DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang meliputi Ketentuan Umum; Urusan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Keuangan; dan Perlengkapan Kantor dan Aset.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Perangkat . . . 3
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Sekretariat Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah meliputi Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Persandian.
(2)Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut:
1. a.Sub Bidang Otonomi Daerah meliputi:
  1. 1.Sub Bidang Urusan Pemerintahan, terdiri atas: a) kebijakan yaitu penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah skala Provinsi; b) pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi: 1) pelaksanaan . . . 4 1) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan 2) penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi; c) harmonisasi meliputi: 1) harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2) harmonisasi antara bidang urusan pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; d) laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah meliputi: 1) penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi; 2) penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan 3) evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; e) database meliputi pengolahan database laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah skala Provinsi.
  2. 2.Sub Bidang Penataan Daerah dan Otonomi Khusus terdiri atas: a) kebijakan meliputi: 1) pengusulan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; 2) pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama, dan/atau pemindahan Ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten; dan 3) pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; b) pembentukan Daerah meliputi: 1) pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah; 2) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan; 3) pengusulan perubahan batas Provinsi, nama dan pemindahan Ibukota Daerah; dan 4) pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Provinsi; c) pembinaan . . . 5 c) pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan otonomi khusus; dan 2) penyelenggaraan pembinaan sosialisasi observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; d) monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; dan 2) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan Daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Provinsi; e) pembangunan sistema atau database penataan Daerah dan otonomi khusus meliputi: 1) pembangunan dan pengelolaan database penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; dan 2) penyampaian data dan informasi penataan Daerah skala Provinsi ke Pemerintah; f) pelaporan meliputi: 1) menindaklanjuti pedoman, norma, stándar, prosedur dan kriteria laporan penataan Daerah dan otonomi khusus; 2) pengelolaan database laporan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi; dan 3) penyampaian laporan penataan Daerah dan otonomi khusus skala Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  3. 3.Sub Bidang Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meliputi: 1) penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah Provinsi untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 2) penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi bagi sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; b) penyusunan Peraturan Daerah meliputi: 1) penyusunan Peraturan Daerah Provinsi; 2) pengajuan . . . 6 2) pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah kepada Pemerintah; dan 3) penyampaian Peraturan Daerah kepada Pemerintah untuk dievaluasi; c) fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, meliputi: 1) membentuk asosiasi/badan kerjasama Daerah; dan 2) fasilitas pembentukan asosiasi Daerah/badan kerjasama Daerah membentuk asosiasi Daerah/ badan kerjasama Kabupaten/Kota.
  4. 4.Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah terdiri atas: a) penyusunan dan penerapan stándar pelayanan minimal meliputi: 1) kebijakan yaitu penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan stándar pelayanan minimal skala Provinsi; 2) pembinaan meliputi monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal skala Provinsi, monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal Kabupaten/Kota dan fasilitas dan supervisi penerapan dan pencapaian stándar pelayanan minimal Kabupaten/Kota; b) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yaitu pelaksanaan evaluasi terhadap Kabupaten/ Kota mengenai: 1) pengukuran kinerja; 2) pengembangan sistem informasi evaluasi; dan 3) kriteria pembinaan evaluasi Daerah; c) pengembangan kapasitas Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas Daerah dan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Provinsi; 2) pelaksanaan yaitu implementasai rencana tindak peningkatan kapasitas Provinsi dan fasilitas implementasi rencana tindak Provinsi; dan 3) pembinaan yaitu monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota dan koordinasi pengembangan kapasitas Provinsi; d) peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; e) pemilihan . . . 7 e) pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pelaksanaan terdiri atas: 1) fasilitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; f) kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 2) pembinaan yaitu Fasilitas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; g) laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah meliputi: 1) kebijakan yaitu pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan 2) pembinaan meliputi fasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dan monitoring dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati /Walikota; h) tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan meliputi: kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. b.Sub Bidang Pemerintahan Umum meliputi:
  1. 1.Sub Bidang Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terdiri atas: a) fasilitasi dekonsentrasi meliputi: 1) Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang didekonsentrasikan; 2) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; b) fasilitasi tugas pembantuan meliputi: 1) pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan oleh Pemerintah; 2) koordinasi dan fasilitasi Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada Kabupaten/ Kota/Desa; dan 3) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota/Desa; c) fasilitasi . . . 8 c) fasilitasi kerjasama Daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) penetapan kebijakan Provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga; 2) pelaksanaan kerjasama Provinsi dengan pihak ketiga; 3) koordinasi dan fasilitasi kerjasama Kabupaten/ Kota dengan pihak ketiga; 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga; dan 5) pelaporan pelaksanaan kerjasama Provinsi dengan pihak ketiga kepada Pemerintah; d) kerjasama antar Daerah meliputi: 1) pelaksanaan kerjasama antar Provinsi; 2) fasilitas kerjasama antar Kabupaten/Kota; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar Kabupaten/Kota; dan 4) pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Provinsi kepada Pemerintah; e) pembinaan wilayah meliputi: 1) penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah; 2) koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya; 3) koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kabupaten/Kota; 4) pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala Provinsi; 5) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sisa skala Provinsi; dan f) koordinasi pelayanan umum yaitu pelaksanaan pelayanan umum skala Provinsi.
  2. 2.Sub Bidang Trantibum dan Linmas yaitu koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yakni koordinasi penegak hak asasi manusia skala Provinsi.
