DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya Dibebankan Pada APBD, yang meliputi ketentuan umum, penerima gaji ketiga belas, besaran gaji ketiga belas, komponen gaji ketiga belas, waktu pembayaran, proses pengajuan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang selanjutnya disebut Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas adalah hak Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan dibayarkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Gubernur . . . 3
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
7.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS; dan
2. b.Calon PNS.
(2)Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Anggota DPRD; dan
3. c.PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

(1)Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan bulan Juli.
(2)Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 4

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

. . . 4

Pasal 5

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tunjangan selisih penghasilan, serta insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Pasal 8

Waktu pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Proses pengajuan dan penerbitan SPP, SPM dan SP2D Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bersumber dari APBD.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…