DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani diantaranya Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pengelolaan; Pembinaan dan Evaluasi; dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggaradengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tàhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah . . . SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 732); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TERPADU MADANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
2.Cerdas Istimewa yang selanjutnya disingkat CI adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan tes psikologi dan akademik.
3.Bakat Istimewa selanjutnya disingkat BI adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga yang diukur dengan tes keberbakatan.
4.Tenaga Pendidik adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta didik dan diseleksi serta ditetapkan/diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Tenaga Kependidikan adalah staf profesional di bidang administrasi/ketatausahaan dan operasional sekolah.
6.Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor adalah staf profesional yang menguasai teori dan praktek di bidang seni dan olahraga dengan tugas utama memberikan pendidikan dan latihan baik teori maupun praktek sesuai bidangnya.
7.Peserta didik . . . 3
7.Peserta didik adalah siswa/murid yang mengikuti kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan.
8.Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada jalur formal, yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
9.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan hagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
10.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
11.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri Terpadu Madani sebagai pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah SMA Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
13.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
14.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16.Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
17.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
18.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Pendidikan Khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.susunan organisasi;
b.kedudukan, tugas, dan tata kerja;
c.pengangkatan pemberhentian dalam jabatan;
d.pengelolaan;
e.pembinaan dan evaluasi; dan
f.pendanaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani menyelenggarakan Satuan Pendidikan:

a.TK;
b.SD;
c.SMP; dan
d.SMA.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagai berikut:
1. a.Unsur Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab;
2. b.Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani ;
3. c.Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA;
4. d.Kepala Tata Usaha;
5. e.Wakil Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA;
6. f.Tenaga Pendidik TK, SD, SMP dan SMA;
7. g.Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP dan SMA;
8. h.Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor TK, SD, SMP dan SMA;
9. i.Tenaga Profesional Non Kependidikan TK, SD, SMP dan SMA; dan
10. j.Peserta didik.
(2)Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb, menyelenggarakan tugas di bidang kepegawaian dan umum, serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur Pembina . . . 5
(3)Unsur Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.Gubernur selaku Pembina;
2. b.Wakil Gubernur selaku Pembina;
3. c.Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
4. d.Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab; dan
5. e.Kepala Bidang selaku Pelaksana koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan peningkatan kinerja.
(4)Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara ex-officio dijabat oleh Kepala SMA Negeri Madani.

Pasal 5

(1)Jumlah Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, kecuali Sekolah TK sebagai berikut:
1. a.SD 1 (satu) orang;
2. b.SMP paling banyak 2 (dua) orang; dan
3. c.SMA paling banyak 4 (empat) orang.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi tugas:
1. a.kurikulum;
2. b.kesiswaan;
3. c.sarana prasarana; dan/atau
4. d.hubungan masyarakat.
(3)Penetapan jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan.
(4)Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah SMP dan SMA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 6

(1)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berkedudukan di Palu ibu kota Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(3)Kedudukan . . . 6
(3)Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan peningkatan kinerja Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 7

Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun dan merumuskan kebijakan Satuan Pendidikan sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
b.mengoordinasikan perumusan kebijakan Sekolah TK, SD dan SMP sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
c.memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan pada SMA;
d.mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah TK,SD, dan SMP;
e.mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan sekolah TK, SD dan SMP;
f.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
g.melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
b.mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pelaksana;
c.mengoordinasikan dan melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, aset, kehumasan, ketenagaan, kesiswaan, dan kurikulum; dan
d.melakukan . . . 7
d.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kurikulum Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Negeri Terpadu Madani;
b.mensosialisasikan kurikulum yang digunakan kepada seluruh warga satuan pendidikan lingkup Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
c.mengoordinasikan, menyusun dan dan menjabarkan kalender pendidikan, tugas guru dan jadwal pelajaran, program pengajaran, perbaikan dan pengayaan; dan
d.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kesiswaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
b.mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan organisasi siswa intra sekolah, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan sekolah dan keberbakatan olahraga; dan
c.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…