  3. 3.Sub-Sub Bidang Wilayah Perbatasan terdiri atas: a) pengelolaan perbatasan antar Negara, meliputi: 1) dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar Negara; dan 2) dukungan koordinasi antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Negara lain; b) perbatasan Daerah yaitu dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; c) Toponimi . . . 9 c) Toponimi dan pemetaan wilayah meliputi: 1) penetapan kebijakan Provinsi mengacu pada kebijakan Nasional mengenai Toponimi dan pemetaan wilayah Provinsi; 2) pengelolaan Toponimi dan pemetaan skala Provinsi; dan 3) inventarisasi dan laporan Toponimi dan pemetaan skala Provinsi; d) pengembangan wilayah perbatasan meliputi: 1) penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota skala Provinsi; 2) pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Provinsi; dan 3) koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Provinsi; e) penetapan luas wilayah meliputi: 1) inventarisasi perubahan luas wilayah Provinsi diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi; dan 2) pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
  4. 4.Sub Bidang Kawasan Khusus terdiri atas: a) kawasan sumber daya alam, kehutanan, energi dan sumber daya mineral yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumberdaya alam skala Provinsi; b) kawasan sumber daya buatan, pelabuhan, bandar udara, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, otorita, bendungan dan sejenisnya yaitu penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumberdaya buatan skala Provinsi; c) kawasan kepentingan umum, kawasan fasilitas sosial dan umum yaitu penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Provinsi; dan d) kawasan kelautan dan kedirgantaraan yaitu penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Provinsi.
3. c.Sub Bidang Perangkat Daerah meliputi:
  1. 1.Sub Bidang kebijakan terdiri atas: a) pelaksanaan pedoman umum tentang Perangkat Daerah Provinsi; b) pelaksanaan kebijakan pembentukan Perangkat Daerah skala Provinsi; c) pelaksanaan pedoman teknis Perangkat Daerah Provinsi; d) pelaksanaan pedoman tatalaksana Perangkat Daerah Provinsi; dan e) pelaksanaan . . . 10 e) pelaksanaan pedoman analisis jabatan Perangkat Daerah Provinsi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas: a) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan b) koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  3. 3.Sub Bidang Fasilitasi yaitu fasilitasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  4. 4.Sub Bidang pembinaan dan pengendalian yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota;
  5. 5.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi meliputi: a) pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan b) koordinasi penyusunan database Perangkat Daerah skala Provinsi.
  6. 6.Sub Bidang Persandian meliputi:
  7. 1.Sub Bidang Kebijakan terdiri atas: a) penyelenggaraan pembinaan Sumber Daya Manusia Persandian skala Provinsi; b) penyelenggaraan pembinaan palsan skala Provinsi; c) penyelenggaraan pembinaan sissan skala Provinsi; dan d) penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala Provinsi.
  8. 2.Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a) perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia persandian skala Provinsi; b) rekrutmen calon Sumber Daya Manusia persandian skala Provinsi; c) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sandi skala Provinsi; d) usulan akreditas Lembaga Diklat Sandi terdiri atas : 1) usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi; 2) usulan program diklat sandi; 3) usulan Sumber Daya Manusia lembaga diklat sandi; dan 4) usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaswara sandi; e) usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli : Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional terhadap sandiman/ OTS skala Provinsi; f) usulan . . . 11 f) usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian; dan g) pembinaan dan pengawasan bagi Sumber Daya Manusia purna tugas.
  9. 3.Sub Bidang Pembinaan Palsan, meliputi: a) perencanaan kebutuhan palsan skala Provinsi; b) penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Provinsi; c) pemeliharaan palsan tingkat I; dan d) penghapusan palsan skala Provinsi.
  10. 4.Sub Bidang Pembinaan Sissan meliputi: a) perencanaan kebutuhan sissan skala Provinsi; b) pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Provinsi; c) penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Provinsi; d) penentuan pemberlakuan atau penggantian sissan jaring skala Provinsi; dan e) penyiapan palsan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penghapusan.
  11. 5.Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan yaitu penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  12. 6.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian yaitu pengawasan operasional persandian bidang tertentu Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretaris Daerah; b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi: a) Bagian Pemerintahan membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan 3) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; c) Bagian Kerjasama . . . 12 c) Bagian Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah; 2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi: a) Bagian Bina Mental Spiritual membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I; 2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan; 2) Sub Bagian Sosial; dan 3) Sub Bagian Pendidikan;
3. 3.Biro Hukum membawahi: a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya; b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten /Kota membawahi: 1) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I; 2) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III; c) Bagian Bantuan Hukum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Litigasi; dan 3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
1. 1.Biro Perekonomian membawahi: a) Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian . . . 13 b) Bagian Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam, Energi dan Air; c) Bagian BUMD dan BLUD membawahi: 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan 3) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
2. 2.Biro Pengadaan Barang/Jasa membawahi: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa membawahi; 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang /Jasa; c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang /Jasa; 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan 3) Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
3. 3.Biro Administrasi Pembangunan membawahi: a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah membawahi: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; 2) Sub Bagian . . . 14 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; 2) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
d.Asisten Administrasi Umum membawahi:
1. 1.Biro Organisasi membawahi: a) Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik.
2. 2.Biro Umum membawahi: a) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur; 2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan 3) Sub Bagian Urusan Dalam; b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset membawahi: 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda; c) Bagian Tata Usaha membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; 2) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan 3) Sub Bagian Persuratan dan Arsip.
3. 3.Biro Administrasi Pimpinan membawahi: a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda membawahi: 1) Sub Bagian . . . 15 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Kepegawaian dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan membawahi: 1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan; 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; c) Bagian Protokol membawahi: 1) Sub Bagian Acara; 2) Sub Bagian Tamu; dan 3) Sub Bagian Keprotokolan;
e.Staf Ahli Gubernur meliputi:
1. 1.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. 2.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. 3.Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi layanan pengadaan yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kelompok kerja, dan staf pendukung;
5. e.pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 16

