DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c. Tata Cara Pembinaan; d. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88); MEMUTUSKAN: … SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
5.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8.Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
10.Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
11.Pembinaan adalah kegiatan penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengunaan anggaran Perangkat Daerah.
13.Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14.Pejabat … 3
14.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
18.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
1. 1.kerja sama operasi dengan Badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan
2. 2.penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah;
b.Pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB II

KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

(1)Penyedia Jasa terdiri atas usaha orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kinerja baik.
(2)Usaha orang perseorangan hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, berbiaya kecil, dan sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Badan usaha dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Pasal 4

(1)Badan usaha dapat melakukan kerja sama operasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama operasi.
(2)Kerja sama operasi dilakukan antar badan usaha yang:
1. a.memiliki kualifikasi yang setara; dan
2. b.memiliki kualifikasi yang 1 tingkat di bawahnya.

Pasal 5

… 4

Pasal 5

Penggunaan Subpenyedia Jasa untuk bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan ketentuan:

a.Konsultansi Kontruksi hanya untuk bagian personel pendukung dan/atau bagian non personel;
b.Pekerjaan Konstruksi hanya untuk bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis; dan
c.Badan Usaha nominasi subpenyedia adalah badan usaha kecil berdomisili di wilayah Provinsi.

Pasal 6

(1)Setiap Badan Usaha wajib menyediakan kantor usahanya sesuai alamat yang tertera pada Izin Usaha.
(2)Badan Usaha dari luar Provinsi yang telah menandatangani Kontrak, wajib menyediakan kantor perwakilan dan/atau operasional di ibukota Provinsi atau ibukota Kabupaten/Kota terdekat lokasi pekerjaan.

Pasal 7

Perencanaan Pengadaan sebagai berikut:

a.telah melalui tahapan identifikasi kebutuhan dan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah meliputi:
1. 1.ketersediaan lahan;
2. 2.penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan penggunaan teknologi;
3. 3.produk desain dan detailed engineering design;
4. 4.reviu dan/atau revisi desain;
5. 5.ketersediaan pelaku usaha lokal; dan
b.untuk bangunan gedung berpedoman pada Peraturan Menteri terkait pembangunan Bangunan Gedung Negara termasuk prosentase komponen biaya pembangunan.

Pasal 8

Persiapan pengadaan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

a.persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.
b.persiapan pengadaan untuk penetapan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja, detailed engineering design dan produk desain memperhatikan:
1. 1.kearifan lokal;
2. 2.fungsi ruang dan bangunan;
3. 3.ruang terbuka hijau;
4. 4.fasilitas penyandang disabilitas;
5. 5.material dan komponen bahan konstruksi terkait mitigasi bencana; dan
6. 6.untuk struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih disertai dengan dokumen analisis teknik, tangga evakuasi dan jalur titik berkumpul evakuasi.

Pasal 9

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan paling banyak paket untuk Usaha Kecil dengan memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Pasal 10

Syarat personel terdiri atas persyaratan kualifikasi personel pada dokumen isian kualifikasi penyedia dan kebutuhan personel manajerial pada persyaratan teknis yang diajukan PPK dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…