DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Keadaan Darurat . . . 3
3.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yung memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
4.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga yang menjadi tanggung jawabnya.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penganggaran;
b.pelaksanaan dan penatausahaan;
c.pertanggungjawaban dan pelaporan;
d.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.
(2)Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

(1)Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak;
3. c.pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
4. d.bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Bencana alam, Bencana non alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan . . . 5
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

a.pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat, Bencana konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1. 1.pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
2. 2.pertolongan darurat, evakuasi korban Bencana;
3. 3.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
4. 4.pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
5. 5.perbaikan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
6. 6.penanggulangan/pengendalian wabah penyakit menular;
c.keadaan tanggap . . . 6
c.keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan /atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal serta rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
e.Gubernur membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dimuat dalam proposal dan rencana kebutuhan belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat;
f.Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga;
g.Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
h.pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efiktivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
i.pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
1. 1.surat permohonan permintaan Belanja Tidak Terduga;
2. 2.surat pernyataan kelengkapan dokumen;
3. 3.surat pernyataan penggunaan dana;
4. 4.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
5. 5.berita acara atau rekomendasi hasil telaah Rencana Kebutuhan Belanja yang dikeluarkan oleh tim penilai;
k.berdasarkan . . . 7
k.berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi;
l.pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU) serta dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya;
m.Kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya; dan
n.belanja kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA- SKPD;
b.dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
c.RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 8

Pasal 7

(1)Tata cara pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan kelengkapan bukti yang sah;
2. b.pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada PPKD selaku BUD;
3. c.pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
  1. 1.surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pihak pemohon;
  2. 2.bukti setor atas kelebihan pembayaran dari pemohon; dan
  3. 3.atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. d.Surat permintaan pengembalian dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.kelengkapan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis melalui PPKD; dan
6. f.pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permintaan pengembalian disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(2)Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 9

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut :

a.Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;
b.Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi rekomendasi dari SKPD terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
c.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
d.pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU);
e.pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
f.penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
g.Kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya; dan
h.pertanggungjawaban atas penggunaan belanja, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kewenangan BUD.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…