsi;
2. b.identifikasi dan inventarisasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan diwilayah Provinsi;
3. c.pengembangan kawasan produksi tanaman perkebunan berdasarkan komoditi diwilayah Provinsi;
4. d.bimbingan penempatan teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan diwilayah Provinsi; dan
5. e.pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan komoditi tanaman perkebunan diwilayah Provinsi.
(11)Sub-sub Bidang Perbenihan terdiri atas:
1. a.kebijakan kelembagaan perbenihan, mutu dan standar mutu benih tanaman perkebunan;
2. b.regulasi kebijakan kelembagaan perbenihan di wilayah Provinsi;
3. c.pembinaan kelembagaan produsen benih tanaman perkebunan di wilayah Provinsi;
4. d.pengembangan kawasan perbenihan diwilayah Provinsi;
5. e.standar operasional prosedur benih tanaman perkebunan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi ketersediaan produksi benih tanaman perkebunan di wilayah Provinsi.
(12)Sub-sub Bidang Teknik Budidaya terdiri atas:
1. a.kebijakan pengembangan budidaya tanaman perkebunan berdasarkan klimatologi, iklim dan kesesuain lahan diwilayah Provinsi;
2. b.bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan di wilayah Provinsi;
3. c.bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan berdasarkan kawasan di wilayah Provinsi; dan
4. d.monitoring dan evaluasi teknis budidaya tanaman perkebunan di wilayah Provinsi.
(13)Sub-sub . . . 6
(13)Sub-sub Bidang Investasi dan Pembiayaan yaitu: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana sumber lainnya.
(14)Sub-sub Bidang Gangguan Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.identifikasi dan inventarisasi gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
2. b.memfasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi; dan
3. c.monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi.
(15)Sub-sub Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri atas:
1. a.pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah Provinsi;
2. b.bimbingan pemantauan, pengamatan dan pertanian Organisma Pengganggu Tanaman fenomena iklim wilayah Provinsi;
3. c.penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Penggangu Tanaman/fenomena iklim rekomendasi pengendalian di wilayah Provinsi;
4. d.pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah provinsi;
5. e.penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, bagian tanaman wilayah provinsi;
6. f.pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah Provinsi;
7. g.pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan eksplosi hama dan penyakit menular tanaman wilayah Provinsi; dan
8. h.penanganan mitigasi dan dampak anomali iklim.
(16)Sub-sub Bidang Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota; dan
2. b.pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
(17)Sub-sub Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Provinsi;
2. b.bimbingan . . . 7
3. b.bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Provinsi;
4. c.studi amdal/UKL UPL di bidang perkebunan wilayah Provinsi; dan
5. d.bimbingan pelaksanaan amdal wilayah.
(18)Sub-sub Bidang Produksi dan Pembibitan ternak terdiri atas:
1. a.kegiatan produksi, pembibitan dan peredaran bibit/benih dan teknologi budidaya ternak ruminansia/non ruminansia dan kawasan ternak ruminansia/non ruminansia;
2. b.koordinasi produksi, pembibitan dan peredaran bibit/benih dan teknologi budidaya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
3. c.koordinasi produksi dan pembibitan ternak dengan unit kerja terkait;
4. d.koordinasi pembinaan unit pembibitan Dinas dan pembibitan rakyat/swasta;
5. e.koordinasi pengaturan kawasan sumber bibit dan penetapan plasma nutfah; dan
6. f.koordinasi penetapan kawasan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, penerapan standar teknis mutu dan peredaran bibit/benih/embrio.
(19)Sub-sub Bidang Pakan terdiri atas:
1. a.kebijakan penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
2. b.pemantauan dan evaluasi penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
3. c.pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
4. d.pemantauan dan evaluasi ketersediaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak; dan
5. e.pengawasan standar mutu pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak.
(20)Sub-sub Bidang Lahan dan Air Peternakan terdiri atas:
1. a.kebijakan penggunaan pemanfaatan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air;
2. b.bimbingan pemanfaatan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air;
3. c.bimbingan pengembangan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi lahan padang pengembalaan dan tata kelola air.
