DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2018

Nomor: 28
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Lembaga Kesejahteraan Sosial; pendirian, peran, dan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial; lingkup wilayah dan sasaran; pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing; standar penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial; pendanaan; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pemantauan dan evaluasi; peran serta masyarakat; penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
c.bahwa sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi berwenang membuat kebijakan Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai kondisi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 3
3.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4.Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5.LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
6.LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
7.LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
8.LKS Daerah adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didirikan dan berkedudukan di Daerah, baik yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota maupun yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.
9.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten /Kota pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
14.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
15.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah. 4

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

a.mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LKS;
b.menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
c.menyediakan data LKS;
d.melaksanakan kebijakan LKS;
e.pemberian rekomendasi Pendirian LKS dan rekomendasi pemenuhan syarat Akreditasi;
f.penguatan kapasitas kelembagaan;
g.pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
h.pembinaan dan pengawasan terhadap LKS Kabupaten/Kota;
i.pemantauan dan evaluasi terhadap LKS Kabupaten/Kota;
j.melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah provinsi lain dan/atau pihak lain dalam melaksanakan kebijakan,program dan kegiatan LKS; dan
k.memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENDIRIAN, PERAN, DAN FUNGSI LKS

Pasal 4

(1)Setiap orang dapat mendirikan LKS.
(2)LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
1. a.tidak berbadan hukum; atau
2. b.berbadan hukum.

Pasal 5

LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.LKS Daerah; dan
b.LKS Asing. 5

Pasal 6

LKS berkedudukan di Provinsi dan/atau maupun Kabupaten/Kota yang bersifat otonom dan mandiri.

Pasal 7

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LKS mempunyai peran :

a.mencegah terjadinya masalah sosial;
b.memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
c.menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
d.memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotong- royongan dan kerelawanan.

Pasal 9

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.rehabilitasi;
b.jaminan;
c.pemberdayaan; dan
d.perlindungan.

BAB IV

LINGKUP WILAYAH DAN SASARAN

Pasal 10

Lingkup wilayah kegiatan LKS meliputi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1(satu) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…