DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah :

a.Nomor 17 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 820); dan
b.Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 821). diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Pasal 12 sebelum pergeseran sejumlah Rp3.527.939.091.816,00 (tiga triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah), menjadi sejumlah Rp3.564.398.345.938,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

a.Belanja pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja bantuan sosial.
1. 2.Ketentuan . . .
2. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.577.258,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), menjadi sejumlah Rp1.058.026.784.881,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp255.131.271.836,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.342.699.540.382,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sejumlah Rp420.513.321.313,00 (empat ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp320.091.859.016,00 (tiga ratus dua puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp111.042.462.703,00 (seratus sebelas milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.199.272.300,00 (dua ratus empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp8.524.331.050,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebelum pergeseran sejumlah Rp619.374.691.994,00 (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp624.073.245.269,00 (enam ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja modal peralatan dan mesin;
b.Belanja modal gedung dan bangunan;
c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d.Belanja modal aset tetap lainnya.
1. 5.Ketentuan . . .
2. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum pergeseran sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp18.842.192.603,00 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).

6.Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
1. a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. b.Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. c.Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. d.Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. e.Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. f.Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.
  1. 7.Di antara . . .
  2. 7.Di antara Pasal 32B dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 32C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32C

Pelaksanaan Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2022 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOH. FAISAL MANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 828 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Utama Muda Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pergeseran anggaran dapat dilakukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6.Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129);
7.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah :

a.Nomor 17 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 820); dan
b.Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 821). diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

a.Belanja pegawai;
b.Barang dan Jasa;
c.Belanja Hibah; dan
d.Belanja bantuan sosial.
1. 2.Ketentuan . . .
2. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.653.970.551.170,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp1.653.978.577.258,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta/WKDH;
7. g.Belanja pegawai BOS; dan
8. h.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp1.057.970.745.059,00 (satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), menjadi sejumlah Rp1.058.026.784.881,00 (satu triliun lima puluh delapan milyar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp255.185.105.570,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), menjadi sejumlah Rp255.131.271.836,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

3.Ketentuan . . .
3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp1.306.248.312.348,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sejumlah Rp1.342.699.540.382,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja barang;
2. b.Belanja jasa;
3. c.Belanja pemeliharaan;
4. d.Belanja perjalanan dinas;
5. e.Belanja uang dan/atau untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa BOS; dan
7. g.Belanja barang dan jasa BLUD.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sejumlah Rp419.351.973.476,00 (empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sejumlah Rp420.513.321.313,00 (empat ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sejumlah Rp310.072.976.259,00 (tiga ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp320.091.859.016,00 (tiga ratus dua puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah);
(4)Belanja . . .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran sejumlah Rp86.619.271.863,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sejumlah Rp111.042.462.703,00 (seratus sebelas milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran sejumlah Rp203.376.465.700,00 (dua ratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sejumlah Rp204.199.272.300,00 (dua ratus empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sejumlah Rp8.499.331.050,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp8.524.331.050,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

a.Belanja modal peralatan dan mesin;
b.Belanja modal gedung dan bangunan;
c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d.Belanja modal aset tetap lainnya.
1. 5.Ketentuan . . .
2. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

6.Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
1. a.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. b.Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. c.Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. d.Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. e.Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. f.Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.
  1. 7.Di antara . . .
  2. 7.Di antara Pasal 32B dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 32C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32C

8.Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2022 PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOH. FAISAL MANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 828 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Utama Muda Nip. 19780525 199703 1 001