DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pendelegasian kewenangan Gubernur untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPM-PTSP. Selain itu, diatur mengenai pelaksanaan kewenangan, pungutan retribusi perizinan, penerbitan dan pencabutan perizinan serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan layanan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.
7.Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.
9.Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri atas unsur PD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
10.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
12.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
13.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. 2
14.Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalan rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
17.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

(1)Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangi dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.
(2)Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM-PTSP wajib:
1. a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
2. b.menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan 3
4. d.menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
(2)DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:
1. a.standar pelayanan publik; dan
2. b.standar operasional prosedur.
(3)Ketentuan mengenai standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

DPM-PTSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan kewenangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE.

BAB IV

PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah. 4

Pasal 9

(1)Pembayaran Retribusi disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng.
(2)Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPM-PTSP.

Pasal 10

Dalam hal pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM-PTSP, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan Perangkat Daerah Teknis.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…