DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2018

Nomor: 29
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang bentuk bantuan keuangan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 87); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 3
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
11.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
1. a.bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
2. b.bantuan keuangan yang bersifat khusus.
(2)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, serta peruntukan dan penggunaannya dapat didasarkan atas permohonan Bupati/Walikota.
(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Peruntukkan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dalam bentuk Petunjuk Teknis.
(3)Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 4

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan formula variabel meliputi pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah, serta formula variabel lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

(1)Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.
(2)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diusulkan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang penyelenggaran urusan pemerintahan meliputi :
1. a.Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
2. b.Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
3. c.Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan, Jembatan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
4. d.Urusan Pekerjaan Umum Bidang Irigasi dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
5. e.Urusan Permukiman dan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
6. f.Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; 5
7. g.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
8. h.Urusan Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi;
9. i.Urusan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi;
10. j.Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
11. k.Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi;
12. l.Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
13. m.Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi;
14. n.Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi;
15. o.Urusan Politik Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan serta urusan lainnya di luar urusan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
16. p.Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan/atau Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
17. q.Urusan Perusahaan Daerah/Perseroan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi;
18. r.Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi;
19. s.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi;
20. t.Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
21. u.Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi;
22. v.Urusan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
23. w.Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
24. x.Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
25. y.Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi;
26. z.Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi; aa. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; bb. Urusan Penelitian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi; cc. Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi; dan 6 dd. Urusan Pelayanan dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
(3)Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen proposal paling sedikit memuat maksud dan tujuan serta penggunaan bantuan keuangan.

Pasal 8

Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota menurut jenis bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

(1)Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
1. a.Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
2. b.Fotocopy DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
3. c.Fotocopy Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak kegiatan berkenaan;
4. d.Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
5. e.Kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Bupati/WaliKota; dan
6. f.Surat pernyataan tanggung jawab.
(2)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan atas permohonan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melaluli Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi permohonan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
(4)Berdasarkan Persetujuan Gubernur, Kuasa PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
(5)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung. 7
(6)Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
(7)Kuasa PPKD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pemerintahan Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawaban sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1)Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.
(2)Pencairan Bantuan Keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.
(3)Pencairan Bantuan Keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.Tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan DPA- Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan
2. b.Tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.
(4)Dalam hal terdapat kegiatan yang harus dicairkan, sekaligus dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah kegiatan berkenaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…