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
2. b.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan hukum;
3. c.pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
6. f.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah dan hukum;
7. g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
8. h.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya. 17

Pasal 6

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan, pelaksanaan, supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan supervisi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
4. d.penyiapan supervisi, fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
2. b.penyiapan . . . 18
3. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
4. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
5. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
6. e.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah meliputi;

a.menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengoordinasian, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
b.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kodefikasi dan data wilayah administrasi pemerintah;
c.menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, batas wilayah, toponimi/rupa bumi;
d.menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota;
e.menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f.menyiapkan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
g.menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
h.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
i.menyiapkan . . . 19
i.menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD) Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
j.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan pengembangan teknis administrasi pertanahan;
k.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penetapan, penentuan perumusan kebijakan teknis di bidang administasi pertanahan;
l.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

Uraian tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum meliputi:

a.menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan perumusan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, supervisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemerintahan umum;
b.menyiapkan bahan supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;
c.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas pemerintahan umum;
d.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi;
e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
f.melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan workshop penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
g.melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM provinsi dan kabupaten/ kota;
h.menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
i.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Pasal 10

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

a.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
b.melaksanakan . . . 20
b.melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
c.melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
d.melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
f.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan ANJAB, SOP, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro pemerintahan dan otonomi daerah;
g.melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
h.melaksanakan pengadaan barang dan jasa lingkup Biro;
i.melaksanakan perencanaan pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan Biro;
j.melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
k.melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…