DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Pda Saat Prabencana; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Dalam Situasi Darurat Bencana; Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana; Materi Pendidikan Satuan Pendidikan Aman Bencana; Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah; Partisipasi Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Pra Bencana, Darurat Bencana dan Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana; a.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); b.

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Nehgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3.Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
4.Sekretariat . . . 3
4.Sekretariat SPAB adalah kelembagaan adhoc yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
5.Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
6.Sekolah adalah sekolah pada Satuan Pendidikan menengah yakni Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) dan Pendidikan Khusus.
7.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan Pendidikan.
9.Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12.Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi di luar Pemerintah yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana.
13.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
15.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Biro adalah unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.
18.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Pasal 3

Prinsip pengaturan dalam peraturan Gubernur ini sebagai berikut :

a.penyelenggaraan program SPAB pada saat Prabencana;
b.penyelenggaraan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
c.pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
b.penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
c.pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SAAT PRABENCANA

Pasal 5

Pada saat Prabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a.memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
b.membentuk Sekber SPAB Daerah;
c.melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana;
d.memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
e.memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;
f.melaksanakan . . . 5
f.melaksanakan kajian kelayakan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
g.melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
h.melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
i.mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
j.meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
k.memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
l.menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
m.memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 6

(1)Sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
1. a.lokasi Satuan Pendidikan aman dari Bencana dan mudah diakses oleh peserta didik;
2. b.konstruksi bangunan Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana;
3. c.desain dan penataan sarana prasarana yang aman terhadap Bencana;
4. d.jalur evakuasi yang mudah diakses; dan
5. e.peralatan dan perlengkapan.
(2)Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
1. a.penunjang kesiapsiagaan Bencana; dan
2. b.simulasi penanggulangan dan penyelamatan Bencana dan evakuasi yang terintegrasi dengan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik ancaman Bencana di Satuan Pendidikan. 6

Pasal 7

Pada saat Prabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

a.membentuk Tim Siaga Bencana di Satuan Pendidikan;
b.melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
c.melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
d.membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;
e.melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan;
f.melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana;
g.melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;
h.memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan tetap berfungsi;
i.menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;
j.melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
k.menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
l.memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;
m.memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
n.melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;
o.mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan
p.membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 8

(1)Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.guru;
2. b.kepala sekolah;
3. c.pengawas . . . 7
4. c.pengawas sekolah;
5. d.peserta didik;
6. e.perwakilan komite sekolah/madrasah;
7. f.orang tua peserta didik; dan
8. g.warga sekolah lainnya.
(2)Susunan keanggotaan dan tugas Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Pasal 9

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

a.mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di Daerah;
b.melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
c.mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
d.menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
e.memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
f.memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g.melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdapak Bencana;
h.memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
i.melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan
j.menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SAAT PRABENCANA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SAAT PRABENCANA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019