(21)Sub-sub . . . 8
(21)Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Peternakan terdiri atas:
1. a.kebijakan alat dan mesin peternakan;
2. b.identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
3. c.penentuan prototipe alat dan mesin peternakan;
4. d.penerapan standar mutu dan mesin peternakan; dan
5. e.pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan.
(22)Sub-sub Bidang Pembiayaan yaitu:
1. a.pembiayaan Asuransi Usaha Ternak; dan
2. b.fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
(23)Sub-sub Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan terdiri atas:
1. a.kebijakan kelembagaan, ketenagaan penyuluh, metode dan informasi;
2. b.penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan;
3. c.penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas penyuluh dan inventarisasi kelembagaan kelompok budidaya perkebunan dan peternakan;
4. d.penyusunan dan pengelolaan database kelembagaan kelompok budidaya perkebunan dan peternakan serta ketenagaan penyuluh;
5. e.penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluh;
6. f.penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi kelembagaan kelompok, ketenagaan serta metode dan informasi.
(24)Sub-sub Bidang Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
1. a.koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
2. b.pemantauan, pengawasan dan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
3. c.koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan biosekuriti;
4. d.identifikasi pemetaan penyakit hewan;
5. e.penyediaan obat dan vitamin;
6. f.penyebaran informasi sistem kesehatan hewan; dan
7. g.monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan.
(25)Sub-sub . . . 9
(25)Sub-sub Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
1. a.pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
2. b.koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
3. c.pelayanan penerbitan Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak;
4. d.penyiapan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan;
5. e.koordinasi pengawasan puskeswan, lalulintas hewan/ternak dan produk ternak serta peredaran obat, vaksin dan sediaan biologis;
6. f.pemantauan dan penanggulangan penyakit hewan serta penanggulangan gangguan reproduksi;
7. g.bimbingan dan peningkatan kompetensi petugas kesehatan hewan; dan
8. h.monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan.
(26)Sub-sub Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
1. a.pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi, harga produk ternak, dan produk olahan hasil ternak;
2. b.pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengendalian betina produktif;
3. c.kehalalan pangan asal hewan; dan
4. d.keamanan kesehatan dan sanitasi pangan asal hewan.
(27)Sub-sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan meliputi:
1. a.bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
2. b.pengawasan izin usaha peternakan;
3. c.kemitraan usaha peternakan;
4. d.pemantauan dan pengawasan peredaran dan harga produk ternak dan produk olahan hasil ternak;
5. e.koordinasi pembinaan pengolahan dan pemasaran dan promosi hasil peternakan; dan
6. f.koordinasi angkutan khusus ternak antar pulau.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut:

a.Kepala Dinas
b.Sekertaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian . . . 10
3. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
4. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan membawahi:
1. 1.Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
2. 2.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
3. 3.Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
d.Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi:
1. 1.Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
2. 2.Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
3. 3.Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
e.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
1. 1.Seksi Kesehatan Hewan;
2. 2.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
3. 3.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
f.Bidang Peternakan dan Penyuluhan membawahi:
1. 1.Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak;
2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
3. 3.Seksi Penyuluhan;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
3. c.pelaksanaan . . . 11
4. c.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
5. d.pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan
6. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian . . . 12
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melaksanakan . . . 13
6. e.melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
7. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
8. g.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
9. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
10. i.melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan . . . 14
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan; dan
12. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
5. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.pelaksanaan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan lahan dan air perkebunan.
(2)Uraian . . . 15
(2)Uraian tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air perkebunan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan lahan dan air perkebunan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan lahan dan air perkebunan dengan unit kerja terkait;
5. e.melaksanakan penyiapan bimbingan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan lahan sesuai kebijakan dan standar yang ada;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan guna koordinasi program pemanfaatan lahan dan air lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota;
7. g.melaksanakan koordinasi upaya pengembangan pemanfaatan sumber-sumber air irigasi untuk tanaman perkebunan;
8. h.melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan- lahan terlantar/tidur lintas Kabupaten/Kota;
9. i.melaksanakan koordinasi upaya konservasi lahan dan air lintas Kabupaten/Kota;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…